Syahaddina, NikenGustantia (2015) Sifat Melawan Hukum Dalam Korupsi Divestasi Saham Berdasarkan Kontrak Karya PT.Kaltim Prima Coal Dengan Pemerintah Republik Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada tahun 1982, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani kontrak karya (PKP2B) dengan PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) dengan saham oleh British Petroleum Plc dan Rio Tinto dengan kontrak Nomor J2/JiDn/16/82. Sesuai perjanjian kontrak karya PT KPC dengan Pemerintah Indonesia yang disebut dengan PKP2B menyatakan bahwa dalam jangka waktu 10 tahun dilaksanakan divestasi saham PT KPC kepada Pemerintah Indonesia tetapi pelaksanaan divestasi terlambat dari jadwal jatuh tempo, dikarenakan perebutan hak divestasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, setelah lahirnya Undang-undang tentang pemerintahan daerah. Selain itu setelah disepakati pembagian hak divestasi pada tahun 2003 kepada ketiga pihak pemerintahan, pihak pemerintah daerah Kab. Kutai Timur mengalihkan sahamnya kepada PT KTE. Tahun 2005 PT KTE menjual saham 18,6% dari PT KPC kepada PT Bumi Resources, dikarenakan PT KTE tidak mempunyai dana untuk membeli 18,6% saham PT KPC. PT Bumi membeli saham 18,6% dengan kompensasi 5% saham. Tahun 2008 PT KTE menjual kembali 5% saham,tetapi hasil penjualan saham tidak dilaporkan PT KTE kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan tidak membagi dividen atas hasil dana penjualan saham. Rumusan masalah yaitu bagaimana eksistensi divestasi setelah adanya otonomi daerah ? dan bagaimana pertanggungjawaban pidana PT KTE terhadap hasil dana penjualan saham yang hilang ? serta bagaimana pengembalian kerugian negara atas hilangnya divestasi saham 5 % oleh PT KTE ?. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui, menganalisa dan memamparkan mengenai eksistensi divestasi dan pertanggungjawaban pidana PT KTE serta untuk mengetahui pengembalian kerugian negara atas divestasi saham yang hilang oleh PT KTE. Metode yang digunakan adalah normatif, dengan analisa deksriptif kualitatif dan pendekatan penelitian secara konseptual, undang-undang dan kasus. Pembahasan yang pertama renegosiasi kontrak karya harus dilakukan setelah adanya otonomi daerah sehingga hak divestasi dibagi sesuai peraturan dan tidak melangar PKP2B. Pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan adalah tindak pidana korporasi sehingga menjerat semua pelaku dan korporasi yang turut serta melakukan pemufakatan jahat dan bersama dalam hilangnya saham yang dimiliki pemerintahan. Pengembalian kerugian negara atas divestasi saham 5% yang hilang oleh PT KTE dilakukan dengan menjerat perusahaan yang melakukan pemufakatan jahat yaitu dengan mengambil alih kesemuaan saham (dari pemerintah) dan kembali semuanya kepada perusahaan tersebut, yaitu PT Bumi Resources. Hal ini dilakukan karena PT KTE bukan sebagai korporasi yang melakukan korupsi, dan terbukti perusahaan ini tidak diuntungkan dan tidak mendapat untung atas hilangnya saham ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah otonomi daerah mengakibatkan perubahan susunan pemberian divestasi saham PT KPC sehingga dalam pelaksanaannya divestasi hanya dilaksanakan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan pada kelanjutannya menimbulkan permasalahan korupsi yang melibatkan anak perusahaan daerah dan holding company perusahaan daerah itu sendiri, yaitu PT KTE. Saran yang dapat diambil yaitu, perlunya renegosiasi kontrak karya.
English Abstract
1982, the year signed contract of work between Republic of Indonesia Government and Kaltim Prima Coal (KPC) with shares of British Petroleum Plc and Rio Tinto with the number of contract if Work si J2/JiDn/16/82. Kaltim Prima Coal (KPC) Contract of work with Indonesia Government named PKP2B declare 10 year periode of the contract has to be stock divestment due to Indonesian Government but the implementation lated from the maturity, caused wrest of the divestment by Indonesia Gevernment, Province Government and district government impact by act of district government. In 2003 agreemnet of divestment allocation has be approve. Kutai Timur district acquition the stock as 18,6% to KTE Persero. In 2005 KTE persero saled the stock due to Bumi Resources caused that company has no fund to buy 18,6% stock from the KPC as the compentation Bumi Resources Persero give 5% stock for KTE Persero. In 2008 KTE persero saled the 5% stock from PT KPC caused KTE persero think it is a lot more advantage than not to be saled. After KTE Persero saled that, KTE Persero never give a report and share the deviden of the selling result from the 5% that stock to Kutai Timur district. Conclude from that how the existence of the divestment due to contract of work ? and how the penal resolution by 5% stock that missing by KTE persero ?, and how KTE take the indemnification for the 5% shares that lost ? The purpose of this thesis is knowing, analyizing and expalined the mecanisme of divestment and penal resolution of missing 5% stock by KTE Persero and be sure to indemnification for 5% shares that lost by KTE ?. Metode of the journal is normatif, within the analysis using kualitatif deksriptif and the approach research using case research, conceptual research, and statute approach. Contract of work regenoziation has to be implemented after act district government has been overt, so that can make share of the divestment has been cleared to Indonesia Government, Provincial government and district government and not breaking the contract of work (PKP2B).Penal resolution for the 5% missing stock from the KTE Persero is corporation criminal offense so that can trap all the subject which is the person and/or the the corporation who makes all the stock not been owned by the government anymore. Returns loss on divestment of state lost 5% by PT KTE done by trapping companies that do evil of agreement is to take over the totality of shares (of the government) and return them to the company, namely PT Bumi Resources. This is done because the PT KTE not as corporate corruption, and the company has no proven benefit and not make a profit on this stock loss. The conclusion that can be drawn from the above discussion is regional autonomy resulted in the change of administration divestiture KPC so in actual divestment implemented only to the Government of East Kutai Regency, and on it goes raises issues of corruption involving local subsidiaries and regional companies holding company it self, is PT KTE. Suggestions can be taken, namely, the need to renegotiate the contract of work that was born in the postindependence era, which must be adapted to peraturaan legislation at this time, the need for legislation regarding the divestiture, the need for regulation on state losses.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.092 2/SYA/s/041502313 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Samsul Arifin |
| Date Deposited: | 15 Apr 2015 14:58 |
| Last Modified: | 15 Apr 2015 14:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156622 |
Actions (login required)
 |
View Item |