Pramasatya, IPutuYogi (2013) Perlindungan Hukum bagi Bank (Kreditur) dalam Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan yang Diselesaikan melalui Jalur Litigasi (Studi Kasus pada PT. Bank ICB Bumiputera Regional Bali). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam pemberian kredit pada PT.Bank ICB Bumiputera, jaminan utamanya adalah kepercayaan dan sedangkan jaminan pokoknya adalah sertifikat hak atas tanah yang selanjutnya dibebankan dengan Hak Tanggungan. Adanya wanprestasi dari pihak debitur merupakan awal permasalahan terjadinya kredit macet. Pihak PT. Bank ICB Bumiputera Regional Bali menerapkan negosiasi sebagai langkah awal upaya penyelamatan kredit macet akan tetapi debitur selalu berkelit serta pasif disertai memberi alasan-alasan yang tidak masuk akal. Berdasarkan hal tersebut, pihak PT. Bank ICB Bumiputera Regional Bali memutuskan menempuh jalur litigasi untuk menyelesaikan kredit macet ini. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah mengenai Mekanisme apa yang dapat ditempuh pihak bank sebagai kreditur agar mendapatkan pembayaran piutang dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan melalui jalur litigasi ? Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sitematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa mekanisme yang dapat ditempuh pihak bank dalam menyelesaikan kredit macet melalui jalur litigasi ada 2(dua) yaitu yang Pertama adalah berdasarkan perlindungan hukum preventif dimana dengan beracara di Pengadilan Negeri yang tentunya diawali dengan mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri setempat. Oleh sebab itu maka berlaku ketentuan dari RBg (Reglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 Nomor 227) titel IV dan titel V, dan yang Kedua adalah berdasarkan perlindungan hukum represif dimana bank berhak melaksanakan parate eksekusi Hak Tanggungan menurut Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan untuk mendapatkan pembayaran piutangnya. Hal ini dikarenakan Pemegang Hak Tanggungan pertama (dalam hal ini PT. Bank ICB Bumiputera Regional Bali) berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan (Parate Executie). Saran, yang Pertama adalah dimasa yang akan datang, bukan saja PT. Bank Bumiputera Regional Bali, akan tetapi semua lembaga yang menyalurkan kredit hendaknya lebih mengoptimalkan sikap profesionalitas dalam menilai agunan sebab agunan sangat diperlukan untuk menempatkan posisi bank dalam negosiasi jadi kuat; dan yang Kedua adalah Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dirasa sudah cukup untuk memenuhi kepentingan kreditur apabila terjadinya wanprestasi dari debitur.Namun melihat kenyataan di lapangan kendalanya pada saat adanya perlawanan dari pihak debitur, hendaknya pemerintah perlu membuat suatu peraturan perundang-undangan yang bisa mengcover hal tersebut.
English Abstract
In the credits, PT. Bank ICB Bumiputera, is the main guarantee of trust and while the warranty is still primarily a land title certificate subsequently charged with Mortgage. Any breach of contract of the debtor is the beginning of the bad loans problem. PT. Bank ICB Bumiputera Regional Bali negotiations as a first step to implement the rescue effort but bad debts borrowers as well as passive accompanied always dodged giving the reasons that make no sense. Based on this, the PT. Regional Bank ICB Bumiputera Bali decided to take the path of litigation to resolve these bad debts. Formulation of the problem is taken in this study is about what mechanisms can be taken by the bank as a creditor to obtain payment of receivables in the collateral loan resolution through litigation Mortgage? This study uses the theory of protection hukum.Metode research is empirical jurisdiction in which data is obtained and systematically compiled and analyzed qualitatively to achieve clarity of the issues discussed. Results of this study demonstrate that the mechanisms that can be taken by the bank in resolving bad debts through litigation have two (2) that the first is based on preventive legal protection where the proceedings in the District Court that the course begins by filing a civil suit to the local District Court. Therefore, the applicable provisions RBg (Reglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 Nomor 227) title IV and title V, and the second is based on the protection of repressive laws which the bank is entitled to realization Mortgage parate execution under Article 20 of the Constitution to obtain payment Mortgage receivables. This is because the first Mortgage holder (in this case PT. Bank ICB Bumiputera Regional Bali) has the right to sell the Mortgage object on his own authority as referred to in Article 6 of the Law on Mortgage (Parate executie). Suggestions, the first is in the future, not only PT. Bank Bumiputera Regional Bali, but all agencies should further optimize the lending attitude of professionalism in assessing collateral because the collateral is necessary to put the banks position in the negotiations so strong, and the second is the Circular of the Bureau of Receivables and State Auction Number: SE-21/PN/1998 on Guidelines for the Implementation of Article 6 of Law Mortgage thats enough to satisfy the interests of creditors when a default of debitur.Namun see the reality on the ground when the resistance barriers of the debtor, should the government needs to create a regulatory that can cover it.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.082/PRA/p/041309529 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 06 Mar 2014 10:12 |
| Last Modified: | 06 Mar 2014 10:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156608 |
Actions (login required)
 |
View Item |