Ningtyas, AninditaPurnama (2014) Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Eks Badan Kredit Desa (Bkd) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan tesis ini membahas mengenai Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Eks Badan Kredit Desa (BKD). Problematika yang dihadapi dalam tesis ini mengenai Status hukum dari BPR Eks BKD Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan da menganalisis kepastian hukum tentang status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD) pasca peralihan sistem Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan berimplikasi terhadap kepemilikan aset dan pengawasan dari BPR Eks BKD. Atas latar belakang tersebut perlu diketahui permasalahan, yaitu mengenai: Apa status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD) pasca peralihan sistem Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Apakah implikasi yuridis status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD) terhadap kepemilikan asetnya? Bagaimana pengawasan pasca peralihan status hukum terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD)? Penulisan tesis ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis (historical approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka atas permasalahan yang pertama dapat disimpulkan bahwa Status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD) pasca peralihan sistem Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka tidak terdapat kejelasan status hukum dari BPR Eks BKD. Sehingga dengan ketidakjelasan status Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD) akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Sedangkan atas permasalahan yang kedua yakni mengenai implikasi yuridis status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD) terhadap kepemilikan asetnya adalah akan berubah disesuaikan dengan status hukum dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD). Perubahan status hukum hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD) akan memberikan manfaat baik dalam segi kepastian hukum serta perlindungan terhadap kepemilikan aset. Kemudian atas permasalahan yang ketiga terkait mengenai pengawasan pasca peralihan status hukum terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD) berdampak perubahan kewenangan dalam pengawasannya. Mekanisme pengawasan tersebut akan mengikuti sesuai dengan bentuk peralihan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD) guna menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. vii SUMMARY Anindita Purnama Ningtyas, S.H., Master of Law Program, Law Faculty, Brawijaya University, Agustus 2015, Analysis Juridical About The Status Of Law Public Credit Bank Former Village Credit Agency In The Act Of Number 6 Year 2014 About Village. Advisory Commission: Chair: Dr. Bambang Winarno, S.H., S.U., Member: Dr. Istislam, S.H., M.Hum. In this research writers discussed abouth Analysis Juridical About The Status Of Law Public Credit Bank Former Village Credit Agency In The Act Of Number 6 Year 2014 About Village. Problems faced in the it is about the legal status of BPRs BKD after former the rising of the law number 6 year 2014 about village .The purpose of this research to analyze described da legal certainty about the legal status of smallholder credit banks BPR former village credit agency (BKD) transition system in the aftermath of the law number 6 year 2014 about the implications of the villages and on asset ownership and superintendence of BPRs former BKD . Over background were to be know problems namely regarding: What the legal status of public credit bank former village credit agency after transition system act number 6 year 2014 about village ? How implication juridical the legal status of public credit bank former village credit agency to ownership of their assets ? How supervision after transition the legal status of the bank public credit former village credit agency ? This Thesis uses the method of normative legal research by using the statute approach, conseptual approach, and comparative approach. Based on the result of research has been done, then the first problems can be concluded that The legal status of public credit bank former village credit agency transitional system in the aftermath of the act number 6 year 2014 about village , then there is no clarity the legal status of bprs former bkd . With the unclear administrative status of the public credit bank former village credit agency will result in uncertainty law . While on the matter the second is about implication juridical the legal status of public credit bank former village credit agency to ownership of their assets is will change adapted to the legal status of public credit bank former village credit agency. Change in the status laws public credit bank former credit agency village will be benefits good in terms of legal certainty and safety of impact on asset ownership . Then on the matter the third involved on supervision after transition the legal status of the bank public credit former village credit agency impact change rights in supervision . The monitoring mechanisms will follow according to the forms transition from public credit bank former village credit agency in order to ensure that the implementation of a task can according to a plan.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.082/NIN/a/2015/041600065 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 10 Mar 2016 14:56 |
| Last Modified: | 10 Mar 2016 14:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156604 |
Actions (login required)
 |
View Item |