Implikasi Yuridis Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/Pojk.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat (“Bpr”) Terhadap Penetapan Direksi Bpr Berbadan Hukum Perseroan Terbatas

Hermansyah, EvinaDhana (2016) Implikasi Yuridis Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/Pojk.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat (“Bpr”) Terhadap Penetapan Direksi Bpr Berbadan Hukum Perseroan Terbatas. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (“POJK”), maka dalam Bank Perkreditan Rakyat (“BPR”) wajib mengikuti ketentuan di dalamnya termasuk dalam hal penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam hal salah anggota Direksi BPR lowong, maka BPR menetapkan pengganti anggota Direksi penggantinya kepada OJK berdasarkan POJK. POJK menetapkan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kepada BPR untuk menetapkan Direksi pengganti. Nama calon anggota Direksi yang diajukan BPR kepada OJK tidak serta merta diterima oleh OJK. Calon anggota Direksi yang diajukan tersebut harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh OJK. Dalam beberapa kasus, BPR dapat berkali-kali mengajukan permohonan calon anggota Direksinya sehingga BPR melewati batas waktu yang ditentukan dalam POJK untuk memenuhi jumlah minimum anggota Direksi. Secara normatif berdasarkan POJK, BPR dapat dikenai sanksi atas tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi walaupun hal tersebut bukanlah mutlak kesalahan BPR. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan dalam POJK ini sehubungan dengan penetapan anggota Direksi BPR masih belum memberikan kepastian hukum bagi BPR. Ketentuan di dalam POJK terkait dengan pelaksanaan peneteapan anggota Direksi BPR dapat menyebabkan BPR tidak memenuhi jumlah minimum anggota Direksi untuk jangka waktu yang relatif lama. Lowongnya posisi anggota Direksi BPR menyebabkan BPR tidak memiliki organ yang utuh sebagai badan hukum.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.082/HER/i/2016/041605987
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	12 Aug 2016 09:21
Last Modified:	12 Aug 2016 09:21
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156599

Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item