Aini, Zahrotul (2010) Kajian yuridis pertanggungjawaban pidana bank dalam tindak pidana pencucian uang. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam tesis ini, dilatar belakangi oleh maraknya tindak pidana pencucian uang di lingkungan perbankan yang dikarenakan lemahnya aturan pertanggungjawaban pidana dalam hal ini bank sebagai korporasi, yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini dibahas mengenai masalah kelemahan pengaturan pertanggungjawaban pidana bank dalam tindak pidana pencucian uang dan seharusnya pertanggungjawaban pidana bank dalam tindak pidana pencucian uang di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan paradigma yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) yang dianalisa dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisa terungkap bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam hal ini bank sebagai korporasi, yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menganut teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu menggunakan doktrin Vicarious Liability (pertanggungjawaban pengganti), tetapi aturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal ini bank sebagai korporasi memiliki kelemahan, dimana pasal tersebut akan mudah disiasati oleh pelaku, oleh karena itu dalam pembahasan yang kedua terungakap bahwa seharusnya pertanggungjawaban pidana bank, dalam hal ini bank sebagai korporasi dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang di masa mendatang berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana, yaitu harus menyesuaikan dengan karateristik tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya yang terkait, menyesuaikan aspek-aspek yang lain yang ada di dalam masyarakat, tertuju pada melemahkan atau menghancurkan organisasi yang berbentuk korporasi atau badan hukum tersebut. Berdasarkan hasil analisa di atas, maka bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal ini bank sebagai korporasi kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang harus mengamandemen pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tersebut, agar pelaku kejahatan tindak pidana pencucian di lembaga perbankan tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana dan Bagi lembaga keuangan harus lebih ketat dalam penerapan Know Your Customer (KYC), dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencucian uang dan juga mengantisipasi pelaku lari dari pertanggungjawaban pidana.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.082/AIN/k/2010 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 27 Dec 2010 10:29 |
| Last Modified: | 27 Dec 2010 10:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156592 |
Actions (login required)
 |
View Item |