Mandasari, Rika (2013) Efektivitas Pelaksanaan Penandatanganan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang Waktu Penandatanganannya Tidak Dilakukan secara Bersamaan (Studi di Kantor Notaris Kecamatan Kedungkandang dan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Notaris adalah orang yang berwenang untuk membuat alat pembuktian tertulis yang otentik. Hal ini terdapat pada Pasal 1 Undang-U ndang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa: “Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”.Dalam dunia praktek tidak jarang bahwa penandatanganan akta Notaris oleh salah satu pihak yang tidak dilakukan dihadapan Notaris. Sebagai contoh, keadaan ini sering terjadi berkaitan dengan penandatanganan akta-akta Notaris yang berhubungan dengan dunia perbankan seperti penandatanganan Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Dengan demikian penting untuk dibahas mengenai: pertimbangan para pihak dalam pembuatan akta SKMHT tidak hadir pada waktu yang bersamaan dalam penandatanganan akta SKMHT, implikasi hukum terhadap akta SKMHT yang waktu penandatanganannya tidak dilakukan secara bersamaan, dan formulasi model efektivitas pelaksanaan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap penandatanganan akta SKMHT yang waktu penandatanganannya tidak dilakukan secara bersamaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan para pihak dalam pembuatan akta SKMHT tidak hadir pada waktu yang bersamaan dalam penandatanganan Akta SKMHT yakni: Pihak Debitur tidak mengerti akibat hukum dari tanda tangan pada waktu yang tidak bersamaan, Pihak bank mempunyai banyak kesibukan sehingga tidak dapat hadir pada waktu penandatanganan akta SKMHT, Akad kredit hanya sebagai formalitas agar dapat meminjam uang pada bank, Efisiensi waktu, Hampir semua tanda tangan dilakukan pada waktu yang bersamaan oleh para nasabah (debitur) kecuali apabila ada nasabah yang sakit, hanya pihak bank yang sering tidak melakukan tanda tangan pada waktu yang bersamaan, dan Pada kredit dalam jumlah besar, pihak bank hadir dan melakukan tanda tangan pada waktu yang bersamaan. Implikasi hukum Akta SKMHT yang waktu penandatanganannya tidak dilakukan secara bersamaan oleh para penghadap akan mengakibatkan suatu akta SKMHT akan menjadi batal demi hukum. Serta, formulasi model efektivitas pelaksanaan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap penandatanganan akta SKMHT yang waktu penandatanganannya tidak dilakukan secara bersamaan yakni: Para pihak tanda tangan pada waktu yang bersamaan, dan Penambahan isi dari pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya untuk Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dapat dibuat dalam bentuk akta relaas atau akta berita acara.
English Abstract
Notary Public is the officer who is authorized to produce the written form of validation device. It is explained in Article 1 of Act No.30 of 2004 on Notary Public Rank. Besides, Article 44 Verse (1) Act No.30 of 2004 mentions that “Immediately after the certificate is read, it is then given signature by the applicant, witness, and Notary Public except if the applicant is within incapacity to give signature with reasonable reasons”. In the practical context, the signature on Notary Public certificate is made by certain party without the presence of Notary Public. This case is often found in the signature of Notary Public certificates related to the banking world, which among other is The Certificate of The Authorization to Charge the Bearing Right . It is then important to discuss the following matters: the parties who are not present in the signature session of The Authorization to Charge the Bearing Right; the legal implication to The Authorization to Charge the Bearing Right if the signature is not given simultaneously; and the formulation of effectiveness model of the implementation of Article 44 Verse (1) Act No.30 of 2004 on Notary Public Rank and its effect on the signature of The Authorization to Charge the Bearing Right with different timing of signature. Research method is empirical legal study with Socio Juridical approach. Based on the result of research, it is concluded that the parties who are not present in the signature of The Authorization to Charge the Bearing Right can be described as follows. Debtor may not understand the legal consequence of the absence in the signature session. Bank representatives must be the busy person who cannot just attend the signature session of The Authorization to Charge the Bearing Right. Credit certificate is usually recognized as the formal requirement to get loan from bank. In regard to timing efficiency, almost all signatures are given by customers (debtor). If the customer is sick and absent, the bank representative is also not giving signature simultaneously in the session. Related to the big credit, the bank representative will always attend the session to give signature in simultaneous manner. The legal implication to The Authorization to Charge the Bearing Right if the signature is not given simultaneously by the related parties is that the possibility of The Authorization to Charge the Bearing Right can be revoked in the behalf of the law. The formulation of effectiveness model of the implementation of Article 44 Verse (1) Act No.30 of 2004 on Notary Public Rank shall be important to explain the signature of The Authorization to Charge the Bearing Right which is not given simultaneously. Such mere negligence may change the content of Article 44 Verse (1) Act No.30 of 2004 on Notary Public Rank. The Certificate of The Authorization to Charge the Bearing Right is made by Notary Public, which is then called as Akta Relaas or Agenda News Certificate.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.082 32/MAN/e/041309097 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 27 Mar 2014 11:36 |
| Last Modified: | 29 Mar 2022 06:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156591 |
Preview |
Text
RIKA MANDASARI.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |