Koesdarto, Allina (2013) Kajian Yuridis terhadap Dasar Hukum Hakim Membatalkan Hak Tanggungan yang Disebabkan oleh Batalnya Jual Beli Obyek Hak Tanggungan Karena Diperoleh Secara Melawan Hukum. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pengikatan obyek jaminan kredit bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi bank dalam menguasai obyek jaminan kredit sepanjang dilakukan melalui lembaga jaminan. Setelah Undang-Undang Hak Tanggungan diberlakukan, UU No. 4 Tahun 1996, setiap debitur yang menjaminkan tanah dan/ atau bangunan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan kredit yang diterimanya wajib untuk menandatangani Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang kemudian didaftarkan pada Kantor Pertanahan tempat tanah tersebut didaftarkan. Penelitian ini mengkaji mengenai dasar putusan hakim dalam membatalkan Hak Tanggungan yang disebabkan oleh batalnya jual beli Hak Tanggungan yang diperoleh secara melawan hukum. Upaya yang ditempuh oleh kreditur (bank) untuk menghindari hal tersebut karena pengikatan atas obyek jaminan kredit bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak bank dalam menguasai obyek jaminan kredit, sepanjang dilakukan melalui lembaga jaminan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif berdasarkan argumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, yaitu UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dan pendekatan kasus dengan meneliti putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi dasar hukum hakim membatalkan Hak Tanggungan yang disebabkan oleh batalnya transaksi Hak Tanggungan yang diperoleh secara melawan hukum adalah adanya transaksi pura-pura dari obyek Hak Tanggungan yang dijadikan sebagai obyek jaminan oleh debitur karena obyek tersebut terbukti milik pihak lain. Upaya yang harus ditempuh oleh bank untuk menghindari pembatalan Hak Tanggungan tersebut adalah dengan menanyakan kepada pihak yang menempati obyek jaminan bila obyek jaminan ditempati oleh pihak lain pada saat bank melakukan survey lapangan. Pihak Bank seharusnya membuat surat pernyataan untuk mengetahui status pihak yang menempati obyek jaminan tersebut apakah sebagai peminjam atau penyewa rumah.
English Abstract
The binding credit guarantee object aimed to provide legal certainty for the banks in controling the credit guarantee object along through the insurance agency. After the Mortgage Rights enacted, Law number 4 In 1996, every debtors who offers their land and / or their buildings as collateral to the lender, is required to sign a Power of Attorney Act Imposing Mortgage (SKMHT), or Certificate Granting Mortgage Rights (APHT), which will be continued with registration of Mortgage Rights in the Land Office where the land is registered. This study examines the basis of the judges decision in canceling Mortgage Rights which is caused by the cancellation of the sale of the Mortgage Rights which has been got unlawfully. Efforts which has been taken by the creditors (banks) to avoid that because the binding credit guarantees object aimed to provide legal certainty for the banks in the master credit guarantees object, as long as it is done through a security agency. This study uses a normative approach which is descriptivically based on the argument. The approach which is used in this study is the legislation approach by analyzing the statutory legislation, that is Law No. Mortgage. 4 In 1996 and the case approach by examining the courts decision. Based on the results of the research, which become the Mortgage Rights law judge to cancel the Mortgage Rights due to the cancellation of Mortgage Rights transactions, which is got unlawfully, is a pretended false transaction of Mortgage Rights objects which are used as collateral objects by the debtor because the objects are proved belong to another party. Efforts which must be taken by the banks to avoid cancellation of the Mortgage Rights is to ask those who occupy the objects when the objects of security assurance is occupied by the other party when the banks were doing field survey. The Bank should make a statement to determine the status of the objects that occupies the collateral objects as the borrower or the owner.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.082 32/KOE/k/041305052 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 11 Oct 2013 10:52 |
| Last Modified: | 29 Mar 2022 03:52 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156590 |
Preview |
Text
Allina Koesdarto.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |