Fadhilah, NurulLaili (2012) Mal Administrasi dalam Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (Analisis terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 19/B.TUN/2006/PT.TUN.SBY dan No. 161/B/2010/PT/TUN.SBY). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan tesis ini membahas mengenai tindakan mal administrasi dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Ijin Mendirikan Bangunan dalam PTUN, karena yang berwenang memutus keabsahan keputusan TUN hanya Hakim PTUN. Dilatarbelakangi dengan adanya sifat yang melekat pada IMB yakni sifat yang menguntungkan, namun di sisi lain menjadi membebani bagi pihak ke tiga. Karena dianggap membebani dan merugikan kepentingan perseorangan atau badan hukum perdata tersebut, maka pihak yang dirugikan atas terbitnya IMB tersebut mengajukan gugatan ke PTUN dengan alasan penerbitan KTUN berupa IMB bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.IMB yang diajukan sebagai objek sengketa PTUN yang merugikan kepentingan pihak ketiga diputusn batal atau tidak sah oleh Hakim PTUN. Dari adanya putusan hakim tersebut maka sebuah KTUN dapat dikatakan sah atau tidak (IMB) sebagai syarat dalam penyelenggaraan bangunan termasuk implikasi yuridis dari penerbitan IMB terdapat tindakan mal administrasi setelah putusan hakim PTUN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ). Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum diinventarisasi dan dianalisis secara deskritif analitis dengan maksud untuk memaparkan serta menggambarkan secara terinci dan teratur disertai dengan analisa terhadap putusan Hakim PTUN Surabaya No. 19/B.TUN/2006/PT.TUN.SBY dan No. 161/B/2010/PT/TUN.SBY. Sebagai bukti bahwa telah terjadi tindakan mal administrasi dalam penerbitan IMB sehingga hakim menyatakan batal atau tidak sah. Pembahasan dan analisa dalam penelitian ini menggunakan teori kewenangan, teori demokrasi deliberatif, dan teori keabsahan. Kedua Putusan Hakim PTUN tersebut hanya salah satu putusan saja yang benar bahwa telah terbukti terdapat tindakan mal administrasi dalam penerbitan IMB yakni pada Putusan Hakim TUN No. 161/B/2010/PT/TUN.SBY. dari putusan di atas maka penulis menjadikan momentum adanya bentuk tindakan mal administrasi dari pejabat yang berwenang, karena untuk dapat dikatakan sebuah tindakan mal administrasi harus ada putusan hakim yang tetap ( inkrach ). Hukum Acara PTUN yang menganut asas ex nunc mengakibatkan KTUN yang diterbitkan oleh Pejabat dianggap tidak pernah ada dan tidak sah menurut hukum. Sehingga keberlakuan hukum dari IMB berpengaruh pada dokumen perijinan yang terdahulu sehingga juga membatalkan beberapa dokumen perijinan termasuk AMDAL.
English Abstract
This master`s thesis research about mal administration action in publishing Decision Administrative State of the Building License in Administrative Court, as the authorities decide upon the validity of decision administrative only administrative court judge. The background is inherent properties of the Building License favorable properties, but on the other hand becomes a burden to a third party. Since it is considered burdensome and detrimental to the interests of any individual or body of civil law, then the aggrieved party for the publication of the Building License is filed to the administrative court by reason of the issuance of Building License conflict with regulations. Building License is proposed as an object of dispute Administrative Court against the interests of third parties decision void or invalid by the Justice Administrative Court. Of the judges decision is then a decision administrative can be said is valid or not (Building License) as a requirement in the administration building including legal implications of publishing Building License contained mal administrative action after the decision of the administrative court judges. This study is a legal research using the statute approach and the case approach Legal materials in this study consisted of primary legal materials, legal materials secondary, and tertiary legal materials. The entire legal materials deskritif inventoried and analyzed in order to describe analytically and described in detail and regularly accompanied by an analysis of the decision of Justice Administrative Court of Surabaya. 19/B.TUN/2006/PT.TUN.SBY and 161/B/2010/PT/TUN.SBY. As evidence that there has been mal administrative action in publishing the IMB so the judge declared void or invalid. Research and analysis used authority theory, deliberative democratic theory and theory validity. Both the ruling Justice Administrative Court ruling only one who is true that there are proven measures in the issuance of mal administration at the Building License 161/B/2010/PT/TUN.SBY. Of the above decision, the writer makes the momentum of the form mal administrative action of the authorities, because to be able to say an act of mal administration of the judges ruling that there should be fixed (inkrach). Administrative Court Procedure Law that embraces the principle of ex nunc result decision administrative be issued by the official was not available and not legally valid. So influential in the previous document license before until void some document including AMDAL.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.082 32/FAD/m/041204122 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 20 Nov 2012 14:34 |
| Last Modified: | 20 Nov 2012 14:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156589 |
Actions (login required)
 |
View Item |