MasrudiM (2012) Kebijakan Formulasi Norma Hukum Tindak Pidana Jasa Penagih Hutang (Debt Collector) di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Jasa penagih hutang ( Debt collector ) adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh industri kartu kredit di Indonesia. Dalam prakteknya di Indonesia, Jasa penagih hutang ( debt collector ) seringkali melakukan berbagai macam tindak pidana terhadap debitur. Berkaitan dengan penggunaaan Jasa penagih hutang ( debt collector ) di lembaga perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dituangkan melalui Surat Edaran Bank Indonesia No 11/10/DADP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu mengatur penagihan dengan jasa pihak lain. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni: (1) Jika kualitas tagihan kartu kredit telah masuk kolektibilitas diragukan atau macet; (2) Penagihan pihak lain dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum; (3) Dalam perjanjian kerja sama antara penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi kartu kredit tersebut harus memuat klausul tentang tanggung jawab penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerja sama pihak lain. Tentang cara yang tidak melanggar hukum tersebut, tidak dirumuskan secara jelas tentang cara-cara yang bagaimana yang dikatakan sebagai cara yang tidak melanggar hukum tersebut. Hal ini tentunya menimbulkan kekeburan norma hukum sehubungan dengan cara yang tidak melanggar hukum tersebut yang termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No 11/10/DADP. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan pembahasan pada tesis ini adalah: (1) Bagaimana konsep formulasi norma hukum tindak pidana jasa penagih hutang ( debt collector ) ; (2) Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana jasa penagih hutang ( debt collector ) ; (3) Bagaimana jenis sanksi pidana yang sesuai bagi jasa penagih hutang ( debt collector ). Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan jasa penagih utang ( debt collector ) yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jasa penagih utang ( debt collector ); (2) Mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana bagi jasa penagih hutang ( debt collector ), baik orang perorangan maupun korporasi; (3) Mengidentifikasi karakteristik sanksi pidana yang tepat bagi jasa penagih hutang ( debt collector ). Jawaban terhadap permasalahan tersebut didapatkan dengan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan perbandingan ( comparative approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep formulasi norma hukum tindak pidana jasa penagih hutang ( debt collector ) memiliki dasar filosofis, dasar teoritik, dan dasar yuridis. Adapun konsep formulasi norma hukum tindak pidana jasa penagih hutang adalah sebagai berikut: Setiap orang (orang perorangan dan atau korporasi) dengan maksud menagih hutang terhadap debitur melakukan perbuatan: (1) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau ancaman dalam bentuk apapun terhadap debitur dengan maksud agar debitur melunasi hutangnya kepada kreditur; (2) Menyerang kehormatan atau nama baik debitur melalui lisan atau tulisan, dengan maksud debitur melunasi hutangnya kepada; (3) Menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang milik debitur; (4) Menggunakan kata-kata yang tidak senonoh atau kasar dengan maksud melecehkan debitur; (5) Melakukan penyitaan, perampasan, pengambilan barang milik debitur; (6) Menghubungi debitur terus menerus dengan maksud untuk mengganggu, melecehkan atau mengancam debitur; (7) Menghubungi dengan pihak ketiga yang terkait dengan debitur (seperti keluarga, saudara, atau wali debitur, kecuali memang diizinkan oleh debitur); (8) Mengunjungi debitur ditempat kerja debitur, dengan maksud mempermalukan atau mengancam untuk mempermalukan debitur di depan rekan kerja debitur; (9) Mengungumkan, memberitahukan, atau memberikan keterangan atau informasi terkait nama atau daftar nama debitor yang mengalami kredit macet, dengan maksud diketahui oleh umum. Jasa penagih hutang ( debt collector ) dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa alasan, yaitu: (1) Jasa penagih hutang ( debt collector ) dapat dinyatakan memiliki kesengajaan apabila secara sadar memilih untuk melakukan berbagai macam tindak pidana terhadap debitur, berdasarkan kehendak ( willens ), dan harus menginsyafi atau mengetahui ( wetens ) akan akibat dari perbuatan-perbuatan tersebut; (2) Jasa penagih hutang ( debt collector ) dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana apabila jasa penagih hutang ( debt collector ) yang melakukan tindak pidana terhadap debitur terdapat alasan pemaaf berupa pembelaan terpaksa ( noodweer ) pada dirinya; (3) Dalam hal tindak pidana penagihan hutang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya; (4) Bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukan pengurusnya atau orang yang secara hukum mewakili korporasi tersebut, atas perbuatan yang masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi tersebut. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada jasa penagih hutang ( debt collector ) adalah: (a) Pidana Pokok berupa Pidana penjara dan/ata
English Abstract
Debt collector is a third party that connects between the creditor and debtor in the case of credit collection. The credit Collection is only possible if the quality of credit card bills have been included in the category referred to as doubtful or loss based on the collectibility of which is used by the credit card industry in Indonesia. In Indonesia, debt collectors often perform a variety of criminal offense against the debtor. To regulate the use of debt collector in a banking institution, Bank Indonesia issued a policy that is poured through a Circular Letter of Bank Indonesia No. 11/10/DADP Concerning Implementation of the Payment Instrument Card. The Indonesian bank rules regulate: (1) If the quality of credit card bills have been entered as doubtful or loss; (2) Collection by other parties performed in a way that does not violate the law; (3) In a cooperative agreement between issuer and other parties to do the collection credit card transaction must contain a clause on the responsibility for issuer all legal consequences arising from the cooperation with other party. Related in a way that does not violate the law, not formulated clearly about the ways that what is said as a way that does not violate the law. This will cause ambiguities regarding the legal norms in a way that does not violate the law contained in the Circular Letter of Bank Indonesia No. 11/10/DADP. The problems that became the focus of research and discussion in this thesis are: (1) How does the concept of criminal law norms formulations of debt collector?; (2) How does the concept criminal liability debt collectors?; (3) what kind of criminal sanctions are ideal for debt collector?. Based on the formulation of the problem is the purpose this research are: (1) Identify the forms of debt collectors actions that can be categorized as a criminal acts; (2) identify the form of criminal liability for debt collectors, both individuals and corporations; (3) Identify characteristics of appropriate criminal penalties for debt collectors. The answer to these problems obtained by the method of normative legal research using the Statute approach, the comparative approach and the conceptual approach. The results showed that the the concept of criminal law norms formulations of debt collector have the basic philosophical, theoretical, and juridical. The concept of criminal law norms formulations of debt collector are: Any person (natural persons or corporate) in order to collect the debt against the debtor committed: (1) Using violence, threats of violence, or threats of any kind against the debtor with the intention that debtors pay off their debts to the creditor; (2) Attack the honor or good name of debtors through verbal or written, with the intention of debtors to pay off the debt; (3) Destroying, damaging, or make unusable debtorss property; (4) Using words that are not obscene or abusive with the intention of harassing debtors; (5) confiscate, seize, and take the property of debtors; (6) Contacting debtors continuously with intent to annoy, harass or threaten debtors; (7) Contacting with third parties relating to debtors (such as family, relatives, or guardians of the debtor, unless it is authorized by the debtors); (8) Visiting debtors at work debtors, with intent humiliate or threaten to humiliate debtors ahead debtors partner; (9) inform, or give information or information related to the debtors name or a list of names who have bad credit, with the intention known to the public. The debt collector may be requested from criminal liability based on several reasons, namely: (1) debt collectors have expressed an intent to consciously choose to perform a variety of criminal acts against the debtor, based on the will (Willens), and realizing the need or know (wetens) would result from such actions; (2) debt collectors can be released from criminal liability if the debt collector committing a crimea gainst the debtor there is a justification defense forced (noodweer) on him; (3) In terms of criminal debt collection performed by or on behalf of a corporation, the criminal liability may be requested against the corporation and or managers; (4) That corporations can be held liable for mistakes made criminal managers or those who legally represent the corporation, for the actions that are within the scope of work of the corporation. Criminal sanctions may be imposed for debt collectors are: (a) basic sentence of imprisonment and criminal fines; (b) Additional sentence in the form of compensation payment, fulfillment obligations to local custom and/or obligations under the law of life in society. As for the Special Measures for the corporation can be: Repair of a criminal act, Obligation to pay costs incurred due to a criminal act, Revocation of business permits, Closure of all or part of a place of business and/or activities, Dissolution and/or prohibition of the corporation.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.077/MAS/k/041202521 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 17 Oct 2012 11:57 |
| Last Modified: | 17 Oct 2012 11:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156580 |
Actions (login required)
 |
View Item |