Prawestri, Meity (2011) Penyerahan Jaminan Kebendaan oleh Pasien kepada Rumah Sakit Swasta dalam Kontrak Terapeutik. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pengertian rumah sakit menurut WHO adalah suatu bagian penyeluruh dari organisasi sosial dan medis berfungsi memberikan pelayanan Kesehatan yang lengkap kepada masyarakat, baik kuratif maupun rehabilitatif. Hal menarik disini adalah adanya konflik norma yang mengatur tentang rumah sakit yakni dalam UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 29 mengatur bahwa Rumah Sakit wajib melaksanakan fungsi sosial, wajib memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, namun dalam pasal 21 disebutkan bahwa Rumah Sakit Privat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero. Sementara itu, masyarakat sendiri saat ini cukup sulit untuk bisa menjangkau biaya berobat di rumah sakit yang cenderung meningkat dengan persediaan uang yang dimiliki. Untuk bisa mengajukan kredit di Perbankan, seseorang menyerahkan jaminan kebendaan ke Bank dengan tujuan memperoleh pinjaman guna membayar biaya pengobatan (jenis kredit multi guna sekalipun), sulit rasanya untuk direalisasikan. Meskipun menciderai nilai etika profesi Dokter sebagaimana sumpah yang telah diucapkannya yakni untuk mengutamakan keselamatan jiwa manusia, namun realita di masyarakat, keadilan dan manfaat menjadi sesuatu yang penting untuk diwujudkan, salah satunya adalah penyerahan jaminan kebendaan oleh pasien terhadap rumah sakit swasta. Legalitas atas proses ini akan memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Namun demikian Kontrak Terapeutik yang berupa Persetujuan Tindakan Kedokteran tidak bisa digunakan sebagai Perjanjian Pokok untuk kemudian dilekati dengan Perjanjian jaminan, tetapi perlu dibuatkan suatu perjanjian pelayanan kesehatan tersendiri yang berisi kesepakatan kedua belah pihak yakni Pasien dan Rumah Sakit tentang pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban para pihak, termasuk mengenai biaya yang harus dibayar oleh pihak Pasien, serta menyebutkan pula mengenai penyerahan jaminan kebendaan, serta konsekwensinya jika ternyata Pasien tidak bisa melunasi kewajibannya atas biaya pengobatan yang telah diperolehnya.
English Abstract
Understanding the hospital according to WHO is a part of social organizations and medical function is to provide comprehensive health services to the community, both curative and rehabilitative. It is interesting here is the existence of conflicts of norms governing the hospital that is in Law. 44 of 2009 on Hospitals, article 29 stipulates that hospitals must perform a social function, must provide health care safety, quality, anti-discrimination and effective with the interests of patients according to standard hospital care, but in Article 21 stated that the Private Hospital referred to in Article 20 paragraph (1) managed by a legal entity with the goal of profit Limited Liability or Limited. Meanwhile, the community itself is quite difficult to reach the cost of medical treatment in hospitals that tend to increase with the stock of money owned. To be able to apply for credit in the banking, someone handed material security to the Bank with the aim of obtaining a loan to pay medical expenses (credit type of multi-use though), it was difficult to be realized. Although injure the value of professional ethics as the oath that doctors had said that to give priority to the safety of the human soul, but the reality in a society where justice and the benefits of being something that is important to realize, one of which is guaranteed delivery of material by the patient to a private hospital. Legality of this process will benefit both sides. However, the Therapeutic Contract Agreement in the form of action can not be used as Medicine Basic Agreement for the then clung to the security agreement, but need to be made a separate health care agreement that contains the agreement of both parties ie, Patient and Hospital about health care, rights and obligations of the parties, including the cost to be paid by the patient, and also mentions about the submission of material security, as well as the consequences if it turns out patient can not pay its obligation for medical expenses that have been acquired.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.074/PRA/p/041103876 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 09 Nov 2011 13:55 |
| Last Modified: | 09 Nov 2011 13:55 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156571 |
Actions (login required)
 |
View Item |