Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam Hal Pengalihan Kredit dari Debitur Lama ke Debitur Baru (Studi di Wilayah Kota Malang)

Wijaya, Adeline (2011) Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam Hal Pengalihan Kredit dari Debitur Lama ke Debitur Baru (Studi di Wilayah Kota Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kemampuan masyarakat untuk membeli rumah secara tunai semakin sulit, karena sebagian besar masih tergolong masyarakat dengan tingkat perekonomian yang masih rendah. Hal ini bisa diperoleh masyarakat dengan mengajukan permohonan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada bank. Dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu menyebabkan terjadi kredit bermasalah yang dihadapi pihak bank yaitu debitur dalam keadaan wanprestasi. Agar pemenuhan prestasi tersebut berjalan lancar, maka debitur mengalihkan kreditnya kepada pihak lain. Dalam proses alih debitur, ditemui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para pihak. Akibat dari munculnya hambatan-hambatan tersebut, timbul permasalahan yaitu debitur melakukan pemindahan hak atas objek Kredit Pemilikan Rumah yaitu rumah sebelum kredit tersebut lunas kepada pihak lain tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh bank (Oper Kredit). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan pengalihan kredit kepemilikan rumah dari debitur lama kepada debitur baru dan upaya yang dilakukan para pihak dalam mengatasi hambatan tersebut. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif yuridis yaitu untuk menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisa hukum dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu pada proses alih debitur hambatan yang dialami oleh pihak bank adalah banyak debitur yang dalam kondisi menunggak ketika hendak mengalihkan kreditnya kepada pihak lain. Upaya untuk mengatasinya adalah menjelaskan kepada pihak debitur agar melunasi tunggakannya terlebih dahulu. Hambatan dari pihak debitur adalah membutuhkan proses yang lama dan biaya yang tidak murah. Adanya hambatan-hambatan yang ditemui pada saat proses alih debitur, maka dalam praktek timbul pengalihan kredit yang dilakukan atas inisiatif para pihak dengan membuat perjanjian di hadapan Notaris (Pengoperan). Dalam praktek, terdapat hambatan-hambatan dalam proses pengoperan. Dari pihak Notaris pada saat pengoperan adalah sertifikat tidak bisa di cek dan terdapat salah satu pihak yang tidak mau membayar beban pajaknya masing-masing. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pengecekan atas obyek tersebut berdasarkan buku tanah di kantor pertanahan dan dari awal sudah harus menjelaskan dan memberi pengertian terhadap segala kewajiban masing-masing pihak berkaitan dengan proses pengoperan. Hambatan dari pihak yang mengoperkan adalah tidak dilihatnya kemampuan bayar lebih lanjut dari pihak yang menerima pengoperan yang akan mengambil alih angsuran kreditnya. Upaya untuk mengatasinya adalah dibuatnya suatu klausul tambahan yang intinya mengenai kesanggupan pihak yang menerima pengoperan untuk mengangsur kredit sampai dengan lunas. Hambatan yang dialami oleh pihak yang menerima pengoperan adalah tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan rumah. Upaya untuk mengatasinya adalah dibuatnya Akta Perjanjian, Kuasa dan kuasa Menjual para pihak dan mendatangi pihak bank dengan membawa salinan akta sambil memberitahukan bahwa telah terjadi pengoperan.

English Abstract

The ability of the society to buy a house is getting difficult, because most of them are classified as the society with the low level of economy. In getting the house, people can apply the mortgage facility to the bank. With the uncertain economic condition happen recently, caused many nonperforming loans faced by bank as the manager of the credit fund. The problem faced is when the debtor in the state of default. In order of the achievement goes well, then the debtor do the credit transfer to other party who is willing to continue his loan installment until it is paid off. In the process of debtors` transition, barriers are faced by the parties more often. As the result of the emergence of such barriers, possible problems arising which is the debtor transfer the right of mortgage object that is the house which the loan has not been paid off is transferred to another party without going through the procedure specified by bank or known by the society as credit transfer. This research is an empirical law research which is used to assess and analyze the barriers faced by the parties in implementing the credit transfer of mortgage from the old debtor to the new debtor and the efforts done by the parties in dealing those barriers. The technique in analyzing the data used by the writer is the juridical descriptive which describe, review, explain and analyze the law by seeing the facts on the ground. Based on the result obtained, the barrier experienced by bank is many debtors in the arrears position when they want to divert the credit to the other party. The effort done is by giving the explanation to the debtor to pay off the arrears first. The barrier faced by the debtor is need a long process and the expensive cost. As the result of the existence of the barriers faced in the process of debtors` transition, in practice there are credit transfers which are done by the initiative of the parties by making the contract in front of the Notary. In practice, the process of transition cannot be separated from the existence of the barriers. The barrier faced by the notary in the process of transition is the inability to check the certificate and the presence of the party which is unwilling to pay it`s tax expense. The effort done is by checking on this object based on the land book at the land office and from the beginning, the notary should give an explanation and understanding of the duty of each party with regard to the process of transition. The barrier faced by the party which done the transition is the ability to pay the installment which cannot not noticed from the party which take the transition. The effort done is make an additional clause which stresses the point of the ability of the party which takes the transition to finish its duty to pay off the installment. The barrier faced by the party which takes the transition is there is possibility that the party which does the transition intentionally and secretly pays off the installment to bank and takes the certificate and all of the documents with regard to the house. To overcome this problem is by making the deed of covenant, legal power and selling right on the will of the parties. Then, the party which does the transition comes to bank while brings the copy of the certificate and tells the bank that the transition has been made.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.073/WIJ/p/041104328
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 20 Oct 2011 12:09
Last Modified: 20 Oct 2011 12:09
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156567
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item