Nafilah (2011) Faktor Dominan Penyebab dan Implikasi Hukum Perusahaan Pembiayaan Konsumen Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi pada Perusahaan Pembia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Untuk memenuhi kepastian hukum kepada para pihak, didalam pasal 11 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan, selain itu akta perjanjiannya harus dibuat secara otentik. Akan tetapi didalam kenyataannya di lapangan bahwa PT. Adira Finance tidak melaksanakannya. Hal ini akan menimbulkan suatu permasalahan ketika terjadi wanprestasi oleh debitur. Didalam penulisan tesis ini yang menjadi lokasi penelitiannya adalah PT. Adira Finance Cabang Malang, Madiun, dan Surabaya dan yang menjadi objek perjanjian fidusianya adalah kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor dominan yang dominan menyebabkan perusahaan pembiayaan konsumen PT. Adira Finance tidak melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum pelaksanaan yang terjadi jika perusahaan pembiayaan konsumen PT. Adira Finance tidak melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, sehingga yang menjadi acuan penulis adalah data hukum primer yang berupa hasil wawancara langsung kepada pekerja dan konsumen PT. Adira Finance cabang Malang, Madiun, Surabaya, data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, data arsip PT. Adira Finance. Metode pendekatan dengan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakuan dengan cara Interview mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). ketentuan atau aturan internal adira dalam memberikan batasan nilai kredit yang akan di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Yaitu nilai kredit di bawah 350 juta hanya akan dibuatkan akta jaminan fidusia di bawah tangan. Sedangkan nilai kredit di atas 350 juta baru akan dibuatkan akta jaminan fidusia secara notariil dan didaftarkan ke KPF. Namun, nilai jaminan di bawah 350 juta akan dibuatkan akta fidusia secara notariil jika diduga akan menimbulkan masalah. 2). Implikasi hukum perusahaan pembiayaan konsumen tidak melaksanakan ketentuan pasal 11 UUJF adalah perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan menjadi batal demi hukum, kedudukan kreditur menjadi kreditur konkuren (kehilangan hak preference), tidak bias melaksanakan eksekusi langsung benda jaminan jika debitur wanprestasi, serta karena Adira Finance mencantumkan klausula baku yang tempatnya sulit terlihat, maka hal itu bertentangan dengan pasal 18 ayat (2) UUPK, hal itu berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Jika Adira masih melaksanakan eksekusi langsung tersebut, maka dapat dikenai ancaman sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata, pasal 368 KUHP. Dan untuk debitur yang mengalihkan obyek jaminan, dapat dikenai ancaman sesuai dengan pasal 372 KUHP.
English Abstract
To meet legal certainty to the parties, in article 11 of law number 42 of 1999 regarding fiduciary requires objects which are encumbered with fiduciary required to be registered, other than that deed of agreement must be authentically made. However in reality in the field that PT. Adira Finance does not carry it out. This will cause a problem when the default is done by the debtor. The location of the research in this thesis is PT. Adira Finance branch offices in Malang, Madiun and Surabaya and that the object of agreement of fiduciary is motor vehicles. The purpose of this study was to describe and analyze the dominant factor which is the dominant cause of consumer financing company PT Adira Finance does not carry out the provisions of article 11 of law number 42 of 1999 regarding fiduciary and to identify and analyze the legal implications of the implementation happens if a consumer financing company PT. Adira Finance does not carry out the provisions of article 11 of law number 42 of 1999 regarding fiduciary. Type of study is a juridical sociological study, so that the writer`s references are the primary law data in the form of direct interviews to the workers and consumers of PT. Adira Finance branch offices in Malang, Madiun, Surabaya, secondary data in the form of legislation, archived data of PT. Adira Finance. The approache used in this thesis is descriptive qualitative approach. Technique of data collection is done by indepth interviews conducted by asking questions verbally. The results of this research showed that 1). Adira provisions or internal rules in providing credit thresholds will be submitted to the registration office of fiduciary. Credit scores below 350 million will only be made fiduciary deed underhanded. While credit score above 350 million will be made a new fiduciary deed which is notarized and submitted to the registration office of fiduciary. However collateral value below 350 million will be made fiduciary deed which is notarized if it is suspected to cause problems. 2). Legal implications of consumer finance companies do not implement the provisions of article 11 of UUJF are fiduciary agreement made underhanded becomes null and void, position of creditors become unsecured creditors (to lose the right of preference), cannot execute immediately the object guarantees if the default is done by the debtor, also since PT. Adira Finance put into place standard clause which is hard to see, then it conflicts with article 18 paragraph 2 UUPK, it resulted that the agreement was null and void. If Adira still carries out executions directly, it can be subjected to threats in accordance with article 1365 of KUHPerdata, article 368 of KUHP. And for the debtors who divert the object guarantees, subject to the threat in accordance with article 372 of KUHP.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.066/NAF/f/041104221 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 19 Oct 2011 14:40 |
| Last Modified: | 19 Oct 2011 14:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156554 |
Actions (login required)
 |
View Item |