Pemisahan Perseroan Sebagai Bentuk Restrukturisasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Fitraya, Miranda (2015) Pemisahan Perseroan Sebagai Bentuk Restrukturisasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pemisahan Perseroan merupakan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama. Sementara itu di bidang Perbankan, istilah pemisahan ini baru disebutkan kembali dalam Undang-undang Perbankan Syariah. Kedua cara Pemisahan Perseroan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan Syariah memiliki adanya suatu persamaan, selain itu juga memiliki perbedaan. Berdasarkan masalah diatas, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat masalah membahas mengenai Mekanisme Pemisahan Perseroan dalam hal Restrukturisasi yang diatur didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Apa Akibat Hukum Pemisahan Perseroan dalam hal Restrukturisasi yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jenis penelitian dari penelitian ini adalah Normatif. dan Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan yakni pengumpulan data yang diperlukan dengan melakukan penelaahan kepustakaan melalui Peraturan Perundang-undangan, majalah, literatur, internet, buku-buku, kamus bahasa, kamus hukum dan bahan kepustakaan lainnya terkait masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pemisahan perseroan berdasarkan undang-undang perbankan syariah ternyata sudah diatur dalam suatu Peraturan Bank Indonesia, namun berkaitan dengan tindakan korporasi Pemisahan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas belum diatur secara rinci mengenai prosedur dan mekanismenya sehingga disarankan kepada Pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana tersendiri yang mengatur Pemisahan. Akibat Hukum Pemisahan Perseroan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan Syariah dapat dilihat dari cara pemisahan yang dilakukan, apakah memakai Pemisahan Murni atau Pemisahan Tidak Murni. Kata Kunci : Pemisahan Perseroan, Perseroan Terbatas, Perbankan Syariah

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.066/FIT/p/2015/041506991
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 15 Jan 2016 10:27
Last Modified: 15 Jan 2016 10:27
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156553
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item