Windyaningtyas, FranciscaEndarwantiTintan (2012) Efektifitas Tugas Pokok Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Studi di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Berdasarkan isi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang isinya : Pembentukan koperasi sebagaimana dalam pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Koperasi didirikan dengan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar (Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992) yang dapat dibuat dalam bentuk notariil atau dibawah tangan karena dalam penjelasan Pasal 7 tersebut tidak dijelaskan secara tegas tentang cara membuat akta pendirian, bahkan dalam peraturan pelaksanaannya juga tidak diatur secara jelas tentang cara membuat akta pendirian. Hal perubahan anggaran dasar koperasi diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, bahwa perubahan anggaran dasar koperasi dapat dibuat dalam bentuk notariil atau di bawah tangan. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum bidang perkoperasian yang berkaitan dengan proses, prosedur, tata cara pendirian perubahan anggaran dasar koperasi diperlukan upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian dengan menggunakan akta otentik. Melalui akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Untuk perlindungan hukum bagi koperasi, maka Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi. Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) Mengapa dalam pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malang tidak dibuat menurut ketentuan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi ? (2) Bagaimana implikasi yuridis atau akibat hukumnya bagi koperasi yang Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak dibuat sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya ? (3) Bagaimana upaya mengefektifkan ketentuan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi ? Dalam metode penelitian yang digunakan pada penelitian tesis ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu melihat kajian hukum dari segi aspek sosiologinya. Adapun pendekatan ini dilakukan dengan meneliti peristiwa nyata yang terjadi, dimana dalam pendirian koperasi belum tentu akta perubahan anggaran dasar koperasinya berbentuk akta otentik akta notaris dengan segala konsekuensi hukumnya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (interview) mendalam yang dilakukan secara bebas terpimpin dengan responden dalam rangka pengumpulan data yang lebih jelas dengan memakai pedoman wawancara (interview guide) yaitu catatan-catatan kecil yang berisi pokok permasalahan yang diteliti dengan berbagai macam pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan teknik penelusuran pustaka dan dokumentasi berupa akta koperasi, peraturan-peraturan, buku-buku serta artikel yang mendukung data primer. Kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini antara lain teori badan hukum, teori pertanggungjawaban dan teori penegakan (efektifitas) hukum. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam tesis ini antara lain tinjauan umum tentang akta; dasar hukum, tujuan pendirian dan prinsip koperasi di Indonesia; fungsi peran dan tugas notaris. Setelah dilakukan penelitian yang diuraikan dalam pembahasan maka kesimpulan dari tesis ini antara lain, untuk rumusan masalah pertama, pemerintah (dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) kurang mengertinya fungsi dari akta otentik yang dibuat notaris, masyarakat masih menganggap bahwa akta yang dibuat notaris pembuat akta koperasi dirasa cukup mahal dibandingkan sebelum adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi. Kesimpulan untuk rumusan masalah kedua yaitu, sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, akta koperasi tersebut dibuat dengan akta dibawah tangan, yang artinya, akta koperasi itu tidak dibuat dihadapan atau oleh pejabat atau pejabat umum seperti notaris, sehingga tidak ada yang menjamin kebenaran isi akta koperasi. Kehendak dari pengurus koperasi dianggap sebagai kehendak koperasi. Akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama koperasi, pertanggungjawabannya terletak pada pengurus koperasi dengan semua harta bendanya. Akta koperasi yang salah satunya Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dengan adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, pembuatan akta tersebut dengan akta otentik yang fungsinya sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata. Dan kesimpulan untuk rumusan masalah ketiga yaitu, notaris harus memberikan penjelasan kepada para anggota atau pengurus koperasi tersebut bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, sehingga apabila para pengurus atau anggota koperasi ingin membuat akta perubahan anggaran dasar terhadap koperasi atau pun akta perubahan susunan pengurus koperasi tersebut, maka para pengurus atau anggota harus membuatnya di notaris, karena notarislah yang berwenang untuk membuat akta perubahan anggaran dasar koperasi atau akta perubahan susunan pengurus koperasi.
English Abstract
Based on the content of Article 7 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 1992 on Cooperatives, which read: The formation of cooperatives, as in article 6 made by deed containing the Articles of Association. Cooperative was established by Deed containing the Articles of Association (Article 7 Paragraph 1 of Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 1992) that can be made in the form notarized or under the arms due to the explanation of Article 7 is not explained explicitly about how to make the deed, even the implementing regulations not expressly provided on how to make the deed. This amendment provided for in Article 12 of the cooperative law of the Republic of Indonesia Number 25 of 1992 on Cooperatives, cooperative association that changes can be made in the form notarized or under the hand. In order to improve the quality of legal services related to the field of cooperative processes, procedures, procedures for amendments to the establishment of cooperative efforts are needed to ensure legal certainty for the deeds cooperatives using authentic deed. Through authentic act clearly define the rights and obligations, ensure legal certainty, and at the same time is also expected to avoid the occurrence of disputes. For legal protection for cooperatives, the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia issued Decree No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 About Notary Deed For Cooperatives Officer. Based on the above background, the problem is formulated as follows : (1) Why in the manufacture of Amendment of Articles of Cooperation in the Department of Cooperatives and Small and Medium Malang Regency was not made in accordance with State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 About Notary Deed as Author Cooperative ? (2) What about the implications of judicial or legal effect of a cooperative Cooperatives Amendment Act is not made in accordance with the provisions in their statutes ? (3) How to streamline effort provisions of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 About Notary Deed For Makers Cooperative ? In the research methods used in this thesis research the authors use this kind of empirical legal research. The research approach used in this thesis research is the juridical sociological approach, which saw the study of law in terms of the sociological aspect. The approach is performed by examining the real events that occurred, where the establishment is not necessarily cooperative deed amendments to the cooperative form of notarial deed authenticated by all its legal consequences. Source of data used is the source of primary data and secondary data sources. Primary data were obtained using interview techniques (interviews) conducted in-depth guided independently by respondents in order to collect the data more clearly by using an interview guide (interview guide) is a small records that contain the subject matter studied with a variety of questions that have been prepared in advance. While the secondary data obtained using literature searching techniques and documentation in the form of cooperative act, regulations, books and articles that support the primary data. Theoretical framework used in this thesis include legal theory, theory of liability, and the theory of enforcement (effectiveness) of the law. Review of the literature used in this thesis include an overview of the deed; legal basis, purpose of establishment and the principles of cooperatives in Indonesia; function of the role and duties of a notary. Having done the research described in the discussion of the conclusions of this thesis, among others, for the first formulation of the problem, the government (in this case the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises) lack of understanding of the functions of a notary deed is made authentic, people still think that the deed made notarial deed maker cooperatives are considered expensive compared to before the existence of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 About Notary Deed For Makers Cooperative. Conclusions for both the formulation of the problem, since the enactment of the Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 1992 on Cooperatives, cooperative deed is made by deed under the hand, which means, the deed was not made before the cooperative or by officials or public officials such as notaries, so it is not nothing to guarantee the truth of the contents of the deed of the cooperative. The will of cooperative management will be considered as a cooperative. But the actions of managers who act on behalf of the cooperative, the cooperative management responsibility lies with all his possessions. Deed Deed one cooperative Amendment to the Cooperative State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 About Notary Deed For Makers Cooperative, the deed by deed authentic function as evidence in accordance with Article 1868 Civil Code. And conclusions to the formulation of the third issue, namely, the notary must provide an explanation to the members or managers of cooperatives is that with the issuance of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 About Notary Deed as Author cooperatives, so that if the directors or members of cooperatives want to make a deed of amendment to the cooperative or any deed of arrangement of changes in the cooperative management, then the directors or members be made at the notary, as notarislah authorized to make amendments to the cooperative deed or deed of amendment cooperative management arrangement.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.066 8/WIN/e/041305821 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 13 Jan 2014 19:10 |
| Last Modified: | 13 Jan 2014 19:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156547 |
Actions (login required)
 |
View Item |