Kepakisan, IGustiNgurahAgungSutejoWiradinata (2012) Kajian Yuridis terhadap Akta Otentik Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Kaitannya dengan Pasal 16 Ayat (1) Huruf L UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) mengatur hal baru dalam hal penyelenggaraan RUPS yang dapat dilakukan melalui media telekonferensi, yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPT tersebut, menggunakan pemanfaatan sebuah teknologi sebagai akibat dari adanya perkembangan teknologi yang semakin cepat, dimana kecanggihan teknologi tersebut memungkinkan para pemegang saham dalam melakukan atau melaksanakan RUPS tanpa harus bertatap muka secara langsung atau secara fisik yang berada dalam satu tempat, melainkan dapat dilakukan melalui media telekonferensi yang memungkinkan para pemegang saham saling melihat dan mendengar, serta berpartisipasi aktif dalam rapat. Hal ini merupakan suatu langkah maju yang dapat mempermudah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) dimana pada umumnya RUPS selalu dilaksanakan dengan secara berhadapan langsung secara fisik diantara para peserta rapat. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPT tersebut, bahwa RUPS melalui media telekonferensi menimbulkan permasalahan dan pertanyaan bagaimanakah kedudukan akta otentik tentang risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan bagaimanakah keabsahan akta otentik tentang risalah Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi?. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut digunakan 2 (dua) teori, yakni teori kepastian hukum dan teori keabsahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berarti bahwa masalah yang dikaji dalam penelitian ini akan selalu mengacu pada tinjauan secara umum, baik secara normatif maupun berdasarkan pandanganpandangan dari pakar hukum. Risalah RUPS sebagai hasil dari RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas tidak diharuskan untuk dituangkan dalam bentuk akta otentik, artinya Perseroan Terbatas tersebut dapat memilih sesuai dengan kesepakatan para pemegang saham, apakah akan dituangkan ke dalam akta otentik ataupun dengan akta di bawah tangan, namun terdapat pengecualian apabila hasil RUPS mengenai perubahan Anggaran Dasar harus dituangkan ke dalam akta otentik, hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (4) UUPT, karena perubahan anggaran dasar tersebut harus mendapat persetujuan ataupun diberitahukan oleh dan kepada Menteri. Risalah RUPS melalui media telekonferensi yang dituangkan ke dalam akta otentik oleh Notaris tidak sah sebagai akta otentik, karena Notaris melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN yang mengharuskan kehadiran secara fisik para pihak dalam proses pembuatan akta otentik, sehingga menyebabkan akta otentik tersebut akan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagai akibat dari adanya pelanggaran dari Pasal 16 ayat (1) huruf l tersebut.
English Abstract
Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company (hereinafter referred to as UUPT) regulating a new thing in convening a General Assembly of Shareholders through teleconference media as regulated in Article 77 paragraph (1) of UUPT. The provision of Article 77 paragraph (1) of UUPT uses as a high technology that enables Shareholders to convene a General Assembly of Shareholders without having direct eye contact or physical presence in a vanue. However, they can still see and listen to one another and participate actively in an assembly through a teleconference media. This is certainly an encouraging movement that facilitates easier for shareholders to convene a general assembly where in the past they used to physically attend an assembly. Meanwhile, the party who is absent can be represented through a power of attorney by another person nominated by the relevant party. The technology has made things simpler and more efficient because the parties participating in a General Assembly of Shareholders (hereinafter referred to as RUPS) do not need to attend physically in an assembly venue. However, they can still see and listen to one another as if they physically attended the assembly. Based on the provision of Article 77 paragraph (1) of UUPT above, a General Assembly of Shareholders through teleconference media brings about problems and questions of how about the status of authentic deed concerning the minutes of General Assembly of Shareholders and how about the validity of authentic deed of General Assembly of Shareholders through teleconference media. To answer the said questions, two (2) theories have been used, namely legal certainty theory and validity theory. This research is normative law research, it means that the case that is studied in the research will always be based at the general observation, it will be normatively or based on the law expert opinion. Minutes of the RUPS as a result of the RUPS is held by the Limited Liability Companies are not required to be poured in the form of authentic deed, means the Limited Liability Companies can choose in accordance with the agreement of the shareholders, will be poured into the authentic deed or by deed under hand, but there are exceptions if the result of the RUPS concerning amendment of the consideration base must be poured into an authentic deed, it is stipulated in Article 21 paragraph (4) UUPT, because the amendment of the consideration base must receive the approval or informed by, and to the Minister. Minutes of the RUPS through a media teleconference that is poured into a deed authenticated by a notary is not valid as an authentic deed, because the notary violates the provisions of Article 16 paragraph (1) letter l UUJN requiring physical presence of the parties in the process of making an authentic deed, thus causing an authentic deed it will have the strength of evidence as a deed under the hand as a result of a violation of Article 16 paragraph (1) letter l is.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.066 8/KEP/k/041201722 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 31 Jul 2012 13:28 |
| Last Modified: | 31 Jul 2012 13:28 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156544 |
Actions (login required)
 |
View Item |