Dewi, MiraNilaKusuma (2014) Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang Dilaksanakan melalui Media Elektronik. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang biasa dilaksanakan dengan cara biasa atau konvensional dapat dilaksanakan melalui teleconference , video conference dan sarana media elektronik lainnya berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Hasil dari RUPS ini khususnya mengenai perubahan anggaran dasar kemudian harus dibuatkan akta notaris berbahasa Indonesia sesuai pasal 21 ayat (4) UU PT dan harus ditandatangani oleh semua peserta rapat sesuai pasal 77 ayat (4) UU PT. Dalam hal ini beberapa peserta rapat tidak hadir secara langsung berhadapan dengan peserta lain dan juga tidak dengan Notaris maka diperlukan adanya tanda tangan elektronik ( e-signature ) bagi para peserta rapat yang tidak hadir secara fisik di tempat penyelenggaraan rapat. Akta yang dibubuhi tanda tangan elektronik dapat dipersamakan dengan data elektronik atau informasi elektronik yang kedudukannya diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan UU lain seperti UU Pemberantasan Tipikor. Namun, prosedur pelaksanaan pembuatan akta semacam ini bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2 tahun 2014 sebagai perubahan dari UU No. 30 Tahun 2004 bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dan saksi. Dari uraian tersebut, permasalahan yang muncul adalah “Bagaimana kedudukan akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik sebagai akta otentik?” dan “Apakah akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik dapat dibuat sebagai alat bukti yang sah di pengadilan?”. Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis yang berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaat praktis yang berfungsi sebagai masukan bagi pemerintah untuk memberikan alternatif penyelesaian terhadap permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan gunakan asas lex specialis derogate legi generali . Kemudian terhadap bahan-bahan hukum akan dideskripsikan dan dianalisis keterkaitan antara satu sama lain dari bahan hukum yang ada dengan teknik analisis interpretasi sistematis. Kajian pustaka dalam penelitian ini berisi tentang kajian umum tentang kedudukan hukum, kajian umum tentang akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai akta notaris, kajian umum tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan kajian umum tentang hukum pembuktian. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik adalah sebagai akta otentik yang sah dan dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan karena dengan menggunakan asas lex specialis derogate lex generali maka peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum dimana UU PT menjadi lex specialis -nya dan UU JN sebagai lex generali -nya. Selanjutnya sebagai akta otentik dengan sendirinya akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat dikatakan akta RUPS dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.
English Abstract
A General Meeting of Shareholders (GMS) which ususally held in a conventional method, can be held via teleconference, video conference and other electronic media, based on article 77 paragraph (1) UU PT. The results of this meeting should then be made in Indonesian language notarial deed in accordance with Article 21 paragraph (4) of the UU PT and must be signed by all participants of the meeting in accordance with Article 77 paragraph (4) of the UU PT. In this case, some of the participants could not attend the meeting physically at the meeting venue, thus it will require an electronic signature (e-signature) for those meeting participants. A deed which is signed electronically is equivalent with electronic data or electronic information which position is recognized as valid as evidence based on Law no. 11 of 2008 on the ITE and other laws such as the Law on Combating Corruption. However, this procedure of such deed is contrary to Article 16 paragraph (1) letter m Law number 2 of 2014 as an amendement of Law number 30 of 2004 that the notarial deed shall be read by Notary before the parties and witnesses. From the description above, the problems that arise are "How is the status of GSM deed executed through electronic media as an authentic document?" And "Do the deed minutes of the GSM which are conducted via electronic media can be applied as legal evidence in court?". Benefits of this research are that of theoretic benefit functioning as development of science and of practical benefit functioning as input to government to give dispute alternative towards the problem. Research method used in this thesis is that of Normative research with statute approach. Then, legal materials will be described and analysed of their correlation between one another using systematic interpretation. In addition, in processing step using principle of lex specialis derogate legi generali. Literature Review in this research consists of overviews related to status of law, GMS deed, GMS and law of evidence. Based on research result, it can be concluded that the status of GMS deed held by means of electronic media is a authentic deed and can be used as legal evidence in court, based on principle of lex specialis derogate legi generali, in this case UU PT is as lex specialis and UU JN is lex generali. Subsequently, an authentic deed automatically will have perfect proofing power; therefore GSM deed can be legal evidence in court.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.066 6/DEW/k/041406416 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 06 Oct 2014 16:11 |
| Last Modified: | 06 Oct 2014 16:11 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156541 |
Actions (login required)
 |
View Item |