Putra, IWayanSridana (2011) Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi dalam Terjadinya Wanprestasi Pihak Debitur pada Pengikatan Jaminan Fidusia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam kegiatan pemberian kredit, baik itu kredit perbankan maupun non perbankan, bahwa jaminan kredit mempunyai peranan yang sangat penting, dimana hal tersebut sering menimbulkan masalah hukum yang rentan terjadi, misalnya apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dari pihak debitur, kemudian bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur, dan mengapa para pihak memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hal terjadi wanprestasi pihak debitur. Hal tersebut menarik bagi penulis untuk menelitinya dan mengangkatnya menjadi judul tesis “PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DALAM TERJADINYA WANPRESTASI PIHAK DEBITUR PADA PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan yang dibebankan dengan pembebanan hak jaminan itu terjadi pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda dan dimaksud sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia dari para kreditur lainnya. Jaminan fidusia ini diatur dalam Undang-undang No. 42 tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia. Dalam praktek di lapangan berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh penulis, bahwa banyak ditemukan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan jaminan fidusia. Kemudian ini adalah sedikit pembahasan mengenai permasalahan tersebut. Hal ini diawali dari perjanjian pinjam meminjam yang kemudian diikuti dengan adanya jaminan, khususnya benda bergerak. Kemudian akan timbul masalah apabila debitur wanprestasi dan mengakibatkan kerugian yang diterima oleh kreditur. Akibat dari wanprestasi, apakah kreditur akan mendapat perlindungan hukum? Jelas kreditur akan mendapat perlindungan hukum apabila jaminan fidusia tersebut didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Apabila debitur wanprestasi, maka kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia tersebut. Hal ini akan menjadi suatu sengketa bagi kedua belah pihak. Namun sengketa ini dapat diselesaikan melalui jalan di luar pengadilan, artinya kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan musyawarah atau negosiasi.
English Abstract
In lending activities, both banking and non banking credit, credit guarantee that has a very important role, where it often cause breach of contract of the debitor, then how the legal protection against creditors, and why the parties chose the settlement of disputes out of court in the event of default the debitor. It is interesting for the writer to examine it and lift it into the title of the thesis "NON LITIGATION DISPUTE SETTLEMENT IN THE EVENT OF ANY CORRECTIONS IN TORT BINDING FIDUCIARY WARRANTY”. Fiduciary Warranty is a guarantee of rights that is charged with the imposition of a transfer that guarantees the right of ownership rights on the basis of trust provided that the object was transferred ownership rights remain in control of the owner and objects referred to as collateral for repayment of certain debts which gives preferred status to the recipient of the fiduciary the other creditors. Fiduciary warranty is regulated in Law no. 42 of 1999, about Fiduciary Warranty. In practice in the field based on empirical research conducted by the author, that many found various problems that occur in relation to the fiduciary warranty. Then this is a bit of discussion about the issue. It begins from the borrowing agreement which was then followed by the guarantee, especially moving objects. Then the problem will arise if the debitor defaults and resulting losses accepted by the creditors. As a result of default, whether the creditors would receive legal protection? Obviously the lender will get legal protection if the fiduciary has been registered at the Registry Office Fiduciary. If the debitor defaults, the lender has the right to execute against the fiduciary. This will be a dispute for both parties. However, this dispute can be resolved through the street outside the court, meaning that both sides can resolve the dispute by consultation or negotiation.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.059/PUT/p/041105171 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 09 Jan 2012 13:56 |
| Last Modified: | 09 Jan 2012 13:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156536 |
Actions (login required)
 |
View Item |