Enita (2010) Efektivitas pelaksanaan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pada PT. BPR Bina Reksa Karyaartha : studi di Kabupaten Kediri- Jawa Timur. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pelaksanaan suatu Undang-undang dapat dipaksakan oleh Negara, tetapi dapat pula diterima dan diakui oleh masyarakat. Jadi secara sosiologis, keefektifan suatu kepastian hukum yang tercantum dalam Undang-undang, jika Undang-undang tersebut sudah dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat. Apabila norma hukum dalam Undang-undang itu belum pernah dilaksanakan atau dalam pelaksanaannya mengalami hambatan, tidak dapat dikatakan bahwa kepastian hukum telah berjalan secara sempurna. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa persoalan kepastian hukum merupakan suatu hal yang terletak pada subtansi undang undangnya, aparatur pelaksana hukum, warga masyarakat dan fasilitas yang disediakan untuk pelaksanaan Undang-undang tersebut. Pasal 11 ayat (1) menegaskan wajib dilakukan pendaftaran atas benda yang dibebani dengan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia, merupakan salinan dari buku daftar fidusia dan jaminan fidusia itu lahir pada tanggal pendaftaran fidusia itu dilakukan. Pendaftaran jaminan fidusia memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, maka dapat diartikan seolah-olah Undang-undang Jaminan Fidusia mengatakan "Tiada Pembebanan Tanpa Pendaftaran". Selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas, untuk mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum. Walaupun pendaftaran jaminan fidusia sedemikian penting, akan tetapi dalam praktek perkreditan di PT. BPR Bina Reksa Karya artha tidak didaftarkan. Akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti droit de suite dan hak preferensi tidak melekat pada kreditur.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.059/ENI/e/041003439 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 29 Nov 2010 10:18 |
| Last Modified: | 29 Nov 2010 10:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156531 |
Actions (login required)
 |
View Item |