Putri, AulgaMayaMardina (2014) Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris oleh Ahli Waris Beda Agama yang Dibuat oleh Notaris (Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1578/pdt.G/2010/PA.JT). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Hal yang melatarbelakangi penulisan tesis ini adalah dalam Kompilasi Hukum Islam, Islam tidak mengenal penolakan hak mewaris dan beda agama tidak saling mewaris, dalam analisis kasus ini, pewaris beda agama menolak warisan yang di perkuat dengan surat pernyataan yang di buat oleh Notaris, sedangkan Notaris tidak berwenang dalam membuat surat pernyataan tersebut. Masalah yang dikaji dalam tesis ini adalah: Apa urgensi akta penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat di hadapan notaris dan apakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta dalam putusannya Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA.JT untuk menolak gugatan penggugat atas akta penolakan hak waris oleh notaris. Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang akan diuraikan dan dianalisis yang berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, Akta penolakan warisan oleh ahli waris beda agama yang dibuat di hadapan notaris tidak ada urgensinya, karena: 1) di dalam hukum Islam tanggung jawab ahli waris atas utang-utang pewaris tidak lebih dari harta peninggalan pewaris sebagaimana pasal 175 ayat (2) KHI, 2) notaris tidak mempunyai wewenang membuat akta penolakan warisan dan termasuk wewenang pejabat lain sebagaimana pasal 15 ayat (1) UUJN, dan 3) akta penolakan warisan dibuat oleh pejabat lain dalam hal ini Pengadilan Negeri dengan menerbitkan suatu penetapan penolakan warisan sebagaimana pasal 1058 B.W. Meskipun telah diterbitkan akta atau surat penolakan warisan, ahli waris yang berbeda agama tidak diperkenankan untuk menguasai harta bawaan dan harta gono gini pewaris yang dikuasainya. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta dalam putusannya Nomor 1578/Pdt.G/2010/PA.JT untuk membuat akta penolakan hak waris oleh notaris karena dalam gugatan oleh penggugat tidak dicantumkan pula mengenai harta warisan, sehingga putusannya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaasrd), merupakan putusan hakim yang secara tegas menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Pada gugatan yang demikian penggugat dapat mengajukan gugatan kembali dan tidak termasuk ne bis in idem, karena materi gugatan belum diperiksa.
English Abstract
The background of this thesis is the compilation of Islamic law, Islam does not recognize the right of refusal heir and religious differences are not mutually heir, in the analysis of this case, the heir to the legacy of different religions reject strengthened with the statement made by Notary heir, while the notary is not authorized to make a statement. The problem studied in this thesis is: What is the urgency of the deed of inheritance by heirs rejection of religious differences is made before a notary and whether consideration Jakarta Religious Court judge in its decision number 1578/Pdt.G/2010/PA.JT to reject the plaintiffs lawsuit over denial of inheritance rights deed by a notary. The main point of this research is about teoritical and pratical usage. The method used in this thesis is normatif law research, by using conceptual and legislation approach. Then supported by legal materials which will be detailed and analyzed. Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems, rejection Deed inheritance by heirs of different religions notary no urgency, because: 1) in the Islamic legal heirs responsibility for the debts of not more than heir heir to the legacy as Article 175 paragraph 2. KHI 2) the notary does not have the authority to make the deed rejection heritage and other officials including the authority as Article 15 paragraph 1 UUJN and 3) rejection of the inheritance deed made by other officials in this case the District Courts refusal to issue a determination of inheritance as Article 1058 BW. Although it has issued certificates or rejection letters inheritance, heirs of different religions are not allowed to control the default property and property under their control heir. Consideration Jakarta Religious Court judge in its decision Number 1578/Pdt.G/2010/PA.JT to make a quitclaim deed as heir by a notary in a lawsuit by the plaintiff is not also included on the estate, so that the decision could not be accepted lawsuit (niet ontvankelijke verklaasrd), a judges decision expressly states that the lawsuit is not acceptable. In such a lawsuit plaintiff can file a lawsuit back and do not include ne bis in idem, because the material has not been examined.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.052/PUT/a/041406624 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 08 Oct 2014 08:48 |
| Last Modified: | 08 Oct 2014 08:48 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156524 |
Actions (login required)
 |
View Item |