Pramana, RMHenkyWibawaBambang (2014) Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris sebagai Alat Bukti (Berdasarkan Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt/12/63/12/69 Juncto Pasal 111 Ayat (1) Huruf c Angka 4 PMNA. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Surat keterangan waris sebagai suatu produk hukum yang dalam proses penerbitannya melalui pejabat umum dan pejabat atau badan tata usaha negara yang berbeda. Masing-masing menerbitkan surat keterangan waris berdasarkan golongan penduduk yang menghadap kepada ketiganya, masing-masing menerbitkan surat keterangan waris dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan produk hukum yang dibuatnya. Notaris sebagai pejabat umum membuat surat keterangan waris dalam bentuk akta, ahli waris membuat sendiri surat keterangan waris yang kemudian disaksikan dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, Balai Harta Peninggalan membuat surat keterangan waris dalam bentuk keputusan tata usaha negara. Setiap jabatan memiliki wewenang sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan terkait. Beragamnya pejabat ataupun instansi yang mengeluarkan keterangan waris ini tentunya memiliki akibat hukum masing-masing apabila produk hukum yang mereka terbitkan melahirkan suatu permasalahan. Dengan demikian, maka muncul permasalahan mengenai; “Apakah surat keterangan waris yang dibuat oleh (1) Notaris (2) ahli waris yang diketahui oleh kepala desa/lurah, camat dan (3) Balai Harta Peninggalan yang dibuat berdasarkan penggolongan penduduk dapat memenuhi kebutuhan pembuktian ahli waris hasil perkawinan campuran antar golongan penduduk dan bagaimanakah kekuatan pembuktian surat keterangan waris tersebut?” Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Kemudian terhadap bahan-bahan hukum yang ada akan dianalisis dan dikaji keterkaitan antara satu sama lain dari bahan hukum yang ada. Selain itu dalam pengolahan digunakan pula interprestasi gramatikal dan interprestasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan penunjukan Notaris, Kepala Desa/Lurah, Camat dan Balai Harta Peninggalan dalam proses penerbitan surat keterangan waris tidak dapat memenuhi kebutuhan pembuktian ahli waris hasil perkawinan campuran antar golongan penduduk bahkan penunjukan mereka tidak sesuai dengan asas legalitas dan nilai kekuatan pembuktian surat keterangan waris sebagai suatu alat bukti perdata menimbulkan permasalahan masing-masing, karena ketentuan mengenai bentuk surat keterangan waris yang tidak jelas dan pejabat yang ditunjuk untuk proses penerbitan surat keterangan waris yang berbeda-beda.
English Abstract
Certificate of inheritance have three different public official and state administration or official as a legal product for the publication prosess. Each of them publish the certificate of inheritance based on resident classification, each of them have three different form of certificate of inheritance as a legal product. Notary as a public official make certificate of inheritance in a certificate form, a heir make certificate of inheritance on their own then be whitnessed and strengthened by Village Chief/Headman, Head of Sub-District and Heritage Hall make certificate of inheritance in a state administration conclusion form. Each official has its own authority based on legislation. The diversity of public official and state administration or official for the publication process of certificate of inheritance, surely have each own legal consequences if the legal product they published create problems. Based on that, there is an issue about: "Is the certificate of inheritance made by (1) Notary (2) heir which is known by the Village Dhief/Headman, Head of Sub-District and (3) Heritage Hall based on resident classification capable to fulfill the proof needs of heir from mix marriage of resident classification and how the evidence strength value for the inheritance certificate?". The research method used in this research is normative juridical method and using the legislation approach and the historical approach. The legal substance will be analyzed and assessed for the linkage between each other. For the tabulation, gramatical interpretation and systematic interpretation is used. Based on research results, the appointment of Notary, Village Chief/Headman, Head of Sub-District and Heritage Hall in process for certificate of inheritance publication is not accordance capable to fulfill the proof needs of heir from mix marriage of resident classification, even their appointment is not legislation based, it is not in accordance with principle of legality and for the evidence strenght value, certificate of inheritance as a means of civil proof cause problems respectively, because the provisions regarding the form of the certificate of inheritance is not clear and appointed officials for the certificate of inheritance issuance is divergent.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.052/PRA/a/041405238 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 16 Sep 2014 13:27 |
| Last Modified: | 16 Sep 2014 13:27 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156522 |
Actions (login required)
 |
View Item |