Noprantikto (2015) Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Waris Yang Dikuatkan Oleh Lurah Dan Camat Terhadap Anak Angkat Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pernyataan pewaris itu sendiri adalah surat yang berisi informasi tentang kapan seseorang meninggal dan siapa pun ahli waris. Untuk mendapatkan kekuatan bukti yang lebih solid, sertifikat warisan biasanya juga disaksikan oleh dua saksi yang menandatangani surat itu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Lahan. Masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana posisi pengabaian hukum pewarisan didorong oleh para kepala desa untuk mengadopsi anak-anak tanpa melalui keputusan pengadilan dan apa efek hukum pengabaian warisan kepada anak adopsi tanpa melalui keputusan pengadopsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, memposisikan surat affidavit hukum kepada anak asuh tanpa surat perintah pengadilan dan untuk menentukan konsekuensi hukum WEIR yang berkaitan dengan posisi anak-anak yang tidak melalui perintah pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan legislasi dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa posisi yang diadopsi anak dalam surat pernyataan warisan masih berlaku dan dapat ditegakkan dengan penunjukan sesuai dengan Pasal 9, ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan adopsi dan semua ahli waris. setuju untuk berbagi harta ini kepadanya. Jika dilihat dari Hukum Islam dari Quran Surat Al-Ahzab dan Pasal 174 Ayat (1) KHI, maka efek hukum dari surat itu telah menjadi nol dan batal. Kata kunci: berdiri legal, pengabaian warisan, anak asuh
English Abstract
Heir statement itself is a letter containing information about when a person dies and anyone heirs. To obtain a more solid strength of the evidence, a certificate of inheritance usually also witnessed by two witnesses who signed the letter. As stipulated in Article 42 (1) of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. The problem in this research is: How does the position of waiver of inheritance law boosted by village chiefs to adopted children without going through the Court Decision and What is the legal effect of waiver of inheritance to an adopted child without going through the Court Decision. Purpose of this study is to identify, position Legal affidavit heir to a foster child without a court warrant and to determine the legal consequences heir waiver relating to the position adopted children who are not through court order. This study uses normative legal research using the approach of legislation and conceptual approaches. Law material which is used ie primary legal materials and secondary law. Results of this study explained that the position adopted child in the affidavit of inheritance is still valid and enforceable as of appointment in accordance with article 9, paragraph (2) of Government Regulation No. 54 Year 2007 on the Implementation of Adoption and all heirs have agreed to share these treasures to him. When viewed from the Islamic law of the Quran Surat al-Ahzab and Article 174 paragraph (1) KHI, then the legal effect of the letter has become null and void. Key Word : Legal Standing, waiver of inheritance, foster child
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.052/NOP/k/2015/04160237 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 28 Jan 2016 15:14 |
| Last Modified: | 28 Jan 2016 15:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156519 |
Actions (login required)
 |
View Item |