Nama, Zidna (2014) Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil dari Perkawinan yang tidak Dicatatkan Menurut Hukum di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Peraturan dalam KHI tidak menguraikan status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dalam KHI hanya menguraikan tentang status hukum perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga belum terdapat kejelasan tentang status hukum anak yang nantinya akan dilahirkan, yang selanjutnya juga akan terkait dengan status hukum hak warisnya, sehingga muncul permasalahan yaitu: Apa makna yuridis dan bagaimana status hukum hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut KHI. Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat akademis yang berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaat praktis yang berfungsi sebagai masukan bagi pemerintah untuk memberikan alternatif penyelesaian terhadap permasalahan. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersifat konseptual. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang akan diuraikan, dideskripsikan, dan dianalisis keterkaitan satu sama lain. Kajian pustaka dalam penelitian ini berisi tentang tinjauan umum terkait perkawinan menurut Hukum Islam dan KHI, tinjauan umum terkait perkawinan yang tidak dicatatkan, tinjauan umum terkait hukum waris menurut Hukum Islam dan KHI, dan pengaturan tentang status anak diberbagai sumber hukum. Seorang anak dapat menjadi ahli waris menurut agama Islam selalu berdasar pada adanya hubungan nasab yang ditimbulkan dari adanya perkawinan yang sah menurut agama, tetapi menurut KHI untuk sahya suatu perkawinan selain harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan juga harus memenuhi syarat pencatatan, yang apabila tidak dilakukan akan berakibat perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga berdampak pada hubungan waris yang juga tidak akan mempunyai kekuatan hukum. Status hak waris anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu belum terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan, karena terhapusnya status hak waris bagi anak tersebut. Tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan mengakibatkan anak yang dilahirkan juga tidak akan diakui oleh hukum, demikian juga terhadap hukum kewarisannya, yang berakibat anak tersebut tidak memiliki hubungan saling mewaris dengan ayahnya. Dilihat dari hal tersebut untuk mewujudkan adanya keadilan dan perlindungan hukum seharusnya pemerintah segera menetapkan aturan terkait dengan kepastian hukum anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Selain itu, harus tetap ada upaya preventif atas pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan.
English Abstract
The regulations in KHI do not elaborate children‟s legal status from the unregistered marriage. It only elaborates the legal status of unregistered marriage, so there has been no clarity about the children‟s legal status that will be born which in turn it will be connected to the legal status of their inheritance. Thus, the problem that comes up is: What is the meaning of judicial and how the legal status of the inheritance rights of children born of the unregistered marriage according to KHI. The benefits of this research include the academic benefit that become as the development of science and practical benefit that become as an input for the government to provide an alternative solution to the problem. The method in this research is normative research by using conceptual legislation approach. It assists with legal materials, and then it will be described and analyzed between one and another. Literature review in this research provides an overview related to marriage according to Islamic law and KHI, an overview related to unregistered marriage, an overview of relevant laws of inheritance according to Islamic law and KHI, and regulation of the legal status of children from various sources. A child can become an heir according to Islam is based on family lineage that come from the existence of a valid marriage according to the religion. According to KHI, the validity of a marriage, not only has to fulfill the requirements of marriage but also has to fulfill the registration. If not, it will cause a marriage that has no legal force, and it will be impact to the inheritance relationship that is not going to have a legal force as well. The juridical status of the inheritance rights of children from an unregistered marriage is there is no protection of law and justice, due to a loss of status for the childs inheritance rights. Having no legal force for the unregistered marriage can impact the children. Their legality will not be recognized as well as their inheritance before the law, which causes having no mutual relationship with their father. From that case, things that have to do is the government should immediately establish the rules related to legal certainty of the children from the unregistered marriage. Furthermore, it should have a preventive effort related to unregistered marriage.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.052/NAM/m/041404480 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 21 Aug 2014 09:37 |
| Last Modified: | 21 Aug 2014 09:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156518 |
Actions (login required)
 |
View Item |