Firman, Antony (2015) Tinjauan Terhadap Penerapan Azas Legalitas Adat Minangkabau Dalam Putusan Makamah Agung Nomor 839.K/Pdt/2005. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilakukan berlatar belakang tinjauan putusan Makamah Agung yang telah disingkronisasikan dengan aturan adat Minangkabau untuk dapat memberi penyelesaian perseteruan yang terjadi antara sesama orang minang atas kepemilikkan hak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikat atas nama pemiliknya dan diterbitkan kedua kalinya sebagai pengganti sertifikat terdahulu atas nama ahli warisnya, telah dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional dilakukan penuntutan atas terbitnya sertifikat yang dikeluarkan dan dinyatakan tidak sah menurut hukum. Terhadap semua putusan badan peradilan menyatakan semua berkas yang dilampirkan sah menurut hukum dan dinyatakan mendapat perlindungan hukum oleh Makamah Agung yang menyatakan putusan pengadilan tinggi tidak mendasar terhadap pembatalan putusan pengadilan negeri Painan. Metode penelitian ini yuridis normatif yang melakukan proses penganalisan keputusan menurut Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku bagi para pihak dalam memperoleh kebenaran atas hak kepemilikan yang dimiliki dinyatakan memenuhi unsur kesepakatan yang mencapai kata mufakat.Para pihak dahulu didalam melakukan perbuatan hukum atas pemberian sebahagian harta pusaka suku melayu yang diberikan pada saudaranya sendiri yang berbeda suku, berbeda ranji, berbeda harta pusaka, peninggalan para nenek mamak/ moyang yang merupakan saudaranya sendiri yang tidak pernah mempermasalahkan atas adanya pemberian hibah lepas yang telah dilakukannya. Pihak yang berseteru balik melakukan perlawanan hukum atas keluarnya putusan pengadilan tersebut sampai banding ke Makamah Agung melekat asas lex superiori derogate lex inferiori (hukum yang lebih tinggi mengeyampingkan hukum yang lebih rendah), dalam hal penetapan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ Ingkracht. Dalam upaya perintah peleksanaan eksekusi yang mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap putusan yang bersifat kondemnatoir segera dilakukannya pengosongan sebidang tanah dan/ atau bagunan yang ada dilahan sengketa dapat diberi perlindungan hukum diantaranya: 1. Perlindungan preventif yaitu melalui peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan perintah eksekusi tersebut dapat dilakukan segera. 2. Perlindungan hukum represif terdiri dari (a) perlindungan hukum melalui jalur litigasi berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang mekanisme pelksanaan mediasi dan (b) perlindungan hukum melalui jalur litigasi.Saran yang diberikan hasil penelitian ini adalah yang dapat menyatakan sah atau tidaknya sebuah sertifikat hanyalah Peradilan Tata Usaha Negara/ PTUN.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.052/FIR/t/2015/041504442 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 11 Sep 2015 09:29 |
| Last Modified: | 11 Sep 2015 09:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156509 |
Actions (login required)
 |
View Item |