Baisa, IbrahimGhozi (2013) Analisis Yuridis Penggolongan Penduduk dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar alasan adanya penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan hak waris ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan, mendeskripsikan dan menganalisis konsekuensi yuridis dari surat keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris dengan adanya penggolongan penduduk. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan historis. Berdasarkan hasil penelitian, adanya aturan penggolongan penduduk ini karena aturan pembuatan surat bukti keterangan sebagai ahli waris dibuat pada saat di Indonesia masih terdapat penggolongan penduduk. Namun, setelah adanya aturan lain yang meniadakan penggolongan penduduk, aturan pembuatan surat bukti keterangan sebagai ahli waris tidak segera diganti untuk menyesuaikan. Padahal penggolongan penduduk seperti itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Sehingga surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris dengan dasar hukum ada penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain sehingga dasar hukum tersebut cacat, berimplikasi pada produk hukum yang dihasilkan tersebut juga cacat.
English Abstract
The aims of this research are to describe and analyze the base reason of classifications of resident in making Certificate of Inheritance viewed from Human Rights perspective in the legislation and to describe and analyze the juridical consequence of Inheritance Certificate made by the notary with the classification of resident. The research method that used in this thesis is normative legal research with statute approach, comparative approach, and historical approach. Based on the results of the research, the presence of this resident classification because the rule of making evidence statements as heir was made when classifications of resident still exist in Indonesia. However, after the other rules that nullify the resident classification, rule making evidence statements as heir not to be replaced soon adjust. In fact the classification of resident opposed to human rights. So the inheritance certificate is made by a notary with a legal basis are resident classification, not in accordance with other legislation so that the legal basis is defects, and legal implications for the resulting product is also defects.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.052/BAI/a/041308445 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 02 Jan 2014 14:27 |
| Last Modified: | 02 Jan 2014 14:27 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156506 |
Actions (login required)
 |
View Item |