Soenardi, TantianaClorindaLendra (2014) Pendaftaran Hak Cipta melalui Jasa Notaris (Analisis Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Hal yang melatarbelakangi penulisan tesis ini adalah yakni kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan, mengenai kewenangan Notaris atau peran notaris untuk melakukan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai Hak cipta. Masyarakat lebih mempercayai Notaris, sehingga mendaftarkan ciptaannya melalui jasa notaris. Masalah yang dikaji dalam tesis ini adalah: Bagaimana analisis yuridis terhadap Pasal 37 Undang-undangNomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terkait pendaftaran hak cipta melalui jasa notaris dan Bagaimana konstruksi hukum untuk meningkatkan perlindungan hukum kepada masyarakat yang melakukan pendaftaran hak cipta melalui jasa notaris. Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang akan diuraikan dan dianalisis yang berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut memiliki kelemahan yang fundamental, yakni: tidak mencerminkan Asas kedapatlaksanaan dan menurut teori kebutuhan hukum sebuah aturan yang dibuat oleh pihak yang berkuasa haruslah memfokuskan pada kepentingan masyarakat yang lebih besar. Haruslah pro rakyat bukan untuk kepentingan mereka yang berkuasa. Di sini masyarakat mengalami kesulitan dalam mendaftarkan ciptaannya yang dikarenakan letak Dirjen Haki terlalu jauh, pengetahuannya yang kurang dan bahkan banyak yang tidak mengenal konsultan Haki. Maka masyarakat yang lebih dekat dengan Notaris, mempercayakan pendaftaran ciptaannya kepada Notaris, karena mendapatkan pelayanan langsung. Untuk itu perlu dibentuk peraturan yang memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan ciptaannya, yakni peraturan mengenai Notaris yang bisa menjadi Kuasa dalam pendaftaran Hak Cipta. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka sebaiknya pemerintah, merevisi Pasal 37 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang lebih mencerminkan Asas kedapatlaksanaan. Sehingga notaris mendapat wewenang untuk menjadi kuasa dalam pendaftaran Hak Cipta melalui prosedur yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta.
English Abstract
The background of this thesis is the vacancy of law for legislation, in connected with the authority of the Notary or the role of the Notary for having Intellectual Property Right, especially Copy Right. People usually trust the Notary, so generally register their copy right through the Notary service. The problem discussed in this thesis is: how juridical analysis against article number 37 legislation number 19 of 2002 about copy right in connected with the copy right registration through the Notary service and how the law construction to increase the law protection for the people who register their copy right through the Notary service. The main point of this research is about teoritical and pratical usage. The method used in this thesis is normatif law research, by using conceptual and legislation approach. Then supported by legal materials which will be detailed and analyzed. Based on the research, the writer gets the answers about the problems exist i.e. article 37 legislation number 19 of 2002 about copy right could be concluded that the determinations in that article has a fundamental weakness, i.e. it doesn`t reflect the implementation principle and according to the needs of law theory, a regulation which is made by the authority side should focus more to the people`s need. It should support the people and not for the needs of the authorities. Here in, people get difficulties to register their inventions caused by the location of the general directorat of intellectual property right is too far, lack of knowledge and even they don`t know the intellectual property right consultant. That`s why people who knows the Notary better, trust the registration of their copy right to the Notary, because they will get direct service. In that case, it is needed to compose the regulation which will help the people to register their copy right easily, i.e. notary`s regulation which has the power of authority in registrating the copy right. To respond all the points above, it`s better for the government to revise article number 37 deed 4 legislation number 19 of 2002 about copy right, which more reflected the implementation principle, so the Notary will have the power to be the authority in copy right registration through the procedure in article number 37 legislation number 19 of 2002 about copy right.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.048 2/SOE/p/041406960 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 07 Nov 2014 14:17 |
| Last Modified: | 07 Nov 2014 14:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156497 |
Actions (login required)
 |
View Item |