Aprilan, YesiDwi (2015) Perbandingan Hukum Pengaturan Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Di Indonesia Dengan Malaysia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tanah terlantar merupakan tanah yang sengaja tidak digunakan sesuai dengan keadaan dan sifatnya. Berdasarkan nilai filosofi yang tertuang di dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-dasar Pokok Agraria mengatakan bahwa tanah harus berfungsi sosial. Fungsi social tersebut harus dijalankan agar kepemilikan tanah yang dimiliki oleh subyek hokum tidak merugikan pihak lain. Namun hal tersebut tidak dapat terwujud jika tanahnya terlantar, seperti yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Namun peraturan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah besarnya angka tanah terlantar saat ini, sehingga akan dilakukan perbandingan hokum mengenai perbedaan dan persamaan aturan mengenai penertiban dan pendayagunaan di Indonesia dan Malaysia. Persamaannya adalah onsep penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dari segi hokum adat dan perbedaannya terlihat dari pendapat para ahli dan bentuk peraturan yang mengaturnya. Kriteria penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dalam hal harus ada pemegang hak atas tanah, ada obyek berupa tanah, ada perbuatan yang mengabaikan kewajiban dan ada waktu agar tanah dapat diindikasikan menjadi tanah terlantar sedangkan perbedaannya adalah adanya perbuatan yang menggunakan tanahnya namun hasilnya atau manfaatnya tidak sesuai dengan luasnya tanah. Kesesuaian pengaturan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Indonesia terhalang karena bentuknya yang masih berupa peraturan pemerintah menyebabkan terjadinya jenjang norma dengan undang-undang diatasnya. Sedangkan di Malaysia, kesesuaian pengaturan penertiban dan penegakan tanah terlantar sudah cukup baik terbukti dengan angka tanah terlantar yang berkurang sangat tinggi.
English Abstract
Based on the value of the philosophy contained in Article 33 of the Constitution of 1945, Earth, water and natural resources contained therein should be used to most of peoples prosperity, the provisions of article 6 of Act No. 5 of 1960 on The Basics Of Land Law says that the Principal must serve social. Social function must be executed in order for possession of land owned by the subject of the law does not harm others. However it cannot be realized if the soil is displaced, as set forth in a Government Regulation number 11 of 2010 about Control and utilization of Wastelands. However, the regulation has not been able to resolve the problem, so the comparative law will be made about regarding the differences and similarities of the rules regarding Control and utilization in Indonesia and Malaysia. The similarities and difference is the concept of reform and utilization of wastelands in Indonesia and Malaysia have in common in terms of customary law and the difference is apparent from the opinion of experts and shape the rules that govern it. The criteria for administrative reform and wastelands in the Indonesia and Malaysia have in common in terms of there must be a holder of rights to the land, there is an object in the form of land, there is the Act of neglect of duty and there is a time so that the land can be indicated be wastelands while the difference is the existence of works that use the land but the results or benefits does not correspond to the breadth of the land. The suitability of implementing arrangements curbing and utilization of ground displaced in Indonesia is hindered by a lack of knowledge and awareness of the term ground displaced as well as its still in the form of government regulations led to the hierarchy of norms. While in Malaysia, the compliance and enforcement action setting the implementation of the wastelands has been very good, the process is much done online through the official website.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.044/APR/p/2015/041505534 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 12 Aug 2015 14:30 |
| Last Modified: | 12 Aug 2015 14:30 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156483 |
Actions (login required)
 |
View Item |