Rufaidah, Eny (2014) Jual Beli Tanah Pertanian yang Menyebabkan Berlangsungnya Pemilikan Tanah Kurang dari Batas Minimum (Studi Kasus di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam Pasal 9 UU No 56 Prp tahun 1960 mengatur tentang pelarangan pemindahan tanah pertanian yang dilakukan jika sisa tanah yang dipecah mengakibatkan luasnya kurang dari 2 hektar, kecuali pemindahan tanah karena pembagian warisan. Aturan tersebut dibuat karena pembentuk undang-undang berkeyakinan jika tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar tidak akan bisa memperoleh hasil yang dapat menyejahterakan keluarga petani. Dalam kenyataanya fenomena yang terjadi pemindahan tanah pertanian tetap dilakukan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, dengan demikian maka muncul permasalahan mengenai: “Mengapa Kantor pertanahan melakukan pemindahan tanah pertanian yang berdasarkan Undang-undang No 56 Tahun 1960 Pasal 9 dilarang, Apakah implikasi terhadap eksistensi tanah pertanian yang telah dipecah dan diterbitkan sertipikatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Jenis Penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Kemudian terhadap sumber-sumber data yang dikumpulkan akan dideskripsikan dan dianalisis keterkaitan antara satu sama lain dari studi lapangan, sumber dan jenis data yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dengan menggunakan Teori Kewenangan, Teori Keabsahan, Teori Kepastian Hukum, Teori Kebijakan Publik. Berdasarkan Teori Kewenangan kepala kantor pertanahan kabupaten malang berwenang dalam hal mengambil suatu tindakan, dan atau mengabulkan serta menolak suatu permohonan tanpa menunggu adanya revisi suatu norma yang baru atau terdahulu. Jika dikaitkan dengan Teori Keabsahan sahnya suatu tindak pemerintahan akan absah jika didasarkan pada kewenangan bertindak yaitu kewenangan terhadap isi, waktu, serta wilayah tanpa adanya kewenangan tersebut tindak pemerintahan tersebut tidak absah dan merupakan tindakan sewena-wena. Dan jika dikaitkan dengan Teori Kepastian Hukum terkait hal ini suatu norma yang tidak didasari suatu kesadaran hukum tidak akan terciptaanya kepastian hukum. dan Teori Kebijakan Publik bila dikaitakn dengan penelitian ini suatu pejabat tata usaha negara diberi kewenangan untuk mengeluarkan suatu kebijakan untuk menyelesaikan suatu permasalah dengan cepat tanpa harus menunggu perubahan undang-undang hal ini untuk memberikan solusi kelemahan undang-undang dikarenakan suatu undang-undang bersifat statis sedangkan permasalahan selalu berkembang dan dinamis. Maka dapat disimpulkan tujuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang No 56 PrpTahun 1960 dalam kenyataanya sangat sulit dilaksanakan, karena secara substansi yaitu peraturan yang sudah tidak efektif jika di implementasikan pada saat ini, struktur hukum yaitu Kantor Pertanahan yang kurang tegas mencegah pemindahan tanah pertanian karena peraturan tersebut tidak relevan dengan perkembangan masyarakat, serta budaya hukum masyarakat yang kurangnya patuh terhadap hukum karena beberapa alasan yaitu terdesak masalah-masalah ekonomi, Untuk memimilimalisasi terjadinya pemindahan tanah pertanian yang melanggar Pasal 9 Ayat (1) Kantor Pertanahan mewajibkan adanya Surat Pernyataan dari pemohon yang diketahui kepala desa setempat bahwa alasan pemindahan tanah pertanian tersebut benar-benar untuk kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak dan satu-satunya harta kepunyaanya adalah tanah, tanah pertanian tersebut dijual sebagian karena alasan lain adalah karena masyarakat berpikir sudah tidak mampu menggarap dan akan lebih baik jika dijual sebagian dan digantikan dengan kebutuhan yang lain yang lebih efisien. Hal ini mengakibatkan tidak adanya sinkronisasi antara aturan yang telah dibuat dengan kenyataan yang terjadi dilapangan yang dapat memberikan arti bahwa suatu aturan hukum tidak dapat dilaksanakan yang pada intinya tidak tercapainya efektifitas peraturan tersebut. Sejalan dengan keadaan tersebut, Meskipun dilarang tetapi melihat keadaan saat ini seharusnya pemindahan tanah pertanian harusnya diperbolehkan dan memberikan keleluasaan didalam aturan undang-undang tersebut dengan memberikan syarat-syarat tertentu yang tegas terkait hal tersebut agar tidak menjadikan kekaburan hukum didalamnya, walaupun sudah diatur sanksi tegas dalam memayungi pelarangan pemindahan tanah pertanian tersebut, tetapi tidak ada realisasi dalam kenyataanya sanksi tersebut tidak efesien dan tidak terlaksana dengan baik dimasa perkembangan saat ini, sanksi tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahn tersebut dan norma aturan tersebut tidak memberikan penyelesaian didalamnya.
English Abstract
In Article 9 of Law No. 56 of 1960 Prp regulate the prohibition of the transfer of agricultural land to do if the rest of the land were broken resulting in holdings of less than 2 acres, except for the removal of the soil due to the division of inheritance. The rules are made because legislators believed if large farms of less than 2 hectares will not be able to obtain results that can improve the life of family farmers. In fact the phenomenon that the transfer of agricultural land is still being done by the National Land Office of Malang Regency, and thus arises the problem: "Why do a land office transfer of agricultural land based on the Law No. 56 Year 1960 Article 9 prohibited, What are the implications of the existence of land farm that had broken down and published sertipikatnya. The method used in this thesis is a type Empirical Legal Studies using Sociological juridical approach. Then the sources of the data collected will be described and analyzed the relationship between each other from the field study, the source and type of data. Based on the results of research and analysis performed using Theory of Authority, Legitimacy Theory, Theory of Legal Certainty, Theory of Public Policy. Based on the theory Authority of heads of district land offices authorized unfortunate in terms of taking an action, or granting and refusing a request without waiting for the revision of a new norm or earlier. If the validity of the theory associated with the validity of an act of government would be legitimate if it is based on authority, namely the authority to act on the content, timing, and the region in the absence of such authority is not legitimate acts of government, and an act sewena-wena. And if it is associated with the Theory of Legal Certainty in this regard a norm that is not based on an awareness of the law will not terciptaanya legal certainty. Theory and Public Policy dikaitakn with this study when a state administrative official authorized to issue a policy to solve problems quickly without having to wait for changes to this legislation to provide a solution because of the weakness of the law of any law is static while always evolving and dynamic problems. It can be concluded the purposes of Article 9, Paragraph (1) of Law No 56 PrpTahun 1960 in fact very difficult to implement, because the substance of the regulations that are not effective if implemented at this time, the legal structure of the Land Office, which is less firmly to prevent the transfer of land agriculture because these rules are not relevant to the development of society, as well as the lack of legal culture of society to obey the law for several reasons, namely recessive economic problems, to memimilimalisasi the transfer of agricultural land in violation of Article 9, Paragraph (1) of the Land Office requires the presence of a Statement of applicant is known to the local village chief that the reason for the transfer of agricultural land is really for urgent economic needs and the only treasure kepunyaanya is land, agricultural land is sold partly for other reasons is because people think it is not able to work and would be better if sold in part and replaced with the needs of the other, more efficient. This resulted in the lack of synchronization between the rules that have been created by the fact that occur in the field who can give the sense that the rule of law can not be implemented and in essence, does not achieve the effectiveness of the regulation. In line with the state, though forbidden but look at the current state of the supposed transfer of agricultural land should be allowed and provides flexibility within the rules of the law by providing certain conditions are strictly related to it in order not to make the legal ambiguity in it, even though it is set to strict sanctions the overarching ban on the transfer of agricultural land, but there is no realization of the fact that sanctions are not efficient and not performing well today future developments, such sanctions can not resolve the permasalahn the rules and norms do not provide closure therein.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043/RUF/j/041406468 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 13 Oct 2014 14:27 |
| Last Modified: | 13 Oct 2014 14:27 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156480 |
Actions (login required)
 |
View Item |