Supeno, HeruJoko (2014) Efektifitas Pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dalam Pembuatan Akta Jual Beli yang Dibuat oleh PPAT Sementara (Study di Kab. Trenggalek). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Proses pendaftaran tanah didaerah yang . kekurangan PPAT tidak . lepas dari peranan Pejabat . Pembuat Akta Tanah Sementara. Peran Pejabat Pembuat . Akta Tanah Sementara, membantu . Badan Pertanahan Nasional untuk . melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan diberikan wewenang untuk membuat . akta-akta otentik mengenai perbuatan . hukum tertentu terhadap . hak-hak atas tanah. Peran seorang Camat sebagai PPAT Sementara cukup berat . tanggung jawabnya penanganan . dan pembinaan terhadap permasalahan yang akan timbul ke permukaan, tentang pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT Sementara yang tidak menghadirkan para pihak dalam pembuatan akta jual beli hak atas tanah . di wilayah kerjanya. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian . ini menggunakan metode yuridis . Empiris dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari penelitian langsung di lapangan . dengan teknik wawancara kepada responden dan . nara sumber. Sumber data sekunder diperoleh dari data kepustakaan . dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang . diperoleh di analisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dari . penelitian. Berdasarkan pada hasil penelitian . pada 3 (tiga) kecamatan yaitu (Kecamatan Durenan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Karangan) bahwa yang menyebapkan tidak efektifnya pasal . 101 Peraturan Menteri Negara Agraria No 3 tahun 1997 adalah: a). Masih adanya . sebagian warga masyarakat di kecamatan Durenan Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Karangan, yang berada . diwilayah Kabupatan Trenggalek . yang tidak mengerti peraturan perundang-undangan karena tidak adanya . sosialisasi dari pemerintah b) Kesibukan sebagian . warga yang akhirnya memilih untuk meminta bantuan . sekertaris desa. c) Adanya sebagian warga di di Kecamatan Durenan, K ecamatan Tugu, dan Kecamatan Karangan yang berada diwilayah Kabupaten Trenggalek yang enggan . datang sendiri ke Kantor Kecamatan untuk . menghadap Camat d) Pribadi camat sendiri karena kesibukannya sehingga tidak mau melaksanakan ketentuan . pasal 101 Peraturan Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.
English Abstract
Registrasion process land . in loose territory Officials Land Deed Maker (PPAT) not free froom Officials Land Deed Maker . Temporary. While roler. Officials Land Deed . Maker Temporary whaile roler, help Badan Pertanahan Nasional for resembling activity registrasion land with giving right . foor to make document outentik . about law activity front right land. Roler a subdistric head as Land . Deed Maker Temporary while enough weight responsibility and to care of problem will that to appear about . to make sale buy document . of land in the job areas. The possition as head area and public instruct subdistric head is obliged understanding and resembling . sure invited that valid. Research methods used in this study using the method . of juridical Empirical with . the primary data sources and secondary data sources. Sources of primary data obtained from direct field research by interviewing . techniques to the respondents . and resource persons. Secondary datasources obtained from literature data by using primary legal materials and . sekunder. Data obtained in a qualitative analysis to answer the problemsof research. Based on the results of researchin, 3 (three) districts . namely (Durenan District, Tugu District, and Karangan District) that the practice of making the deed of the landin the . job areasthat which led to the ineffectiveness of Article 101 Regulation of the Minister of Agriculture No. 3 of 1997 are: a). Still the presence of some members of the community in the Durenan . district Tugu district, and Karangan District, who . are in the territory Trenggalek who do not understand the laws and regulations in the absence of . government of socialization b) Busyness some people who ultimately chose to ask for the help of the village secretary. c) The majority of residents in the District Durena monument in the district and sub-district who are in the territory Authorship Trenggalek are reluctant come to the District Office for facing subdistrict d) Personal camat himself because of his work so did not want to implement the provisions of Article 101 Regulation State Agrarian / Head of Agency National Land Number 3, 1997.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 8/SUP/e/041406537 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 07 Oct 2014 09:02 |
| Last Modified: | 07 Oct 2014 09:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156472 |
Actions (login required)
 |
View Item |