Kurniawan, SudjatmikoAdji (2013) Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Kuasa Mutlak. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan Tesis ini penulis membahas bagaimana tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap pembuatan akta jual beli berdasarkan kuasa mutlak. Hal yang melatar belakangi penulisan ini, karena penggunaan kuasa mutlak sebagai cara untuk mengadakan pemindahan hak atas tanah, tidak lain adalah suatu cara terselubung untuk mengadakan pemindahan hak atas tanah yang dalam prakteknya berada di luar jangkauan kontrol/pengawasan Pemerintah, sehingga penggunaan kuasa mutlak tersebut praktis akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses negatif yang luas. Kuasa mutlak merupakan jual beli tanah secara terselubung, dimana di dalam klausul kuasa mutlak selalu dicantumkan “kuasa yang tidak dapat dicabut kembali” dan si penerima kuasa dapat melakukan perbuatan apapun juga baik itu tindakan pengurusan maupun tindakan kepemilikan atas tanah yang dimaksud. Ekses-ekses negatif sebagaimana dimaksud di atas yaitu penggelapan pajak, peralihan hak atas tanah dengan kuasa mutlak tidak memberikan kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, berdasarkan teori fautes personalles yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap para pihak dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi. Penulis berpendapat bahwa PPAT bertanggung jawab atas pembuatan Akta Jual Beli yang berdasarkan kuasa mutlak. Kerugian terhadap para pihak atas kelalaian PPAT dibebankan kepada pejabat yang karena kelalaiannya itu telah menimbulkan kerugian. Akta PPAT tersebut bertentangan dengan peraturan, yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah dan pasal 39 ayat 1 huruf d Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, terkait larangan PPAT untuk membuatkan akta berdasarkan kuasa mutlak maka, hal ini dapat disamakan dengan bertentangan dengan causa yang halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian itu batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.
English Abstract
In this tesis the author discusses how the responsibilities of the Land Deed Officer of the sale deed by absolute power. The background to this paper that because of, the use of absolute power as a way to organize the transfer of land rights, is nothing but a veiled way to organize the transfer of land rights, which in practice is beyond the control or supervision of the Government, resulting in the loss of the State in the field of taxes. Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems, namely the theory fautes personalles Based on the above, authors argue that PPAT is responsible for the manufacture of the Deed of Sale by absolute power. The disadvantage to the parties for negligence PPAT charged to official negligence that has caused harm. And PPAT deed contrary to legislation, instruction minister of domestic affairs number 14 year 1982 and namely Article 39 paragraph 1 letter d Government Regulation Number 24 Year 1997 concerning land registration, restrictions related to PPAT deed made on the basis of absolute power then, it can be likened to a causa against legal as referred to in Article 1320 Civil Code. Unfulfilled objective terms the agreement was null and void or canceled by itself, meaning that from the beginning of an agreement had never been born. Responding to the things mentioned above, A PPAT should be more careful in the sale deed, deed made by not buying and selling based on absolute power and attention to legislation in any deal-making. National Land Agency shall conduct supervision and guidance increased continuously and continually PPAT, and also the National Land Agency in carrying out its duties in the area of land required to apply the principles of accuracy, as a liability in the general principles of good governance.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 8/KUR/t/041304751 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 14 Jun 2013 09:58 |
| Last Modified: | 14 Jun 2013 09:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156467 |
Actions (login required)
 |
View Item |