Peran Ppat Dalam Penerapan Self Assessment System Pada Penghitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Pasca Terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 / Se / Iv /

Alamsyah, Fahmi (2015) Peran Ppat Dalam Penerapan Self Assessment System Pada Penghitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Pasca Terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 / Se / Iv /. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tesis ini membahas Peran PPAT dalam Penerapan Self Assessment System pada Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pasca terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional studi di Kota Batu. Latar belakang dari penulisan tesis ini dikarenakan adanya fenomena yang terjadi bahwa Wajib Pajak memasrahkan penghitungan serta pembayaran BPHTB kepada PPAT. Padahal BPHTB menganut Self Assessment System yaitu menekankan penghitungan dan pembayaran dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri berdasarakan kejujuran dan mengacu pada undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, terutama setelah terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5/SE/IV/2013 tentang pendaftaran Hak Atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi permasalahan baru yaitu kepentingan dari beberapa pihak antara lain PPAT, Wajib Pajak serta Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Batu sebagai dinas yang berwenang menerima sumber Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. Dalam upaya mengetahui Peran PPAT dalam Penerapan Self Assessment System pada Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pasca terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional studi di Kota Batu, penulis menggunakan Teori kewenangan dan teori kepastian hukum dengan jenis penelitian hukum empiris. Berdasarkan uraian singkat tersebut penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam hal Penghitungan dan Pembayaran BPHTB adalah bukan termasuk kewenangan Mutlak dari PPAT sehingga perlu dibuat sebuah formulasi untuk mendasari perbuatan yang dilakukan PPAT sebagai penunjang dari profesinya. Kata Kunci : PPAT, Self Assessment System, (BPHTB).

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.043 8/ALA/p/2015/041506998
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 10 Nov 2015 14:48
Last Modified: 10 Nov 2015 14:48
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156463
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item