Kumar, Pradep (2012) Eksistensi Parate Eksekusi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Adanya inkonsistensi, kekaburan hukum pengaturan parate eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yaitu: (1) Pasal 6 UUHT dengan penjelasan pasal 6 UUHT dan pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT berikut penjelasannya. Dimana menurut pasal 6 UUHT, hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum apabila debitur cidera janji diberikan oleh undang-undang ( ex lege ), sedangkan dalam penjelasan pasal 6 UUHT dan pasal 11 ayat (2) huruf e berikut penjelasannya, dinyatakan hak tersebut diperoleh berdasarkan janji. (2) Pasal 6 UUHT dengan Penjelasan Umum angka 9 UUHT. Pasal 6 UUHT menyatakan, pelaksanaan parate eksekusi hak pemegang hak tanggungan pertama apabila debitur cidera janji, melalui pelelangan umum (tanpa melalui pengadilan negeri), sedangkan penjelasan umum angka 9 UUHT agar parate eksekusi pelaksanaannya mendasarkan pasal 224 HIR/258 Rbg (melalui pengadilan negeri). Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pendapat para ahli hukum dalam buku-bukunya dan pendapat hakim dalam putusannya tentang kekaburan hukum parate eksekusi yang diatur dalam UUHT? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah primer yaitu peraturan perundang-undang, putusan pengadilan dan sekunder yaitu buku-buku teks, majalah, hasil penelitian, internet, kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan yaitu bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan dengan teknik library research dan menganalisa bahan-bahan hukum tersebut dengan cara sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Kajian pustaka yang digunakan dalam tesis ini adalah tinjauan umum perjanjian, perjanjian kredit, hukum jaminan, hak tanggungan menurut UUHT, interpretasi gramatikal dan pengertian parate eksekusi. Setelah dilakukan penelitian yang diuraikan dalam bab III dan IV maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu: 1. Pendapat para ahli hukum dalam buku-bukunya, tentang kekaburan hukum pengaturan parate eksekusi yang diatur dalam UUHT yaitu: (a) Pendapat Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. Terjadi kerancuan antara pasal 6 UUHT dengan penjelasan pasal 6 UUHT dan terjadi kekaburan pengaturan pelaksanaan parate executie di dalam UUHT. (b) Pendapat Prof. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. Hak pemegang hak tanggungan pertama diperoleh berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan janji dan pelaksanaan parate executie tersebut tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan negeri. (c) Pendapat Dr. M. Khoidin, S.H., M.hum, C.N. Pembentuk UUHT memberikan penafsiran yang keliru perihal parate ekesekusi yang menunjuk pasal 224 HIR dan kemudian hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri yang diberikan oleh undang-undang (pasal 6 UUHT) dan dinyatakan pula sebagai janji (penjelasan pasal 6 UUHT) bersifat overlapping , berlebihan ( overbodig ). (d) Pendapat Prof. MR. Sudargo Gautama. Hak yang telah diberikan oleh pasal 6 UUHT, telah ditarik kembali oleh penjelasan umum angka 9 UUHT. Kalau pelaksanaan parate eksekusi harus melalui perintah ketua pengadilan negeri, maka proses eksekusi tersebut akan berlarut larut, karena debitur harus ditegur dahulu oleh pengadilan, belum lagi ada bantahan-bantahan dari debitur dan pihak ketiga yang merasa mempunyai hak terhadap objek jaminan. (e) Pendapat M. Yahya Harahap, S.H. Terdapat kerancuan antara pasal 6 UUHT dengan penjelasan pasal 6 UUHT, dimana disatu sisi rumusan pasal 6 UUHT bersifat ipso jure ( by law ) hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang hak tanggungan pertama, namun berdasarkan penjelasan pasal 6 UUHT, hak tersebut diperoleh berdasarkan kesepakatan (janji). (f) Pendapat Adrian Sutedi, S.H., M.H. Pemegang hak tanggungan pertama tidak perlu meminta persetujua
English Abstract
Inconsistencies, ambiguities in the law setting parate execution of Law No. 4 of 1996 regarding Mortgage Land and Its museum Relating to Soil, namely: (1) Article 6 UUHT with an explanation of article 6 and article 11 paragraph UUHT (2) letter e UUHT the following explanation. Where under section 6 UUHT, the first mortgage holder the right to sell the mortgage object on its own power through a public tender if the debtors breach of contract provided by law (ex lege), whereas in the explanation of article 6 and article 11 paragraph UUHT (2) letter e following explanation, declared that the rights acquired by a promise. (2) Article 6 UUHT with the General Explanation of the 9 UUHT. Article 6 UUHT states, the implementation of the right of parate execution of the first mortgage holders if the debtors breach of contract, through a public tender (without going through the courts), while a general explanation for the 9 UUHT parate execution based implementation of article 224 HIR/258 RBG (through courts). Based on the above background, the problem is formulated as follows: 1. How do the lawyers in his books and opinions of the judges in their decision about the vagueness of law set forth in parate execution UUHT? This type of research is a normative legal research. The approach used is to approach the issue of legislation and case approach. Legal materials used are the primary laws and regulations, court decisions and the secondary text books, magazines, research, internet, law dictionary. Collection techniques are legal materials made of primary and secondary legal materials collected by library research techniques and analyze legal materials in a systematic way to further the conclusions drawn. Theoretical framework used in this thesis is the theory of legal certainty and legal protection theory. Literature review used in this thesis is an overview of agreements, loan agreements, collateral law, according UUHT mortgages, grammatical interpretation and understanding of parate execution. Having done the research described in chapters III and IV then the conclusion can be drawn are: 1. Opinion of legal experts in his books, about the vagueness of law parate execution arrangements set out in UUHT namely: (a) Opinion of Dr. Herowati Poesoko, SH., MH. Confusion occurs between chapters 6 UUHT with an explanation of article 6 and occurred UUHT haziness executie parate execution arrangements in UUHT. (b) Opinion of Prof. Sutan Remy Sjahdeini, SH. Rights of holders of first mortgages acquired under the law, not based on promises and executie parate execution does not need to request the establishment of the district court. (c) Opinion of Dr. M. Khoidin, SH., M.Hum., C.N. Forming UUHT give erroneous interpretations concerning parate article pointing ekesekusi HIR 224 and then sell the rights to his own powers granted by law (article 6 UUHT) and expressed as well as the appointment (article 6 UUHT explanation) are overlapping, redundant (overbodig ). d. Opinion of Prof. MR. Sudargo Gautama. The rights given by section 6 UUHT, have been recalled by the general rate of 9 UUHT explanation. If the implementation of parate execution must go through the chairman of the district court order, the execution process will be protracted, because the debtor should be reprimanded first by the court, not to mention there are denials of the debtor and third parties who feel entitled to the security object. e. Opinion of M. Yahya Harahap, SH. There is confusion between UUHT with section 6 of article 6 UUHT explanation, where one side is the formulation of Article 6 UUHT ipso jure (by law) the rights granted by law to holders of first mortgages, but based on the explanation of article 6 UUHT, the right is obtained by agreement (promise). (f) Opinion of Adrian Sutedi, SH., MH. The first mortgage holder does not need to request prior approval from the mortgage provider and does not need to also request a local court chairman to execute, simply apply for a public
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 64/KUM/e/041204128 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 08 Nov 2012 09:39 |
| Last Modified: | 08 Nov 2012 09:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156459 |
Actions (login required)
 |
View Item |