Cahyono, YudhisTira (2016) Eksekusi Hak Tanggungan Yang Menggunakan Upaya Parate Eksekusi Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/ Pn.Psp.Sbh. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Lahirnya Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) dirasa mampu mengakomodir kepentingan pihak perbankan sebagai pihak kreditur untuk mengamankan kredit dengan cara memberikan kemudahan melakukan eksekusi dan menjamin pelunasan utang dari debitur apabila debitur cidera janji, sehingga hal ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif. Tetapi pada prakteknya kemudahan yang diberikan oleh undang-undang ini belum bisa diterapkan secara maksimal terutama upaya Parate Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang berkaitan Dengan Tanah karena masih ada konflik norma dalam pengaturan eksekusinya. Seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/Pn.Psp.Sbh dimana dalam amar putusannya hakim menyatakan eksekusi yang dilakukan menggunakan upaya Parate Eksekusi tersebut tidak sah secara hukum serta perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena peneliti tertarik untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dan mengkaji akibat hukum yang timbul akibat adanya konflik norma antara Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) yang merupakan dasar hukum Parate Eksekusi dengan Pasal 224 HIR. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adanya konflik norma antara Pasal 6 UUHT dengan Pasal 224 HIR telah menimbulkan banyak akibat hukum salah satunya adanya dualisme pendapat dikalangan hakim mengenai pelaksanaan vi Parate Eksekusi. Ada hakim yang berpendapat bahwa pelaksanaan Parate Eksekusi tetap harus meminta Ijin/Fiat dari Pengadilan Negeri sehingga Timbulnya ketidakpastian hukum mengenai pengaturan pelaksanaan Parate Eksekusi, sebagaimana yang terjadi pada Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/Pn.Psp.Sbh, menyatakan Pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan oleh Kreditur berdasarkan Pasal 6 UUHT tidak sah secara hukum, menurut peneliti majelis hakim Pengadilan Padang Sidimpuan kurang cermat dalam menerapkan hukum karena telah mengesampingkan ketentuan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 64/CAH/e/2016/041611148 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 17 Jan 2017 11:45 |
| Last Modified: | 17 Jan 2017 11:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156458 |
Actions (login required)
 |
View Item |