Kariani, NiMade (2011) Tinjauan Yuridis Pemberian Kuasa Mutlak dalam Peralihan Hak atas Tanah Melalui Jual Beli. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kuasa adalah kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Dalam realisasi pemindahan hak atas tanah melalui jual beli, banyak ditemukan pemberian kuasa mutlak, luas dan mutlak, yang menyebabkan obyek jual beli tidak hanya berpindah penguasaannya, akan tetapi dapat juga berpindah kempemilikannya. Berdasarkan hal tersebut menarik diteliti tentang pemberian kuasa mutlak dalam peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Dimana sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah keberadaan kuasa mutlak tidak berlaku lagi sepanjang berkenaan dengan peralihan hak atas tanah. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dikaji adalah Bagaimana kedudukan hukum kuasa mutlak yang diberikan oleh pemegang hak atas tanah dalam rangka pemindahan hak atas tanahnya melalui jual beli dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak pembeli yang menerima peralihan hak berdasarkan kuasa mutlak apabila akan melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut dalam menyelesaikan status hak atas tanahnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan penelitian bersifat interpretasi karena ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang sifat-sifat hubungan hukum, keadaan atau gejala-gejala tertentu dalam suatu tindakan hukum. Dari hasil penelitian ini bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak, .namun kuasa mutlak masih dapat dipergunakan sebagai dasar dalam peralihan hak atas tanah apabila dalam suatu akta kuasa tersebut mengandung unsur terang dan tunai dan secara yuridis telah terjadi peralihan hak, sehingga para pihak mempunyai kewenangan bertindak, dengan demikian suatu peralihan hak berdasarkan kuasa mutlak tersebut adalah sah, demikian sebaliknya. Demikianpun mengenai sahnya jual beli apabila pemberian kuasa tersebut sah, maka tindakan hukum yang didasarkan atas suatu kuasa juga menjadi sah. Dapat dikatakan disini bahwa pihak pembelilah sebenarnya yang perlu perlindungan hukum dikarenakan haknya di dalam memperoleh tanah tersebut belumlah penuh, sementara kewajibannya untuk membayar penuh telah terlaksana.
English Abstract
Authorization is the competence given by the endorser to the recipient of the power to take legal action in behalf of the endorser. In realization of the transfer of rights over land through sale and purchase, granting absolute power, broad and absolute are found a lot which led to buying and selling objects can not only move his command, but can also move its ownership. Accordingly, it is interested to study the granting of an absolute power in the transfer of Land Rights through sale and purchase. Whereas, since the Instruction of The Minister of Home Affairs No.1982 issued related to the prohibition of the use of absolute power as the transfer of land rights, the presence of absolute power is no longer valid with respect to transfer of rights to the land. In this research, the problems which will be studied is that how the legal position of absolute power given by the holders of land rights in order to transfer the rights of a land through sale and purchase and how the legal protection given to the buyers who accept the transfer of right under the absolute authority prior to performing the transitional registration the land rights in resolving the status of their rights to the land. This research is a normative law, using secondary data obtained from literature studies, and the research has a quality of interpretation because it is intended to provide thoroughly data about the nature of legal relationships, circumstances or particular symptoms in a legal action. According to the results of this study, it is stated that based on the instructions of the Minister of Home Affairs No. 14 of 1982 on Prohibition of the Use of Absolute Power, absolute power can still be used as a base in transfering land rights if in an official document power has a light feature and contains elements of cash and there has been judicially transfer of rights, so that the parties have the authority to act, thus a transition of right based on absolute power is legitimate, and vice versa. So is the validity of purchase which is said that the authorization is valid, then the legal action based on an empowerment also become legal. It can be said is that actually the clients are the ones who need legal protection due to their rights in obtaining the land was not yet full, while the obligation to pay in full has been accomplished.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 6/KAR/t/041102885 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 27 Oct 2011 15:47 |
| Last Modified: | 27 Oct 2011 15:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156450 |
Actions (login required)
 |
View Item |