Diliana, SHEva (2010) Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli di Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Adat Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas dari interelasinya dengan manusia yang lain, dalam hubungan ini seringkali terjadi benturan-benturan yang yang ditimbulkan terkait dengan kebutuhannya sendiri-sendiri. Untuk itu diperlukan peraturan yang berguna untuk memberikan petunjuk hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pada hakekatnya manusia dimanapun berada akan selalu membutuhkan tanah, begitu penting peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan manusia baik untuk tempat bermukim maupun untuk tempat usaha. Intinya dari lahir sampai matipun manusia membutuhkan tanah. Dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah maka meningkat pula kebutuhan akan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Dalam pemberian jaminan kepastian hukum tersebut diperlukan perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten dan memberi kemudahan kepada para pemegang hak atas tanah. Untuk itu dilakukan pendaftaran tanah yang diatur dalam PP nomor 24 tahun 1997, dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Kepala BPN-RI nomor 3 tahun 1997. Diantara perbuatan hukum yang dilakukan dalam rangka peralihan hak atas tanah yaitu perbuatan jual beli. Jual beli yang dimaksud oleh penulis adalah jual beli menurut Hukum Adat atas sebidang tanah yang dibuktikan dengan petok pajak bumi ( surat bukti pembayaran pajak ). Berdasarkan PP nomor 24 tahun 1997 pasal 37 menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftar dengan Akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Pejabat tersebut disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ). Dalam observasi yang dilakukan oleh penulis, kenyataannya masih ditemukan jual beli oleh masyarakat di daerah-daerah pedesaan yang melakukan jual beli di bawah tangan / tidak dilakukan di hadapan PPAT. Dengan dikeluarkannya PP nomor 24 tahun 1997 bertujuan untuk mengurangi kesulitan-kesulitan maupun hambatan atau ketidakpastian dalam pendaftaran tanah tersebut sehingga dilakukan pendaftaran tanah yang seragam di seluruh Indonesia. Di dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN-RI nomor 3 tahun 1997 pasal 60 ayat 2 huruf g memberi peluang bahwa akta jual beli di bawah tangan dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah apabila jual beli dilakukan sebelum berlakunya PP nomor 24 tahun 1997, sehingga dengan demikian setelah berlakunya PP nomor 24 tahun 1997 setiap peralihan hak atas tanah harus dibuat dengan Akta PPAT. Terdapat beberapa kasus yang ditemukan oleh penulis tentang akta jual beli di bawah tangan setelah berlakunya PP nomor 24 tahun 1997 digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah melalui program Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Kasus tersebut ditemukan pada desa Karangrejo, Kromengan Kabupaten Malang dan desa Pagedangan, Turen Kabupaten Malang. Berdasarkan penelitian ternyata upaya yang dilakukan oleh pihak desa yang terlibat dalam kepanitiaan Prona dengan seijin dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malang yaitu dengan cara merekayasa data yuridis yang terkait dengan waktu terjadinya jual beli ( dilakukan Back date ), sehingga seolah-olah jual beli tersebut dilakukan sebelum berlakunya PP nomor 24 tahun 1997. Dengan adanya rekayasa data tersebut sangat berbahaya karena data mengenai waktu terjadinya jual beli yang sebenarnya dicatat dalam buku Krawangan desa, sehingga kemungkinan terjadinya sengketa akan sangat besar. Alasan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang menggunakan akta jual beli di bawah tangan sesudah berlakunya PP nomor 24 tahun 1997 sebagai dasar pendaftaran tanah adalah sebagai berikut : (1) Kebijaksanaan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. (2) Karena ada rekomendasi dari Kepala Desa bahwa hanya obyek tanah dan pemohon tertentu yang menurut pihak desa tidak bermasalah dan tidak berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari. (3) Faktor ekonomi dari Peserta Prona, dimana sebagian besar peserta Prona adalah masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. (4) Bahwa proses pendaftaran atas tanah melalui Prona dituntut untuk selesai dalam kurun waktu yang relatif singkat yaitu selama 3 (tiga) bulan. (5) Pengetahuan peserta Prona tentang peraturan peralihan hak atas tanah khusunya mengenai jual beli di bawah tangan setelah berlakunya PP nomor
English Abstract
In the daily life, people cannot spare from having relation with other people. From those activities the impact is always appears. It is correlated with the personal necessary. Therefore they need a regulation used to give instruction about the rights and the wrong ones to do. Actually, the people where ever they are will always need a lot of land. It is very important to fulfill their necessary of land, whether for house life or to work place. It is means that from new born till die they need a lot of land. Increasing the necessary of land, automatically will also make the increase of giving certainty of legal guarantee . So that it is need a writing low of procedure completely and and clearly and also applied consistently and gives ease to the holder of land proprietary right. Therefore the registration of land which is organized in PP number 24, 1997 with the implementation of regulation is the regulation of the head of BPN – RI number 3, 1997. Among the conduct of low which is done for the transferring of the right for land is conduct of trading. The writer means is the trading based on traditional low for a lot of land which is proofed by Petok Pajak Bumi (proof of payment tax). Based on PP number 24, 1997 section 37, it says that : the transferring of the right for land is only can be resisted with official document made by the official that asked by ministry of agrarian. The official is called Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) . According to the writer`s observation, in fact, in the field there are many people doing the trade illegally/did not do in front of PPAT. By the printed of PP number 24, 1997 is due to reduce the difficulties or obstruction or uncertainty in the In the regulation of Agrarian Minister affair/The head of BPN-RI number 3, 1997 section 60 part 2 letter g gives chance that illegal official document of trading land can use as the reference of land registration if the trading is done before the validity of PP number 24,1997. So that after the validity of PP number 24, 1997, each the transfering of the right for land must be made by official document of PPAT. There are many cases found by the writer about illegal official document of trading land after the validity of PP number 24, 1997 used as the reference of registration of land trough the PRONA ( National Program ) in the office of land matters of Malang region, the case are found in Karangrejo village, Kromengan Malang region and Pagedangan village, Turen Malang region. The result of the research is actually there was an effort done by the village administration officer that involved in the committee of PRONA with the permission from Land Matters Office Malang region, the way is by change the juridical data which is related with the time of trading (doing the back date), so it as if the trading is done before the validity of PP number 24, 1997. By the change of the data is being very danger because the time of the trading happen is wrote in Krawangan Desa book, so the possibility of conflict is very big. The reasons of Land Matters Office of Malang region use the illegal official document of trading land after the validity of PP number 24, 1997 are: (1) The policy from the head of Land Matters Office of Malang region. (2) Because of recommendation from village headman that the land object and and certain application which according to them does not have any problem and does not make the problem in the future. (3) Economic factors of the participants of PRONA, where the majority of them are the people from midle and low economy. (4) The proces of land registration trough the PRONA is demanded to finish in a short time that are three monthes. (5)The understanding of PRONA participants about the transfering of the rights for land, especially about the illegal of trading land after the validity of PP number 24, 1997 as the reference of land registration it was very limited. It is conclude based on the data gotten by writers which part of the people that Regis their land has low of education. By the effort of changes the data, make the back date of trading is against of the section 1320 KUH Perdata about the legal causa . Therefore it is become the background of illegal land registration, in the jurisprudential of Mahkamah Agung number 4540/K/pdt/1998 show that the printed of certification because of disable legal procedure is “ illegal of law ” .
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 6/DIL/p/041003442 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 29 Nov 2010 12:53 |
| Last Modified: | 29 Nov 2010 12:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156449 |
Actions (login required)
 |
View Item |