Suprawito (2013) Perlindungan Hukum terhadap Lessee dalam Perjanjian Baku Sewa Guna Usaha (Leasing) (Kajian Hukum Normatif terhadap Klausula Perjanjian). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Seiring dengan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga tercapai kemakmuran masyarakat, sebagian aktifitas perekomomian dalam masyarakat dewasa ini tidaklah lepas dari kegiatan Sewa Guna Usaha ( Leasing ). Perkembangan leasing yang sangat pesat, tidak didukung pula dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus, jelas dan rinci. Penyusunan klausula perjanjian leasing yang biasanya dilakukan secara sepihak oleh lessor lebih berorientasi hanya pada asas kebebasan berkontrak yang justru sering disalah artikan oleh lessor menjadi kebebasan yang tanpa batas. Kadang kala klausula-klausula dalam perjanjian leasing yang dibuat oleh lessor sebagai pihak yang kedudukan ekonominya lebih kuat, lebih pada perlindungan kepentinganya semata sehingga sering bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan latar belakang permasalahan tersebut, dalam tesis ini yang menggunakan kajian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep dan analisis serta teknik analisis berupa preskriptif analysis melalui interpretasi hukum dan konstruksi hukum terhadap bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka, maka penulis hendak menganalisis klausula perjanjian yang sering terdapat dalam perjanjian baku leasing tentang pengalihan piutang oleh lessor tanpa memberitahukanya kepada lessee dan kuasa yang tidak berakhir atau tidak dapat dicabut kembali. Berdasarkan hasil kajian tersebut, pengalihan piutang dari cident ( lessor lama) kepada cessionaris ( lessor baru) tanpa memberitahukanya kepada cessus ( lessee ) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata khususnya Ayat (2) dan Ayat (3) yang mengharuskan adanya pemberitahuan atau persetujuan adanya cessie kepada cessus ( lessee ). Sedangkan pemberian kuasa oleh lessee kepada lessor yang tidak dapat berakhir dan dicabut kembali adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1813 dan Pasal 1814 KUHPerdata yang menentukan sebab-sebab berakhirnya pemberian kuasa oleh pemberi kuasa serta bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf d UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pemberian kuasa untuk melakukan tindakan sepihak terkait barang yang dibeli secara angsuran. Dengan demikian kedua klausula tersebut adalah berakibat “batal demi hukum” dan ketentuan tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak mempunyai akibat hukum apapun dan mengikat siapapun. Kondisi lessee yang banyak dirugikan tersebut memerlukan perlindungan hukum, namun demikian tidak boleh justru mematikan usaha lessor . Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif dapat diberikan dengan diterbitkanya undang-undang khusus yang mengatur tentang leasing secara jelas dan rinci. Sebelum undang-undang tersebut ada, hendaknya perjanjian leasing yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku, dibuat oleh notaris atau di hadapan notaris agar dapat memberikan pertimbangan hukum sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa ditekan atau dirugikan. Sedangkan perlindungan hukum represif; pengadilan adalah jalan paling akhir. Bila terjadi sengketa antara lessee dengan lessor , seyogyanya diselesaikan dengan mengedepankan penyelesaian berjenjang dengan cara negosiasi, mediasi atau konsiliasi.
English Abstract
Along with the economic development that aims to promote economic growth in order to reach the public welfare, the economies of most activities in society today are not separated from the activities Lease (Leasing). The rapid development of the lease, is not supported by the laws that govern specifically, clearly and in detail. Preparation of lease agreements clauses that are usually made unilaterally by the lessor are more oriented only on the principle of freedom of contract that is often misunderstood by the lessor to freedom without limits. Sometimes clauses in lease agreements made by the lessor as the party stronger economic position, more on protecting interest alone so often at odds with the laws that exist. With the background of the problem, in this thesis that use normative legal studies approach to legislation, concepts and analytical techniques such as analysis and prescriptive analysis through judicial interpretation and construction of laws against legal materials obtained from the literature, the authors wanted to analyze the clause agreements are often included in standard lease agreement on the transfer of accounts receivable by the lessor to the lessee without advice and power that does not expire or be revoked. Based on the results of such studies, the transfer of receivables from cident (lessor old) to cessionaris (new lessor) without advice to cessus (lessee) is contrary to the provisions of the Civil Code in particular Article 613 Paragraph (2) and (3) which requires the notification or approval of the cessie to cessus (lessee). While the authorization by the lessee to the lessor that can not be expired and revoked is contrary to the provisions of Article 1813 and Article 1814 Civil Code that determines the causes of the end of the authorization by the authorizing and contrary to Article 18 Paragraph (1) of Law No. 8 letter d 1999 on Consumer Protection which prohibits granting authority to undertake unilateral actions related items purchased in installments. Thus, the second clause is the result "null and void" and the provision shall be deemed never been there, so it does not have any legal effect and binding on anyone. Conditions were much aggrieved lessee requires the protection of the law, however, should not be just shut down businesses lessor. According to Philip M.Hadjon, preventive legal protection can be provided by publication specific laws governing leasing clearly and in detail. Before these laws exist, the lease agreement should be made in the form of standard contract, drawn up by a notary public or before a notary public in order to provide legal so no parties feel suppressed or impaired. While the protection of repressive laws; court is the last. In the event of a dispute between the lessee with the lessor, should be resolved by proposing a tiered settlement by negotiation, mediation or conciliation.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 46/SUP/p/041304378 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 27 Jun 2013 14:06 |
| Last Modified: | 27 Jun 2013 14:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156446 |
Actions (login required)
 |
View Item |