Yustiana, Devi (2011) Pelaksanaan Pembebanan Hak Tanggungan terhadap Tanah yang Belum Bersertifikat (Studi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bontang-Kalimantan Timur). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Persoalan yang sering dihadapi oleh masyarakat pada saat mengambil kredit atau pinjaman pada bank, terutama pada masyarakat golongan ekonomi lemah adalah masalah ketersediaan jaminan. Sebenarnya mereka mempunyai tanah yang dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, namun nilai ekonomis atas tanah-tanah tersebut tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara maksimal karena tanah-tanah tersebut belum bersertifikat atau belum terdaftar di Kantor Pertanahan setempat sehingga sebagian besar Bank tidak mau menerima tanah yang mereka miliki tersebut untuk dijadikan jaminan. Melihat adanya keterbatasan penyediaan jaminan oleh masyarakat tersebut, beberapa bank memberikan kebijakan untuk meringankan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon debitur, yaitu khususnya dalam hal tanah. Berdasarkan pasal 10 ayat (3) Undang-undang Hak Tanggungan, terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat dapat pula dibebankan Hak Tanggungan sepanjang pemberian Hak Tanggungan tersebut dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka BRI Cabang Bontang memberikan fasilitas kredit yang disebut Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES), dimana pemberian KUPEDES tersebut bisa menggunakan obyek jaminan berupa tanah yang belum bersertifikat. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang diangkat adalah: 1) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan pembebanan hak tanggungan terhadap tanah yang belum bersertifikat?, 2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan para pihak untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan terhadap tanah yang belum bersertifikat?. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengacu pada sumber data primer yang terdiri dari penelusuran, wawancara, dan pendokumentasian data di lapangan, dan sumber data sekunder yang terdiri dari data-data yang diambil dari perpustakaan, koran dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini sebagai data pendukungnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi wawancara. Adapun dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui kendala-kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan pembebanan hak tanggungan terhadap tanah yang belum bersertiikat adalah kendala yang terjadi pada saat pendaftaran tanah dan terjadinya kredit bermasalah pada saat proses pembebanan hak tanggungan belum selesai dilaksanakan yang menyebabkan munculnya kendala biaya dan kendala jangka waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi pada saat pendaftaran tanah adalah dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran tanah yang dilakukan kantor pertanahan dan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang disebabkan oleh terjadinya kredit bermasalah pada saat proses pembebanan hak tanggungan belum selesai dilaksanakan yaitu kendala mengenai biaya dan kendala jangka waktu SKMHT, pihak Bank mengatasi masalah biaya dengan melakukan penyelamatan kredit sedangkan kendala jangka waktu SKMHT untuk tanah yang menjadi jaminan kredit KUPEDES, pihak bank melalui notaries yang ditunjuk akan membuat SKMHT baru dan mengikuti aturan yang sudah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agararia/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1996 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Kredit-kredit Tertentu.
English Abstract
Problem which faced often by society when taking debt or lean to bank, especially for low economic group is about collateral availability. Actually, they have land which can be used and provided high economic value, but the economic value of the land still wasn`t able to be used in optimum way since most of the land still uncertified or not registered in local Land Office, so most of Bank didn`t want to accept the land they owed for collateral. From the limitation of collateral availability by people, some banks gave policy to make the registration easier to be fulfilled by debtor candidate, especially in land matters. According to section 10 verse (3) Law of Burden Rights, to uncertified land, there can be also charged a burden rights along the burden rights was done along the register of related land rights. In relation with the fact, Indonesia Public Bank (BRI) Bontang Branch gave debt facility called Village Business Debt (Kredit Usaha Pedesaan – KUPEDES), where the KUPEDES given can use collateral object in form of uncertified land. According to above background, the problem researched were: (1) what problems faced by the parties in applying burden rights charged to uncertified land? (2) What efforts done by the parties to conclude problems faced in applying burden rights charged to uncertified land? The research type used in this thesis is juridical empiric research refer to primary data source consisted of investigation, interview, and data documentation in field, also secondary data sources consisted of data taken from library, newspapers, and journals related with the research as supported data. Data collection technique in this research was documentation and interview study. From the research done, there found that problem faced by the parties in applying burden rights charged to uncertified land is obstacles happened in land registration and troubled debt in burden rights process which haven`t done caused cost and time problems of Letter of Power in Charging Burden Rights (SKMHT). Efforts done to overcome problems existed in land registration was by doing socialization about the importance of land registration done by land office, and also did discussion to conclude dispute. While efforts done to overcome problems caused by troubled debt in unfinished burden charged was about cost and time of SKMHT, the bank overcome cost problems by doing debt savings, while the time limit of SKMHT for land which became KUPEDES debt collateral, the bank through appointed notary would make new SKMHT and followed the existing rule in Land Minister/Head of National Land Institution Register No.4/1996 about Application of Time Limitation in Using Letter of Power in Charging Burden Rights (SKMHT) to Guarantee Specific Debt.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 2/YUS/p/041103249 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 24 Oct 2011 18:45 |
| Last Modified: | 24 Oct 2011 18:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156443 |
Actions (login required)
 |
View Item |