Yuniastuti, Nia (2013) Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Timbul yang Berada dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Surat Izin Pertambangan Umum (SIPU) (Study Kasus: Penambangan Pasir Besi Berdasarkan SIPU No. 545/SIPU/04/409.113/20. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini membahas konsep penguasaan dan pengelolaan tanah timbul dalam kawasan hutan, yang menjadi perseteruan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan Perum Perhutani, yaitu penambangan pasir besi di tanah timbul dalam kawasan hutan pantai Jolosutro Kabupaten Blitar, berdasarkan SIPU nomor 545/SIPU/04/409.113/2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pola penguasaan dan pengelolaan tanah timbul pada kawasan hutan di pantai Jolosutro untuk eksploitasi pertambangan pasir besi berdasarkan SIPU serta implikasi hukum dikeluarkannya SIPU oleh Pemerintah Kabupaten Blitar akibat penguasaan dan pengelolaan tanah timbul di pantai Jolosutro. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosilogis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penguasaan dan pengelolaan tanah timbul kawasan hutan di pantai Jolosutro berdasarkan SIPU dikatakan tidak tepat. Berdasarkan “Accupation Theory“ dalam Teori Kepemilikan Tanah, maka tanah timbul tersebut adalah milik Perum Perhutani karena pertama menduduki tanah tersebut. Diperkuat dengan bukti peta “ Landbouwstatistiekkaart” tahun 1933, terlihat bahwa yang dimaksud tanah timbul itu adalah tanah abrasi yang masuk dalam kawasan hutan. Implikasi hukum akibat dikeluarkannya SIPU telah menimbulkan berbagai konflik lintas sektoral. Diawali konflik dengan Perum Perhutani, hingga meluas dengan masyarakat yang meminta agar SIPU dicabut, hingga akhirnya menimbulkan pro kontra dalam masyarakat itu sendiri.
English Abstract
This research discusses the concept of tenure and management arise land in forest areas, which became dispute between the Biltar Local Government and Perhutani office, namely iron sand mining in the arise land in forest areas, Jolosutro beach Blitar Regency, base on SIPU Number 545/SIPU/04/409.113/2007. This research aims to identify and analyze patterns of tenure and management arise land in forests areas in Jolosutro beach for exploitation of iron sand mining base on SIPU and also the legal implication of issuing SIPU exploitation by Biltar Local Government due to tenure and management arise land in the Jolosutro beach. This is empirical legal research, by sociological approach. The results showed that the pattern of tenure and management arise land in forests areas, Jolosutro beach based on SIPU was not appropriate. According to “Accupation Theory" in Theory of Land Ownership, the arise land was belonging to Perhutani office because perhutani office is the first occupied the land. It is strengthened by the evidence map "Landbouwstatistiekkaart" in 1933, it appears that the arise land is the soil erosion which included in the forest areas. Legal implications due to the issuance SIPU Exploitation has caused many conflicts across sectors. Starting a conflict with Perhutani, and extends with people who asked SIPU revoked, until eventually leading pro cons between the community itself.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 2/YUN/p/041308102 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 23 Sep 2013 16:17 |
| Last Modified: | 23 Sep 2013 16:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156442 |
Actions (login required)
 |
View Item |