Setiyarini, EkaPuji (2014) Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Karena Perwarisan yang Tidak Didaftarkan pada Kantor Pertanahan Menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena perwarisan wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang memperoleh warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa: (1)Untuk pendaftaran peralihan hak karena perwarisan mengenai bidang tanah yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada kantor pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. (2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b. Pemegang hak wajib mendaftarkan peralihan hak karena perwarisan. Namun ketentuan tersebut terdapat kekaburan norma karena PP Nomor 24 Tahun 1997 tidak mengatur tentang denda dan sanksi atas keterlambatan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena perwarisan sehingga masyarakat menjadi acuh. Kekaburan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian maka muncul permasalahan mengenai: 1) Apa akibat hukum peralihan hak atas tanah karena perwarisan yang tidak didaftarkan pada kantor pertanahan menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997? dan 2) Bagaimana wujud perlindungan hukum bagi ahli waris yang peralihan hak atas tanah karena perwarisannya tidak didaftarkan pada kantor pertanahan? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ). Selain itu dalam pengolahan digunakan metode analisis interpretasi restriktif, yaitu metode penafsiran yang memberikan batas-batas jelas dalam memaknai suatu frasa yang terdapat dalam pasal maupun dalam penjelasan perundang-undangan dan bahan hukum terkait. Bahan hukum yang ada dianalisis dengan menggunakan instrument teori untuk membahas dan menjawab permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Peralihan hak atas tanah karena perwarisan yang tidak didaftarkan pada kantor pertanahan menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka berakibat hukum pada ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah tidak mendapat jaminan kepastian hukum dan ahli waris tidak dapat melakukan perbuatan hukum, seperti jual beli dan lain sebagainya. Ahli waris yang peralihan hak atas tanah karena perwarisannya tidak didaftarkan pada kantor pertanahan, pada dasarnya mendapat perlindungan hukum karena secara materiil hak dan kewajiban pewaris langsung beralih kepada ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah. Akan tetapi, wujud perlindungan hukum yang diberikan berbeda kepada ahli waris yang sudah mendaftarkan peralihan hak atas tanah karena perwarisannya. Hal ini disebabkan karena ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah telah mendapat perlindungan hukum yang lebih kuat berupa sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang tertulis atas nama ahli waris.
English Abstract
Transitional registration rights to the land because of inheritance must be done by the holder of the rights to land inheritance. This is regulated in Article 42 of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration, stated that: (1) For the registration of the transfer of rights due to inheritance of land plots that are already registered and property rights to apartment units as required under the provision referred to in Article 36, must be submitted by the receiving rights to land or property rights to an apartment in question as a legacy to the land office, the relevant title certificates, death certificates of people whose names are recorded as a right holder and letter as proof of heirs. (2) If the land plots as inheritance are not yet registered, there is an obligation to submit the documents referred to in Article 39 paragraph (1) letter b. Right holder shall register the transfer of rights due to inheritance. However, these provisions are vague because in Government regulation Number 24 of 1997 does not provide for fines and penalties for delays in the registration of the transfer of rights in land as inheritance so that people become unconcerned. The vague of these norms create legal uncertainty. Thus these arise the problems: 1) What is the legal implication if the transfer of rights in land as inheritance is not registered at the land office in accordance with Article 42 of Government Regulation No. 24 of 1997? And 2) What is form of legal protection for the heirs if the transfer of rights in land as inheritance is not registered at the land office? The research method used in this thesis is a normative research using the approach of legislation (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). In addition, the processing step is using restrictive interpretation of analytical method, that is the method of interpretation that provides clear boundaries on the meaning of a phrase contained in the article and in the explanation of the legislation and related legal materials. Existing legal materials were analyzed using theoretical instrument to discuss and answer the problem. Based on the research results, it can be concluded that the transfer of rights in land as inheritance that is not registered in the land office in accordance with Article 42 of Government Regulation No. 24 of 199, based on the analysis conducted by the researcher, then it results legal implication to heirs as holders of land rights, that they are not guaranteed by legal certainty and heirs can not take legal actions, such as buying and selling, and so forth. heirs whose transfer of rights on land inheritance rights to land is not registered in the land office, in principal gain legal protection, because substantively rights and obligations of the heir are directly transferred to heirs as right holders. However, forms of legal protection given to heirs whose transfer of land rights due to inheritance are register are different. This is because the heirs as holders of land rights has gained stronger legal protection in form of a certificate as written proof of rights letter on behalf of the heirs.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 2/SET/a/041405970 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 18 Sep 2014 08:50 |
| Last Modified: | 18 Sep 2014 08:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156431 |
Actions (login required)
 |
View Item |