Prabawani, TrinovitaKristi (2013) Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sah Atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Ganda. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pendaftaran atas tanah bertujuan untuk mendapatkan alat bukti berupa sertifikat agar pemegang hak atas tanah tersebut memiliki bukti yang kuat atas tanah yang dimilikinya dan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hak mereka atas tanah serta terbebas dari gangguan pihak lain yang tidak bertanggung jawab, hal tersebut tercemin dalam Pasal 1 angka (20) PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Tetapi dalam kenyataan lapangan ternyata berbeda, terbukti dari adanya kasus sertifikat ganda yang terjadi di Banjarmasin yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor :78/Pdt.G/2001/PN.BJM. Berdasarkan kasus tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan yaitu tentang penyebab terbitnya sertifikat ganda dan menganalisis wujud perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah yang sah dalam mendapatkan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, serta menganalisis dengan menggunakan teori Kewenangan menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya “Pengantar Administrasi Indonesia” dimana merupakan kewenangan dari Kantor Pertanahan Kota sebagai instansi yang diberi wewenang oleh pemerintah dalam menerbitkan sertifikat, teori kepastian hukum dimana penerbitan sertifikat bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak ata tanah oleh karena itu menggunakan teori perlindungan hukum untuk melindungi pemegang hak atas tanah tersebut dari pihak lain yang tidak beritikad baik serta teori keputusan di sini adalah putusan hakim yang betujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penyebab terjadinya sertifikat ganda adalah tidak tersediannya peta, pemetaan yang belum sempurna karena dari pihak BPN yang melakukan pemetaan lalai atau tidak cermat, sehingga pemetaan menjadi tidak akurat, dan terjadinya pemekaran wilayah pada daerah tertentu sehingga tanda batas wilayah menjadi tidak jelas dan sistem administrasi pertanahan pada daerah tersebut menjadi kacau serta perlindungan hukum oleh negara terhadap pemegang sah hak milik atas tanah yang dibuktikan di sidang pengadilan, akan bermuara pada pemilik yang sebenarnya, dan disitulah pengadilan sebagai tempat untuk mencari keadilan. Dimana dalam hal ini Penggugat (Agung Lawak dan Venny Lawak) sudah mendapat perlindungan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan fakta yang terjadi yaitu bahwa pemilik tanah (Para Penggugat) memiliki tanah tersebut dengan peralihan dengan jual beli yang sah dan diperoleh dengan itikad baik maka harus dilindungi oleh hukum.
English Abstract
Land registration intended to obtain a certificate that the land owner has a strong evidence of its land and a legal certainty protection from the parties that not liable to make the land as a commercial enterprise or sold to other person without the owners knowledge, it is reflected in Article 1 (20) Regulation no. 24 of 1997 concerning land registration. But in fact it turned out differently, as showed in multiple certificates cases that take place in Banjarmasin as described in the District Court Decision Number: 78/Pdt.G/2001/PN.BJM. Based on that, the researcher were interested in reviewing problems that caused the multiple certificate issuance and analyzed the form of legal protection for the rightful and legitimate land holders in obtaining legal certainty. The research method was normative juridical research by case law and statute approach, also to analyzed using authority theory by Philip M. Hadjon in his book entitle “Introduction to Indonesian Administration” which is under the authority of the City Land Department as the agency authorized by the government in issuing a certificate, the legal certainty theory which the issuance of a certificate aims to ensure a legal certainty and legal protection for right land holders to protect the land owner from the other party who is not acting in good faith. The decision theory is the judges decision aims to settle a problem or dispute between the parties. The study concluded that the double certificate caused by the map availability, and legal protection by the state for the rightful, and the specific areas expansion made the marking boundaries become unclear also the land administration system in the area to be incoherent and legitimate land holders was proven at the trial, would lead to the actual owner and the courts as a place to seek justice. In this case, the Plaintiff (Agung Lawak and Venny Lawak) have got protection in accordance with the applicable law and in accordance with the facts that the land owner (the plaintiff) have the land with a legitimate purchased and acquired in good faith should be protected by law.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 2/PRA/p/041307086 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 24 Jan 2014 10:18 |
| Last Modified: | 24 Jan 2014 10:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156423 |
Actions (login required)
 |
View Item |