Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Berdasarkan Alat Bukti Segel Tanah (Dalam Rangka Penerapan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara)

Permatasari, IfahAnnisa (2015) Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Berdasarkan Alat Bukti Segel Tanah (Dalam Rangka Penerapan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kepemilikan hak atas tanah masyarakat Kota Balikpapan masih berupa surat keterangan hak garap, yang penyebutannya oleh pemerintah kota disebut sebagai “segel tanah”. Keberadaan segel tanah ini menjadi permasalahan pertanahan tersendiri di Kota Balikpapan, khususnya di kecamatan Balikpapan Utara. Permasalahan yang terjadi yakni tumpang tindih pemegang hak atas tanah ganda dalam satu obyek tanah. Untuk itu, sesuai dengan surat edaran Walikota Balikpapan Nomor 591/2060/Prthn-Perkot/2011 berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Izin Membuka tanah Negara maka tiap orang harus memohonkan segel tanahnya menjadi surat keterangan Izin membuka tanah negara (IMTN) terlebih dahulu, kemudian dapat mendaftrakan ke kantor pertanahan untuk meningkatkan status hak atas tanah berikut sertifikat. Apabila ada sanggahan dari pihak lain, maka surat keterangan IMTN tidak dapat diterbitkan, sehingga masyarakat merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi surat keterangan IMTN sebagai pengganti segel tanah dan merumuskan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis untuk mengakaji rumusan masalah. Hasil penelitian hukum empiris yang telah dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang mengkaji persoalan segel tanah terkait keberadaan surat keterangan IMTN sebagi pengganti segel tanah di Kota Balikpapan yang dipakai sebagai dasar untuk meningkatkan status hak menjadi sertifikat. penelitian tersebut menemukan bahwa dengan adanya surat edaran walikota Balikpapan yang mengharuskan setiap pemegang hak harus merubah segel tanah menjadi surat keterangan IMTN merupakan bentuk inovasi pemerintahan daerah sebagai upaya meminimalisir terjadinya tumpang tindih segel tanah. Sehingga, bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan pengawasan terhadap keberadaan segel tanah dalam penerbitan surat keterangan IMTN harus sesuai dengan prosedur yang ada di peraturan daerah Kota Balikpapan dan secara represif apabila terjadi sanggahan maka dilakukan musyawarah mufakat, jika musyawarah tidak berhasil maka dilanjutkan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang incracht. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Segel Tanah, Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.043 2/PER/p/2015/041507085
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	13 Oct 2015 13:17
Last Modified:	13 Oct 2015 13:17
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156421

Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item