Maulana, MAdib (2012) Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Pelaksanaan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah dan Bangunan yang Telah Bersertifikat Dikaitkan dengan Kewajiban Pembayaran BPHTB dan PPh di Kota Malang (Studi. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini membahas pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah dan bangunan yang telah bersertifikat dengan kewajiban membayar pajak BPHTB dan Pajak Penghasilan final sebelum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara menerbitkan surat keterangan NJOP PBB pada tahun pajak berjalan, akibat hukum pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah dan bangunan yang telah bersertifikat oleh para pihak(pihak pembeli dan pihak penjual) di hadapan Notaris/PPAT berkaitan dengan kewajiban pembayaran BPHTB dan Pajak Penghasilan final sebelum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara menerbitkan surat keterangan NJOP PBB pada tahun pajak berjalan dan upaya hukum Notaris/PPAT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak (pihak pembeli dan pihak penjual) dalam pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan yang telah bersertifikat berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak BPHTB sebelum diterbitkan surat keterangan NJOP PBB pada tahun pajak berjalan. Upaya untuk mengetahui pemasalahan dalam penulisan ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuiridis dengan melihat fakta sosiologis secarara obyektif, kemudian seluuh data dianalisa secara deskriptif analitik. Berdasarkan penelitian diperoleh jawaban atas pemasalahan yang ada bahwa pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah dan bangunan yang telah bersertifikat dengan kewajiban membayar pajak BPHTB dan Pajak Penghasilan final sebelum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara menerbitkan surat keterangan NJOP PBB pada tahun pajak berjalan belum memenuhi keadilan, karena bedasarkan data yang penulis peroleh dilapangan bahwa apabila tejadi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kurang bayar maka pihak pembeli pasti segera melunasinya untuk segera memperoleh validasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai salah satu prasyarat pendaftaran peralihan haknya ke Badan Pertanahan Nasional Kota Malang agar segera dapat diterbitkan sertifikat hak milik atasnama pihak pembeli, akan tetapi untuk pihak penjual dalam melunasi PPh final kurang bayar berlaku sebaliknya sehingga kewajiban melunasi PPh final kurang bayar tersebut pasti beralih ke pembeli untuk kepentingan pendaftaran tersebut. Jika terjadi kelebihan bayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan maka pihak pembeli tidak bisa meminta restitusi( pengembalian kelebihan bayar) ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang karena belum ada Peraturan Wali Kota Malang yang mengatur tentang restitusi terhadap pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan lebih bayar. Pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah dan bangunan yang telah bersertifikat oleh para pihak(pihak pembeli dan pihak penjual) dihadapan Notaris/PPAT berkaitan dengan kewajiban pembayaran BPHTB dan Pajak Penghasilan final sebelum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara menerbitkan surat keterangan NJOP PBB pada tahun pajak berjalan berakibat hukum Notaris/PPAT tidak dapat menjalankan kewenangannya membuat Akta Jual Beli. Dibutuhkan upaya Notaris/PPAT dalam memberikan perlindungan hukum preventif terhadap para pihak(pihak pembeli dan pihak penjual) ketika PPAT/Notaris tidak dapat menjalankan kewenangannya membuat Akta Jual Beli sebelum para pihak(pihak penjual dan pihak pembeli) membayar PPh final dan BPHTB dengan dasar Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak PBB yang telah diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, maka Notaris/PPAT memberikan perlindungan hukum preventif dengan membuat perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004.
English Abstract
Research is discussing some issues: the sale-purchase process against the certified land and building with the obligation of payment to BPHTB Tax and Final Income Tax before the releasing of NJOP PBB at the current tax year by the Tax Service Office of Pratama of North Malang; the law consequence of the salepurchase process against the certified land and building by the related parties (buyer and seller) before Notary Public/PPAT in relative to the obligation of payment to BPHTB Tax and Final Income Tax before the releasing of NJOP PBB at the current tax year by the Tax Service Office of Pratama of North Malang; and the law action from Notary Public/PPAT in giving law protection for the related parties (buyer and seller) in the sale-purchase process against the certified land and building in relative to the obligation of payment to BPHTB before the releasing of NJOP PBB at the current tax year. These problems are understood by juridical sociological method, which is by reviewing and analyzing determined problems in juridical manner, seeing sociological fact through objective lens, and analyzing the whole data in the analytical descriptive sense. The answer to these problems is provided by research. The justice aspect is not met in the sale-purchase process against the certified land and building with the obligation of payment to BPHTB Tax and Final Income Tax before the releasing of NJOP PBB at the current tax year by the Tax Service Office of Pratama of North Malang. Any arrears of The Fee for The Ownership Right of Land and Building must be settled to obtain the validation from the Local Income Official of Malang City. The settlement is a prerequisite for the registration of the transfer of right to the National Land Agency of Malang City such that the certificate of the ownership right can be published for the buyer. However, the arrears of final PPh that must be paid by seller may be shifted also to the buyer to the interest of registration. If there is excess of the payment of The Fee for The Ownership Right of Land and Building, the buyer cannot claim for restitution (the return of payment excess) at Local Income Official of Malang City because The Decree of Malang Mayor is not yet explaining about the restitution from The Fee for The Ownership Right of Land and Building. It is then said that the sale-purchase process against the certified land and building by the related parties (buyer and seller) before Notary Public/PPAT in relative to the obligation of payment to BPHTB Tax and Final Income Tax before the releasing of NJOP PBB at the current tax year by the Tax Service Office of Pratama of North Malang, is having a significant law consequence. This consequence is that Notary Public/PPAT finds difficulty in exercising the discretion in the preparation of Sale-Purchase Certificate. Therefore, Notary Public/PPAT is required to provide a form of preventive law protection to the related parties (buyer and seller) if Notary Public/PPAT seems incapable to exercise the discretion for the preparation of Sale-Purchase Certificate before the related parties (buyer and seller) pay final PPh and BPHTB based on the Letter of Statement of Object Sold Value with PBB Tax stated by the Tax Service Office of Pratama of North Malang. Preventive law protection is given by Notary Public/PPAT through the agreement of sale-purchase based on Article 15 Verse 1 Act No.30 of 2004.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 2/MAU/p/041202519 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 22 Oct 2012 10:37 |
| Last Modified: | 22 Oct 2012 10:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156415 |
Actions (login required)
 |
View Item |