Januartayasa, IMade (2010) Pelepasan Hak Milik Atas Tanah yang Diperoleh Suami Istri dalam Perkawinan Campuran di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Implikasi orang asing datang ke Kabupaten Badung sebagai salah satu daerah pariwisata di Bali telah melahirkan salah satu hubungan hukum keperdataan antara orang asing dengan penduduk setempat yakni berupa perkawinan. Fenomena harta benda dalam perkawinan yang selanjutnya disebut dengan percampuran harta khususnya harta yang berupa kekayaan berwujud berupa benda tak bergerak yaitu ”Tanah”, bagi suami istri dalam perkawinan campuran, menimbulkan persoalan hukum khususnya pada saat tanah tersebut dilakukan pelepasan hak dengan perbuatan hukum jual-beli, padahal jelas bahwa salah satu dari suami atau istri dalam perkawinan campuran yang berkewarganegaraan Republik Indonesia itu masih sah sebagai Warga Negara Republik Indonesia (tidak kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya akibat dari perkawinan campuran yang dilakukan). Terdapat beberapa permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu 1. Kapankan suami istri dalam perkawinan campuran dinyatakan memperoleh hak atas tanah ditinjau dari ketentuan pasal 21 ayat 3 UUPA, 2. Bagaimana cara pelepasan hak milik atas tanah yang diperoleh suami istri dalam perkawinan campuran. Metode Penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan konsepsual, yang bersumber dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan analisis kwalitatif. Data primer didapat dari lapangan dalam hal ini berasal dari wawancara dengan Notaris/PPAT. Sedangkan data sekunder didapat dari kepustakaan berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta benda perkawinan diperoleh sejak saat dilangsungkannya perkawinan tersebut, sehingga demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami-istri, sejauh tentang hal ini tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta benda atau hak atas tanah juga dapat diperoleh sebelum perkawinan atau merupakan harta bawaan dan memasukkannya sebagai harta percampuran. Cara pelepasan hak milik atas tanah yang diperoleh suami istri dalam perkawinan campuran sebelum 1 (satu) tahun tersebut berakhir sebagaimana diamanatkan oleh pasal 21 ayat (3) UUPA adalah dengan proses jual beli sesuai dengan syarat-syarat peralihan hak yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tetapi sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam kenyataannya di antara syarat-syarat yang diperlukan yang terpenting adalah dapat menunjukkan kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Berdomisili dari Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa status dari pemegang hak milik atas tanah tersebut adalah tidak kawin. Dengan status tidak kawin dari pemegang hak tersebut maka secara otomatis tidak diperlukan lagi persetujuan dari pasangan kawin dari pemegang hak milik tersebut.
English Abstract
Implications of foreigners coming into the Badung regency as one of the tourist area in Bali has given birth to one of the civil legal relations between strangers with the local population that is in the form of marriage. The phenomenon of marital property, hereinafter called the mixing property, especially property in the form of tangible wealth in the form of immovable property which is "Land", for husbands and wives in mixed marriages, raises legal issues especially when the land is made legal waiver of the deed of sale, although it is clear that one of the spouses in mixed marriages who are citizen of the Republic of Indonesia was still valid as a citizen of the Republic of Indonesia (do not lose the citizenship of the Republic of Indonesian result of mixed marriages are performed). 2. When does the husband and wife in a mixed marriage otherwise acquire land rights in terms of the provisions of article 21 paragraph 3, How does the release of the land obtained by the husband and wife in a mixed marriage. The research method is empirical legal research methods with a conceptual approach to the case approach, originating from primary and secondary data using qualitative analysis. The primary data obtained from the field in this case came from interviews with the Notary / PPAT. While secondary data obtained from literature in the form of Primary Legal Materials, Legal Secondary materials and tertiary legal materials. Results showed that marital property acquired since the marriage, so for the sake of the unity of the law unanimously Be conjugal property, the extent of this has not held any other provisions in the agreement of marriage. Property or land rights can also be acquired before marriage or an innate property and include it as a mixing property. How to release ownership of the land acquired a husband and wife in mixed marriages before a (one) year ended as mandated by Article 21 paragraph (3) is by buying and selling process in accordance with the terms of the transitional rights regulated by Government Regulation Number 24 year 1997 concerning the registration of land but in accordance with the results of research that the author did, in fact in between the terms of the necessary important is that it can show as identity cards (KTP) or Description Familiar Letter from Village Chief stating that the status from holders of property rights over land are not married. With unmarried status of the holder of such rights shall automatically no longer need approval from mating pairs of these property rights holders.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 2/JAN/p/041101653 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 18 May 2011 09:53 |
| Last Modified: | 29 Mar 2022 03:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156412 |
Preview |
Text
I Made Januartayasa.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |