Artadi, NiKetutAyuDewitaIsmantari (2011) Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dan Akibat Hukumnya tehadap Akta Jual Beli yang Menjadi Dasar Diterbitkannya Sertifikat Tersebut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Salah satu cara untuk memperoleh hak milik atas tanah adalah dengan jual beli. Jual beli tanah dapat diawali dengan perjanjian jual beli, dilanjutkan dengan akta jual beli, selanjutnya berdasarkan kepada akta jual beli , dapat diterbitkan sertipikat hak hilik atas tanah (SHM) oleh Kantor badan Pertanahan Nasional. Perjanjian jual beli atau akta jual beli bersifat bilateral mengikat para pihak secara kontaktual, sehingga sah atau tidaknya suatu akta jual beli ditentukan oleh sah atau tidaknya suatu kontrak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian. Namun demikian ketika akta jual beli ditingkatkan menjadi sertipikat, maka sertipikat adalah K.TUN. Dan apabila ada pihak yang berkeberatan atas terbitnya sertipikat itu, haruslah mengajukan gugatan ke Pengadilan tata Usaha negara. Hakim pengadilan TUN akan memeriksa gugatan menyangkut sah atau tidaknya sertipikat berdasarkan kepada berdasarkan kepada ketentuan pasal 53 ayat 1 UU N0.5 tahun 1986 , bukan berdasarkan kepada sah tidaknya sertipikat berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian.Berdasarkan kepada latar belakang seperti diuraikan diatas, saya melakukan penelitian dan menyusun Tesis ini dengan judul “Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas tanah dan akibat hukumnya terhadap akta jual beli, yang menjadi dasar diterbitkannya sertipikat tersebut“. Bertitik tolak dari uraian dalam latar belakang seperti tersebut diatas saya mengajukan rumusan permasalah sebagai berikut; - Alasan-alasan apakah yang menjadi dasar pembatalan sertipikat hak milik atas tanah oleh Pengadilan TUN? - Apakah pembatalan sertipikat hak milik atas tanah juga berakibat batalnya akta jual beli yang menjadi dasar pembuatan sertipikat tersebut. Dalam penelitian ini dipilih sebagai paradigma penelitian adalah paradigma Penelitian Hukum Normatif. Pengadilan TUN hanya dapat membatalkan sertifikat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan akta jual yang menjadi dasar diterbitkannya sertipikat kecacatannya dipertimbangkan dalam pertimbangan putusaan Pengadilan TUN sebagai dasar pembatalan sertipikat, dan karenanya apabila sertipikat dibatalkan maka akta yang menjadi dasar penerbitan sertipikat mutatis mutandis tidak mempunyai kekuatan hukum.
English Abstract
One way to obtain ownership rights over land is in the bargain. Buying and selling land can be prefixed with the purchase agreement, followed by a deed of sale, then according to the deed of sale, the certificate can be issued hilik rights over land (SHM) by the Office of the National Land agency. Purchase agreement or deed of sale is binding on the parties in bilateral kontaktual, so that legitimate or not a deed of sale is determined by whether or not a contract valid under the provisions of treaty law. However, when the deed of sale was upgraded to the certificate, the certificate is K. TUN. And if there are parties who objected to the issuance of the certificate, must submit a claim to the State Administrative Tribunal. TUN court judge will review a lawsuit concerning whether or not valid according to the certificate under the provisions of article 53 paragraph 1 of Law N0.5 1986, not according to the lawfulness of the certificate under the provisions of law perjanjian.Berdasarkan to the background as described above, I do research and develop this thesis titled "the cancellation of the Rights certificates Ownership of land and its legal effect to the deed of sale, which became the basis of the issuance of the certificate". Starting from this description in the background as mentioned above, I propose the formulation of problems as follows; - The reasons are that the basis for cancellation of certificate of land titles by the Court TUN? - What is the cancellation of certificate of land ownership also resulted in cancellation of the deed of sale is the basis of making the certificate. In this study chosen as a research paradigm is the paradigm of Normative Legal Research. TUN court can only cancel a certificate which is a state administrative decision, while the deed of sale on which to base the issuance of certificate of disability is taken into account in consideration of the Court putusaan TUN as a basis for cancellation of certificates, and therefore if the certificate is canceled then the deed on which the issuance of the certificate does not have the force mutatis mutandis law.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 2/ART/p/041200263 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 27 Jul 2012 10:04 |
| Last Modified: | 27 Jul 2012 10:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156402 |
Actions (login required)
 |
View Item |