Implementasi Penguasaan Desa Pakraman terhadap Tanah-Tanah Pekarangan Desa (Studi di Kabupaten Bangli)

Artha, IGedePerdana (2010) Implementasi Penguasaan Desa Pakraman terhadap Tanah-Tanah Pekarangan Desa (Studi di Kabupaten Bangli). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Bagi masyarakat hukum adat di Bali, tanah mempunyai peranan yang sangat vital, tidak saja bagi kehidupan pribadi dan keluarga, tetapi juga bagi kehidupan sosial yang khas. Kehidupan sosial masyarakat Bali yang religius terorganisir dalam suatu wadah yang disebut desa adat atau desa pekraman, yang memiliki 3 unsur pembentuk yaitu : (1) Unsur Pawongan yaitu adanya warga yang membentuk kesatuan yang disebut krama desa . (2) Unsur Palemahan , yaitu meliputi desa atau palemahan desa. (3) Unsur Parahyahgan , yaitu tempat persembahyangan bersama krama desa yang terkenal dengan sebutan Kahyangan Tiga yaitu : Pura Puseh, Pura Desa dan Pura Dal em. Tanah-tanah adat di Bali di samping mempunyai fungsi ekonomis dalam arti untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan ekonomis desa adat, juga mempunyai fungsi sosial keagamaan sebab tanah juga dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan sosial keagamaan, tanah-tanah hak milik adat di Bali di kenal dengan sebutan “tanah hak atas druwe desa”, yang beragam jenisnya, seperti : Tanah Drawe Desa, Tanah Laba Pura, Tanah Karang Desa, Tanah Ayahan Desa, Tanah Bukti serta Tanah Pecatu. Mengenai tanah adat ini sering menimbulkan sengketa yang umumnya berasal dari ketidak jelasan status hak serta hak dan kewajiban atas tanah bersangkutan. Salah satu yang masih diakui eksistensinya oleh masyarakat Bali dan menjadi sumber kerawanan di bidang pertanahan di Bali adalah Tanah Pakarangan Desa (PKD). Dari hal tersebut dapat diangkat tiga permasalahan yang (1) Bagaimanakah status hukum Tanah Pekarangan Desa, yang dikuasai oleh Desa Pekraman (2) Bagaimanakah Kewajiban Hukum Krama Desa yang menempati Tanah Pakarangan Desa, dan (3) Bagaimanakah akibat Hukum peralihan hak atas Tanah Pakarangan Desa. Dalam mengkaji dan memecahkan rumusan masalah diatas, penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut, adalah Teori Balon dari Ter Haar, asas Nemo plus juris transfers potest quam ipse habet , asas Nemo sibi ipse causam possessionist mutare potest , asas kebangsaan atau nasionalitas, asas nemo plus yuris dan asas itikad baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui keadaan atau kenyataan penguasaan tanah pakarangan desa oleh desa pakraman Kabupaten Bangli. Dalam kajian pustaka membahas mengenai, Gambaran Umum tentang Desa Pakraman, dan tanah adat, jenis-jenis tanah adat di bali, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta subyek hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa mengenai setatus hukum Desa Pakraman terhadap Tanah Pekarangan Desa yang dikuasai oleh Desa Pakraman, secara Yuridis dilindungi sebagaimana Pasal 3 UUPA, karena tanah-tanah yang dikuasai itu dasarnya adalah hukum adat (hak ulayat). Akan tetapi setatus hukum Tanah Pekarangan Desa yang dikuasai oleh Desa Pakraman sampai saat ini hanya sebatas hak menguasai atas tanah, sedangkan Krama Desa yang Menempati Tanah Pekarangan Desa ini mempunyai kewajiban yang melekat (yang lebih dikenal dengan "ayahan"), pada krama atau warga desa yang menempati tanah itu ialah adanya beban berupa "tenaga" atau materi yang diberikan kepada Desa Adat (Desa Pekraman), sedangkan Peralihan Hak Terhadap Tanah Pakarangan Desa haruslah mendapat persetujuan dari Prejuru Desa, dan diputusan di paruman/rapat Desa. Peralihan baik mensertifikatan atau dialihkan kepada warga masyarakat adat yang lain dan/atau bukan warga masyarakat adat, tidak berarti penerima hak berikutnya lepas dari kewajiban atau ayahan atas beban yang melekat atas tanah tersebut sebagai bekas tanah adat dalam arti bahwa kepada siapapun tanah atau tanah ayahan desa tersebut beralih maka kewajiban atau ayahan yang melekat pada tanah tersebut. Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa Desa Pakraman sampai saat ini setatus hukumnya adlah sebatas menguasai saja Tanah Pakarangan Desa, dan karma desa memiliki kewiban berupa tenaga/ayahan kepada desa pakraman serta peralihan hak atas Tanah Pakarangan Desa harus mendapat persetujuan prajuru/pengurus Desa Pakraman dan kewajiban terhadap desa melekat kepada penerima hak atas tanah selanjutnya.

English Abstract

For customary law community Bali, land has very vital role, not only for personal and family life but also for the social life typical Balinese social life of organized religion in a container called traditional village or pakraman village, which has three elements forming: (1) Pawongan element : The residents who form a unit called the village manners (2) Palemahan element : Include village or palemahan village (3) Parhyangan element : The holy place for pray together manners village a famous called three Kahyangan : Puseh temple,village temple,dalem temple. Customary land in Bali besides has a function in the sense economically to support the needs and demands of traditional village also has function of Religion because the land is also used for purpose of religious social. Customary land ownership of land in Bali was known for the designation of rights to land in the village druwe various types such as : Druwe village land, laba temple land, villagers land, Ayahan village land, Bukti land and Pecatu land. On customary land often has a disputes generally come from oblivion status rights and not sure with the rights and rights subject to land related. One of which still have exist at the expense of the people of Bali and source of insecurity in the area of land in Bali is the village land. From that concerning there are 3 cases: 1). How is the legal status of the village land, an authorize by pakraman village? 2). How is the legal obligation of occupying the village land? 3). How is the legal effect of the land rights transition village land?. Within research and analyze the problem : the writer uses the theory are ; Ballon Theory from Ter Haar, Nemo plus juris transfers potest quam ipse habet principle, Nemo sibi ipse causam possesionist mutare potest principle, nationality principle, Nemo plus yuris principle and principle of kind determination. This research use empirical juridise approachment. The result of this research is to known the situation or the fact of authorized village yards by pakraman village in Bangli regency. In the review of the literature to discuss the situation over all about pakraman village and customary land, types of customary land in Bali registration and transfer of land rights and legal subjects. The results showed that concerning the legal status of pakraman village to village land authorize by pakraman village which protected the law as UUPA article 3, because the land basically controled by customary law. But the legal status of land controlled by pakraman village has only limited control of land. And the villagers who stayed at the village land has a obligation (known as “ayahan”) in karma or villagers who occupied the region is the existence of labor or materials provided to indigenous villages, while the transition of land rights on the basis of the village should approved by the village spoke man and decided at village meeting. Transition to certification or transferred to other customary community and non citizen does not mean that the next assignee release or ayahan escape liability for the expenses inherent in the land as indigenous land use in the sense that for any land or land the village ayahan obligations attached to land or switch ayahan. Based on the results and discussion the authors conclude that pakraman village until its legal status is only limited control of land and villagers has an obligation to form labor or ayahan to pakraman village and switching of land rights must be approved by pakraman village council.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.043 2/ART/i/041101651
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Endro Setyobudi
Date Deposited:	27 Apr 2011 10:34
Last Modified:	13 May 2024 07:08
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156401

Text 041101651.pdf Download (328kB)

Actions (login required)

View Item