Ardana, IGede (2011) Pelaksanaan Jual Beli Hak Milik atas Tanah yang Belum Terdaftar (Studi Kasus di Wilayah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Gianyar). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Hak milik atas tanah yang belum terdaftar, dapat dialihkan kepada pihak lain baik dengan jual beli, hibah dan perbuatan hukum lainnya. Jual beli hak milik atas tanah yang belum terdaftar di Kabupaten Gianyar dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 1 poin b PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Akta jual beli baru dapat dilangsungkan setelah terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat dibuatkan akta juai beli hak milik atas tanah yang belum terdaftar yang memerlukan waktu, agar tidak menunggu dan segera dapat dilangsungkan transaksi jual beli tersebut, maka dibuatkan perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pendahuluan. Permasalahan yang akan diteliti yaitu mengapa Pejabat Notaris membuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pendahuluan dan bagaimana kekuatan hukumnya serta mengapa pihak pembeli tanah menghendaki pendaftaran akta jual beli hak milik atas tanah yang belum terdaftar dikuasakan kepada PPAT di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian secara yuridis sosiologis, lokasi penelitian di Kabupaten Gianyar, menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terbuka kepada informan yang terlibat langsung terhadap obyek penelitian sedangkan data sekunder melalui studi dokumentasi dan kepustakaan, analisis data dengan metode deskriptif analisis, kerangka teori pada penelitian ini berdasarkan teori perjanjian dan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pengikatan jual beli dibuat untuk mengikat kesepakatan para pihak sehingga para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan sampai akta jual beli dapat dilangsungkan. Kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak sehingga para pihak harus melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing seperti apa yang telah diperjanjikan. Pihak pembeli mengkuasakan pendaftaran akta jual beli kepada PPAT karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan dibidang pendaftaran tanah, kesibukan terhadap rutinitas perkerjaan sehari hari, proses pendaftaran tanah memerlukan waktu yang panjang dan berbelit belit, untuk lebih efektif dan mudah.
English Abstract
Property rights on the un-registered land, can be transferred to another party either by sale and purchase, grants and other legal acts. Sale and purchase of property rights on the un-registered land in Gianyar regency done in front of the land deed maker (PPAT) who have authorized under the provisions of Article 39 paragraph 1 point b PP No. 24 in 1997 about Land Registration. The deed of purchase and sale can only take place after fulfillment of the requirements to be made a deed of sale and purchase of property rights on the un-registered land that need time, in order do not wait and immediately purchase and sale transactions can take place, then made an agreement of purchase and sale binding as a preliminary agreement. Issues that will be studied that are why the notary public make a deed of purchase and sale binding as a preliminary agreement and how the power of law and why the buyer of land want to register the deed of purchase and sale of property right on the un-registered land that authorized to the land deed maker (PPAT) in Gianyar regency. This research is an empirical law study with a juridical sociology approach, location of research were in Gianyar regency, using primary and secondary data, primary data were obtained by conduct open interviews to informant who involve directly to the object of research while secondary data through documentation and literature studies, descriptive analysis method, theoretical framework in this research based on the theory of agreement and the theory of the law effectiveness. The results shows that the agreement of binding sale and purchase made to bind the parties agreement so that the parties can not deny what has been agreed until the deed of purchase and sale can take place. Power of law of the purchase and sale agreement binding as a law for the parties so that the parties should carry out what the rights and obligations of each as what has been agreed. The buyer give power to registrate the deed of purchase and sale to PPAT because the lack of experience and knowledge in land registration, bustle of daily routine jobs, land registration process need much time and convoluted, to more effectively and easily.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 2/ARD/p/041104778 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 28 Nov 2011 11:13 |
| Last Modified: | 28 Mar 2022 05:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156400 |
Preview |
Text
I Gede Ardana.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |