Urgensi Penetapan Limitasi Waktu Pemeriksaan Kesesuaian Sertipikat Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Sebelum Pembuatan Akta Oleh Ppat

Nurudin (2016) Urgensi Penetapan Limitasi Waktu Pemeriksaan Kesesuaian Sertipikat Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Sebelum Pembuatan Akta Oleh Ppat. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada kerangka pendaftaran tanah, setiap penghadap yang datang kepada PPAT tentunya menginginkan peralihan hak atas tanah yang memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Kepastian hukum sendiri merupakan suatu konsekuensi dari peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi penetapan limitasi waktu pemeriksaan kesesuaian sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan oleh PPAT, serta untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian sertipikat di Kantor Pertanahan. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah secara Yuridis Normatif. Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teori Kepastian Hukum, dan teori Pertanggungjawaban. Pemeriksaan kesesuaian sertipikat sebelum melakukan pembuatan akta oleh PPAT wajib dilakukan agar tidak terjadi peralihan hak yang dilarang karena dikawatirkan sertipikat terhadap objek tersebut tidak sesuai data fisik maupun data yuridis, sertifikat palsu, atau hak atas tanah tersebut telah di letakkan sita jaminan. maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kesesuaaian sertipikat pada Kantor Pertanahan perlu dilakukan pembatasan waktunya agar PPAT terhindar dari kesalahan yang berimplikasi hukum terhadap akta yang dalam hal ini bisa terjadi cacat hukum yang mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan aatau batal demi hukum. Sehingga dengan limitasi waktu yang tegas ketentuan semacam ini tidak lagi membuka peluang terjadinya kerugian bagi salah satu pihak penghadap yang bersangkutan serta memperkecil peluang terjadinya permasalahan antara para pihak yang menyangkut pula PPAT.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.034 2/NUR/u/2016/041612170
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 13 Dec 2016 14:26
Last Modified: 13 Dec 2016 14:26
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156394
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item