Indrasari, Ardhita (2016) Perwujudan Asas Keseimbangan Antara Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Dalam Klausul Baku Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Studi Kasus Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara Pt. Pln (Persero) Area Ma. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilakukan atas dasar perjanjian baku yang diterapkan pada perjanjian pemborongan pekerjaan di PT. PLN (Persero) Area Malang. Perjanjian pemborongan pekerjaan dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang isinya telah ditentukan sendiri secara sepihak oleh PT. PLN (Persero) Area Malang sebagai pihak yang kedudukannya lebih kuat dalam perjanjian sehingga sifatnya lebih menguntungkan PLN daripada pihak kontraktor sebagai pihak yang lemah kedudukannya dalam perjanjian, sementara ruang untuk negosiasi sangat minim. Kurangnya perlindungan hukum bagi pihak kontraktor dalam perjanjian pemborongan pekerjaan disebabkan karena belum adanya peraturan perundangundangan yang mengatur secara khusus tentang perjanjian pemborongan pekerjaan. Penting untuk meneliti isi perjanjian melalui klausul-klausul yang dituangkan oleh pihak PLN dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut untuk mengetahui dan menganalisa perwujudan dari asas keseimbangan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan itu sendiri yang seharusnya ada dalam suatu perjanjian sebagai upaya perlindungan bagi para pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat oleh PT. PLN (Persero) Area Malang. Permasalahan yang di ambil adalah (1) Bagaimana perwujudan asas keseimbangan antara hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam klausul baku perjanjian pemborongan pekerjaan di PT. PLN (Persero) Area Malang? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam klausul baku perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat oleh PT. PLN (Persero) Area Malang? (3)Bagaimana formasi klausul baku yang seharusnya dibuat dalam perjanjian pemborongan pekerjaan agar terjadi keseimbangan antara hak, kewajiban dan tanggung jawabdi PT. PLN (Persero) Area Malang? Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan lokasi penelitian di PT. PLN (Persero) Area Malang. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi lapangan dengan mempergunakan pedoman wawancara langsung terhadap responden, studi kepustakaan dan penelaah dokumen-dokumen perjanjian pemborongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pemborongan yang diteliti yaitu PT. PLN (Persero) Area Malang selaku pihak pemberi kerja dan pihak kontraktor masih belum melaksanakan dengan baik perundang-undangan yang mengaturkan khususnya UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, sehingga mengakibatkan tidak terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dan kurangnya perlindungan hukum pihak yang lemah dalam hal ini kontraktor. v Dalam praktek bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian baku yang klausulnya ditetapkan oleh pihak PLN dan perjanjian tersebut masih dibuat secara di bawah tangan, hal ini menambah kurangnya perlindungan hukum bagi pihak kontraktor. Asas hukum perjanjian yang belum dilaksanakan dengan baik adalah asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdata yang erat hubungannya dengan asas keseimbangan. Ada beberapa klausul di dalam perjanjian yang dapat merugikan pihak penyedia jasa dan hal tersebut tidak dapat diubah karena perjanjian pemborongan pekerjaan di PT. PLN (Persero) Area Malang merupakan perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pihak PLN Malang tanpa melibatkan pihak kontraktor. Hal tersebut menyebabkan ketidaksetaraan posisi kedua belah pihak, yang mana pihak PLN Malang menjadi lebih tinggi kedudukannya dibandingkan pihak kontraktor. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain: (a) Standarisasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, (b) Adanya klausul eksonerasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan (c) Banyaknya saingan perusahaan kontraktor di kota Malang (d) Keterlambatan atau ingkar membayar prestasi oleh PLN Malang(e) Peran notaris tidak dilibatkan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam menganalisis dan memberikan solusi mengenai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak, berdasarkan data di lapangan, penulis berkesimpulan untuk menggunakan bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif dalam penyelesaian wanprestasi di PLN Area Malang. Formasi klausul baku dalam perjanjian pemborongan pekerjaan berdasarkan pada hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan haruslah seimbang dan saling menguntungkan satu sama lain sesuai dengan aspek hukum dan prinsip-prinsip hukum perjanjian. Pihak PLN Malang seharusnya menerapkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan jalan membuat perjanjian baku yang rumusannya sesuai dan tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen tersebut. Agar terwujud asas keseimbangan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dapat berjalan dengan adil, transparan, tidak diskriminatif, maka perlu adanya seorang notaris sebagai pihak yang Independence dan mengenai bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan sebaiknya dibuat secara tertulis dengan akta notariil.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.022/IND/p/2016/041611151 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.02 Juristic acts, contracts, agency |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 26 Jan 2017 10:47 |
| Last Modified: | 26 Jan 2017 10:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156391 |
Actions (login required)
 |
View Item |