Ismail, RSusiswo (2012) Implikasi Adanya Pengaturan Harga Beras Baru yang Tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan terhadap Pelaksanaan Jual Beli Beras antara Perum Bulog dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Studi K. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Beras memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dipandang dari aspek ekonomi, tenaga kerja, lingkungan hidup, sosial, budaya dan politik. Masalah beras bukan hal yang sederhana tetapi sensitif sehingga penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Kesalahan yang dilakukan dalam kebijaksanaan perberasan akan berdampak tidak saja pada kondisi perberasan nasional tetapi juga pada berbagai bidang lain yang terkait. Oleh sebab itu dalam sejarah perberasan di Indonesia tidak pernah lepas dari peranan pemerintah yang secara sengaja turut serta dalam mengatur ekonomi perberasan nasional. Permasalahan beras yang sangat khusus merupakan salah satu alasan penting campur tangan pemerintah terhadap perberasan masih dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implikasi adanya pengaturan harga beras baru yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 89/PMK-02/2008 tentang Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi Pangan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2008 terhadap pelaksanan MoU antara Perusahaan Umum Bulog dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang permintaan beras dan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Umum Bulog dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang perbedaan harga beras dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 89/PMK-02/2008 tentang tentang Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi Pangan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada data primer sebagai sumber data utamanya dan data sekunder sebagai pelengkap. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, artinya menganalisa data berdasarkan kualitas dan kebenaran data dan kemudian diambil kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah: (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK-02/2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi Pangan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2008 mempunyai implikasi hukum terhadap perjanjian jual beli beras antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan Perum Bulog Divisi Regional Kalimantan Timur tentang Pengadaan Bantuan Catu Pangan Beras Untuk Transmigrasi. Implikasi hukum dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK-02/2008 tanggal 17 Juni 2008 adalah dengan diterbitkannya oleh kedua belah pihak Addendum I Nomor 608/1159/TUUM/DTKT/2008 tanggal 25 September 2008 yang intinya dilakukan perubahan harga dasar beras dari Rp. 4.619,99/kg menjadi Rp. 4.700,-/kg, (2) Penyelesaian sengketa antara Perusahaan Umum Bulog dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang perbedaan harga beras dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 89/PMK-02/2008 tentang tentang Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi Pangan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2008 dilakukan dengan cara musyawarah antara Perum Bulog Divisi Regional Kalimantan Timur dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur mengenai permasalahan perubahan harga beras tersebut. Dalam musyawarah tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dilakukan Addendum I Nomor: 608/1159/TU-UM/DTKT/2008 tanggal 25 September 2008 terhadap Perjanjian Jual Beli Beras Nomor: PJB.608/952/TUUM/DTKT/2008 tentang Pengadaan Beras Bantuan Catu Pangan Beras Untuk Transmigrasi Tahun 2008.
English Abstract
Rice has a very important role in the life of Indonesian viewed from the aspect of economic, labor, environmental, social, cultural and political. The rice issue is not a simple but sensitive, so handling should be done carefully. Mistakes made in the rice policy will impact not only on the condition of the national rice but also in various other related fields. Therefore, in the history of rice in Indonesia are never out of government role intentionally participated in organizing the national rice economies. The most specific problem of rice is one of government`s important reason for still committed government involvement in the rice problem. This research is aimed to describe and analysis the implication of the existence of new rice price regulation issued in the Minister of Finance`s regulation number 89/PMK-02/2008 about the food subsidiary of Rice Cost Preservation and Rice for the poor family program year 2008 to the MoU implementation between Bulog Public Company and Department of Labor and Transmigration and the settlement of a dispute over Bulog Public Company and Department of Labor and Transmigration about rice`s price differences with the existence of Minister of Finance`s regulation number 89/PMK-02/2008 about the food subsidiary of Rice Cost Preservation and Rice for the poor family program year 2008. This study is an empirical legal research, namely research on the basis of primary data as a source of primary data and secondary data as a complement. Data analysis was done by descriptive qualitative, meaning that analyze data based on the quality and correctness of data and then drawn the conclusion as the answer of the problems in this study. The results of this study are : (1) Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 89/PMK-02/2008 dated June 17, 2008 have legal implications of the rice purchase agreement between the Department of Labor and Transmigration of East Kalimantan province with the Bulog Public Company of Regional Division of East Kalimantan. Legal implications of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 89/PMK-02/2008 dated June 17, 2008 was the issuance by both parties Addendum I Number 608/1159/TUUM/DTKT/2008 dated 25 September 2008, which essentially made the price change basic rice from Rp. 4619.99/kg to Rp. 4700; / kg, and (2) Due to differences in the desire, then the discussions were conducted between the Bulog Public Company of East Kalimantan Regional Division with the Department of Labor and Transmigration of East Kalimantan province on the issue of rice price changes. In the meeting it was agreed to by both parties to do Addendum I Number: 608/1159/TUUM/DTKT/2008 September 25, 2008 upon Rice Purchase Agreement Number: PJB.608/952/TU-UM/DTKT/2008.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.02/ISM/i/041200925 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.02 Juristic acts, contracts, agency |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 24 Aug 2012 12:55 |
| Last Modified: | 24 Aug 2012 12:55 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156389 |
Actions (login required)
 |
View Item |