Sari, JuwitaKartika (2013) Analisis Yuridis terhadap Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2011/PN. Ska tentang Perjanjian Kawin yang Lalai Didaftarkan Sah Menurut Hukum Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaw. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang akan mereka lakukan, terhadap harta benda mereka. Perjanjian kawin harus dibuat dengan akte Notaris, maupun dengan perjanjian tertulis yang disahkan (dicatatakan dalam akta perkawinan asli dalam catatan tersendiri) oleh petugas pencatat perkawinan, pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian kawin tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Perjanjian kawin tersebut sesuai dengan pasal 29 sah dan otentik karena dibuat dihadapan seorang Notaris yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Namun perjanjian kawin tersebut akan berlaku bila dicatatkan dipencatatan sipil. Perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan maka mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri berdasarkan Pasal 119 jo Pasal 29 ayat 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa selama perjanjian berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ke tiga. Perjanjian perkawinan harus dibuat secara Notariel berdasarkan Pasal 147 BW. Didaftarkan pada pencatatan sipil dan Pengadilan Negeri sesuai Pasal 152 BW, perjanjian kawin harus dibukukan dikepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah perkawinan dilangsungkan dengan tujuan melakukan publikasi bagi pihak ketiga. Sehingga perjanjian kawin tersebut sah dan mengikat bagi para pihak dan pihak ketiga. Perjanjian kawin yang lalai didaftarkan menurut Pasal 149 BW setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak boleh diubah dengan cara bagamanapun. Adanya Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pdt.P/2011/PN. Ska. Yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan menimbulkan persoalan dalam proses pencatatan dalam akta perkawinan dan juga menimbulkan permasalahan hukum terhadap pihak ketiga.
English Abstract
Nuptial agreement is an agreement made by a husband and wife to manage the consequences of marriage they would do, against their property. Mate agreement must be made by deed of Notary, or by written agreement ratified (dicatatakan the original marriage certificate in a separate note) by the registrar of marriage, when the marriage took place and the marriage treaty into force since the marriage took place. The marriage agreement in accordance with Article 29, legitimate and authentic because it was made before a notary who has the authority to make authentic act under Article 1 paragraph 1 of Law Number 30 Year 2004 concerning the Notary, "Notary is a public official authorized to make an authentic deed and other authority referred to in this Act. "But the marriage treaty would apply if the registered civil dipencatatan. Nuptial agreement that is not registered then start time of the marriage took place, for the sake of unity round Berlakulah law between husband and wife property under Article 119 in conjunction with Article 29, paragraph 4 of Law No. 1 of 1974 that took place during the agreement the agreement can not be changed unless both parties there agreement to change and these changes do not harm third parties. Marital agreement should be made under Article 147 BW Notariel. Registered on civil registration and the District Court under Article 152 BW, covenant marriages are recognized in the District Court secretariat in the area of marriage was held with the aim of doing publicity for third parties. So the marriage agreement is valid and binding upon the parties and third parties. Marriage agreement registered by the negligent. Article 149 BW after the marriage takes place, the marriage covenant may not be altered in a way bagamanapun. Determination of the existence of the District Court No. 52/Pdt.P/2011/PN. Ska. Performed after the marriage took place caused problems in the process of recording the marriage certificate and also raises legal issues to a third party.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.016/SAR/a/041309807 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 21 Mar 2014 17:21 |
| Last Modified: | 21 Mar 2014 17:21 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156379 |
Actions (login required)
 |
View Item |