Metallia, Irheine (2014) Perlindungan Hukum bagi Istri terhadap Perkawinan yang Dirahasiakan (Clandestine) (Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Keabsahan dan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Isu hukum yang diangkat dalam peneliti ini adalah 1) Apa bentuk perlindungan hukum terhadap istri dar perkawinan yang dirahasiakan (Clandestine)? 2) Apa implikasi yuridis dalam perkawinan yang dirahasiakan (Clandestine) bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perkawinan Clandestine terhadap keabsahan dan hak mewaris dalam sistem hukum positif Indonesia? Latar belakangnya adalah banyaknya kecurangan kecurangan dari sebuah pernikahan yang dikarenakan sulitnya melaksanakan penikahan poligami sehingga terjadilah pernikahan clandestine ini. Metode yang di gunakan Normatif dan bertujuan untuk mengkaji menganalisis implikasi yuridis terhadap perkawinan yang dirahasiakan (Clandestine) terhadap keabsahannya bagi Pegawai Negeri Sipil dan hak mewaris dalam sistem hukum positif di Indonesia. Berdasarkan analisis kajian perdata, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut: bahwa perkawinan yang dirahasiakan (Clandestine) secara administratif telah sesuai dengan norma norma yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga dapat ditentukan bentuk perlindungan hukumnya. Bentuk perlindungan hukum pada perkawinan clandestine bagi seorang istri adalah bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif dalam hukum ini adalah berupa Undang-Undang dan perjanjian, sedangkan bentuk perlindungan hukum represifnya adalah tindakan litigasi ke pengadilan untuk melakukan pembatalan perkawinan dan mengajukan gugatan perceraian. Implikasi yuridis dalam perkawinan yang dirahasiakan (Clandestine) pada PNS adalah sesuai dengan kajian HAN yaitu anak yang dilahirkan mempunyai hak hak yang melekat. Sedangkan implikasi yuridis dalam hukum waris baik istri maupun anak yang dilahirkan berkedudukan sebagai ahli waris sah. Kesimpulannya adalah bentuk perlindungan preventif (Undang-Undang) dilandasi pada Pasal 2 ayat (1), 2 (2), 3, 4, 5, 28, 29, 30, 37, 38 (3) Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan perjanjian datur dalam pasal 29 Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Sedangkan perlindungan hukum represif istri dapat mengajukan pembatalan pernikahan atau gugatan cerai ke pengadilan sesuai kompetensi. Implikasi yuridis dalam perkawinan yang dirahasiakan (Clandestine) pada PNS adalah sesuai dengan kajian HAN yaitu anak yang dilahirkan mempunyai hak hak yang melekat.sedangkan implikasi yuridis dalam hukum waris istri maupun anak yang dilahirkan berkedudukan sebagai ahli waris sah.
English Abstract
Legal issues raised in this research are 1) What form of legal protection of marriage dar secret wife (Clandestine)? 2) What are the implications juridical marriage secret (Clandestine) for Civil Servants who do Clandestine marriage and the right heir to the validity of the positive Indonesian legal system? His background is the number of cheating cheating of a marriage due to the difficulty of implementing polygamous marriage and become involved in this clandestine marriage. Normative methods used to analyze and aim to study the juridical implications of the secret marriage (Clandestine) against its validity for civil servants and the right heir in positive legal system in Indonesia. Based on the analysis of civil study, researchers obtained the following results : that the secret marriage (Clandestine) administratively in accordance with the norms contained in the Marriage Act to determine which form of legal protection. Legal protection in the form of clandestine marriage for a woman is a form of legal protection represif. the form of preventive legal protection under this law is Law and agreements, while form protection laws are repressive action litigation to the court to cancel the marriage and filed for divorce. Juridical implications of the secret marriage (Clandestine) in accordance with the study of civil servants is that children born has inherent rights. While the juridical implications of the inheritance law wife or children born to the position as a legitimate heir. The conclusion is a form of preventive protection of law is based on Article 2 paragraph (1), 2 (2), 3, 4, 5, 28, 29, 30, 37, 38 (3) of the Law of Marriage. While the agreement in Article 29 datur Marriage Law No. 1 of 1974. While the protection of repressive laws wife may file for divorce or annulment the court according to competence. Juridical implications of the secret marriage (Clandestine) on PNS adminsitrative law is in accordance with studies of children who are born have the rights melekat.sedangkan juridical implications in inheritance law wife or children born to the position as a legitimate heir.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.016/MET/p/041406620 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 07 Oct 2014 14:20 |
| Last Modified: | 07 Oct 2014 14:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156378 |
Actions (login required)
 |
View Item |